Pemerintah Berencana Subsidi Rp6,5 Juta untuk Pembelian Motor Listrik Tahun 2023

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana memberikan subsidi Rp6,5 juta terhadap pembelian motor listrik tahun depan, namun pengamat transportasi menilai subsidi itu lebih tepat diberikan untuk pembangunan dan perbaikan transportasi publik sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor.

Di sisi lain, asosiasi ojek online meminta pemerintah untuk tidak sekadar memberi subsidi pembelian motor listrik, namun juga fokus membangun fasilitas penunjangnya, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga asuransi kendaraan dan keselamatan pengendara.

Sedangkan anggota DPR Komisi VII bidang energi melihat, rencana subsidi itu "terlalu mengada-ada dan hanya akan menguntungkan pengusaha".

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi sekitar Rp6,5 juta bagi masyarakat yang membeli motor listrik. 

Menurutnya, penggunaan motor listrik akan lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan seperti memperbaiki kualitas udara. 

Pemerintah menargetkan adopsi penggunaan motor listrik sebesar 1,2 juta unit dan 75.000 unit mobil listrik pada 2024. Realisasi pada tahun 2022, motor listrik sebesar 23.000 unit dan 5.000 unit mobil listrik.

Pengemudi ojol: 'Kalau motor listriknya mati di jalan, bagaimana?'

Aprian Silitonga, seorang pengemudi ojek online, telah mendengar rencana pemerintah memberikan subsidi Rp6,5 juta bagi setiap pembelian motor listrik tahun depan.

Pria berusia 25 tahun itu kemungkinan besar tidak akan mengganti motor berbahan bakar minyak yang menjadi tumpuan hidupnya dalam mencari nafkah ke motor listrik.

Menurutnya, fasilitas penunjang motor listrik masih sangat minim dan akan menganggu pekerjannya.

“Enak pakai motor biasa seperti ini. Kalau pakai motor listrik takut mengantar jauh-jauh. Bagaimana kalau mati di jalan? Kalau bensin kan tinggal cari pengisian terdekat. Kalau motor listrik bagaimana? Terus kalau motor listriknya rusak, ada bengkelnya?” kata Apriana, Kamis (01/12).

Dia menambahkan, di tengah kesulitan ekonomi dan isu resesi tahun depan, keputusan mengganti ke motor listrik akan menambah beban biaya hidupnya.

“Kalau motor saya dijual Rp5-10 juta. Lalu beli motor listrik yang belasan hingga puluhan juta, uangnya dari mana? Pendapatan sekarang, buat makan saja sulit sekali,” ujarnya.  

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, berharap, pemerintah fokus untuk mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik secara memadai sebelum mengeluarkan kebijakan subsidi.

Hal yang perlu disiapkan, kata Igun, pertama adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah.

“Lalu after sales service, artinya bengkel-bengkel perawatan memadai dan biayanya terjangkau,” kata Igun Wicaksono seperti dirilis BBC News Indonesia.

Kedua, ujarnya, adalah teknologi pengisian bahan bakar listrik yang cepat dan daya tahan baterai yang kuat. Itu disebabkan karena mobilitas pengemudi ojek daring sangat tinggi dan menempuh jarak yang jauh, begitu juga dengan masyarakat umum.

“Saat ini isi baterai butuh berjam-jam, bisa lima sampai enam jam. Itu kan tidak efektif,” katanya.

“Lalu menyangkut keamanan. Kemarin ada kasus sepeda motor listrik, baterainya meledak atau terbakar. Jika itu terjadi bagaimana pertanggungjawabannya? Harus ada kajian teknisnya jika dilaksanakan,” tambahnya.

Igun pun berharap, guna meringankan para pengemudi ojek daring dan menarik masyarakat, pemerintah mengeluarkan opsi tukar tambah (trade in).

“Motor lama ditukar dengan sepeda motor listrik baru dengan selisih harga yang terjangkau. Dan akan lebih menarik jika para pemilik dan kendaraannya juga mendapat asuransi gratis,” katanya.

Kenapa tidak untuk transportasi umum?

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, melihat penggunaan kendaraan listrik merupakan pilihan tepat di masa depan. Namun, dia menilai pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat.

Akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai, pemerintah lebih baik menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum.

Pada 2024, pemerintah menargetkan penggunaan 1,2 juta unit sepeda motor listrik. Setiap motor listrik akan disubsidi Rp6,5 juta. Untuk mencapai target itu, pemerintah setidaknya akan menggelontorkan hingga Rp7,8 triliun.  

“Uang triliunan itu lebih baik untuk pembenahan transportasi publik yang terjangkau ke banyak tempat dan murah yang akhirnya mengurangi kendaraan pribadi. Lalu angkutan umum dialihkan ke kendaraan listrik,” kata Djoko.

