Pemerintah Harus Verifikasi Semua dalam Penerbitan Izin Baru Bagi Penyelenggara Haji dan Umrah
AGAMA - Kebijakan moratorium penerbitan izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah hingga 2027 dinilai belum cukup untuk membenahi industri travel.
Pemerintah juga perlu memastikan ribuan perusahaan yang telah mengantongi izin benar-benar aktif, memiliki kemampuan operasional, dan memenuhi standar pelayanan kepada jamaah.
Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu), Farid Aljawi, mendukung pembatasan izin tersebut.
ia meminta pemerintah tidak berhenti pada penghentian sementara penerbitan izin baru.
Periode moratorium seharusnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memverifikasi penyelenggara yang sudah beroperasi.
Menurut Farid, jumlah perusahaan travel umrah saat ini mencapai sekitar 3.700 perusahaan, sedangkan jumlah jamaah umrah Indonesia diperkirakan sekitar tiga juta orang.
Perbandingan tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di industri perjalanan ibadah, terlebih distribusi jamaah tidak terbagi secara