“Subsidi itu akan menghabiskan uang negara di tengah krisis yang melanda, dan hanya mengalihkan masalah satu ke lain. Memang polusi akan rendah, tapi kemacetan tetap tinggi,” katanya.

“Jika transportasi publik yang diperkuat maka akan mengurangi kemacetan, polusi dan juga menekan inflasi,” ujarnya.

Djoko pun mengingatkan pemerintah untuk berkaca pada kebijakan transisi bahan bakar gas yang menurutnya gagal.

“Jangan terulang lagi seperti transisi ke BBG yang gagal karena infrastrukturnya belum dibentuk, SPBG terbatas. Jangan sampai sudah disubsidi, habis uang, tapi SPKLU sedikit. Akhirnya gagal dan tetap mengunakan BBM,” ujarnya. 

Anggota DPR Komisi VII bidang energi, Mulyanto, menyebut wacana pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik terlalu mengada-ada. Ia menilai wacana itu hanya akan menguntungkan pihak pengusaha sementara masyarakat kecil tidak mendapat keuntungan apa-apa.

"Daripada mensubsidi pembelian motor dan mobil listrik lebih baik pemerintah fokus membangun ekosistem green energy termasuk mensubsidi penyediaan sarana dan prasarana umum berbasis green energy. Agar masyakat luas dapat menikmati fasilitas tersebut secara bersama-sama," ujar Mulyanto.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tahun 2022 terdapat 439 SPKLU, dan 961 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 48.000 SPKLU dan 196.000 SPBKLU.  

Manfaat motor listrik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi sekitar Rp6,5 juta untuk setiap pembelian satu unit motor listrik.

“Makanya segera sekarang mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi, misalnya sepeda motor kita lagi finalisasi, berapa juta kita mau kasih subsidi sepeda motor, mungkin Rp6 juta. Di Thailand mungkin Rp7 juta, kita mungkin Rp6,5 juta atau berapa, kira-kira berkisar seperti itu. Mobil berapa juta kita mau kasih,” kata Luhut dalam acara yang bertemakan “welcoming stronger investment post-pandemic” yang disiarkan secara daring, Rabu (30/11).

Rencana itu diambil karena berdasarkan hasil kalkulasi, kata Luhut, akan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyedot APBN.

“Kenapa? dia tidak akan beli bensin lagi. Jadi kita hitung-hitung tetap akan lebih untung mengunakan sepeda motor listrik daripada sepeda motor fosil dan begitu juga mobil… dan sekarang kita mau convert, atau tukar engine sepeda motor dengan sepeda motor listrik dan itu bisa dilakukan, dan sekarang sedang dipersiapkan, motornya dibuat lebih bagus,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, penggunaan kendaraan listrik juga akan memperbaiki kualitas air yang rusak akibat asap kendaraan fosil.

Presiden Joko Widodo, disebut Kementerian Perindustrian menargetkan produksi dua juta unit motor listrik pada tahun 2025.

Saat ini, terdapat 35 pabrik otomotif yang memiliki kapasitas produksi sekitar satu juta unit pertahun di Indonesia, yang akan ditingkatkan menjadi dua juta pada 2023.
  Hitungan versi pemerintah

Dilansir dari website Kementerian ESDM, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan di Indonesia terdapat 120 juta sepeda motor. Jika satu unit mengkonsumsi satu liter perhari maka total sebesar 800.000 barel minyak.

“Jika harga sekarang US$100 per barel maka kita sudah membakar US$80 juta atau setara Rp1,2 triliun untuk bahan bakar. Dengan pertumbuhan sepeda motor enam hingga delapan juta unit per tahun bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam 10 tahun mendatang,” katanya.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, penggunaan - baik konversi maupun baru - dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.

Kementerian ESDM menyebut, setiap pengguna motor listrik akan melakukan penghematan BBM sebesar Rp2,6 juta pertahun.

Sedangkan bagi pemerintah, pengunaan satu unit motor listrik akan menghemat BBM hingga 335 liter pertahun, dan menghemat kompensasi Pertalite lebih dari Rp532.500 per tahun.  

Kemudian, penggunaan mobil listrik akan menghemat biaya bahan bakar dan perawatan sebesar Rp17,62 juta per tahun.

Manfaat bagi pemerintah, satu juta mobil listrik akan menekan impor BBM 1,5 juta kilo liter sehingga menyelamatkan devisa sebesar Rp13,02 triliun. Itu juga akan menurunkan emisi CO2 sebesar 3,21 juta ton/tahun, dan meningkatkan konsumsi listrik 2,2 TWh/tahun.

Berselancar ke aplikasi jual beli online, harga-harga motor listrik saat ini berkisar dari di bawah Rp10 juta hingga mencapai di atas Rp30 juta tergantung spesifikasinya. (*)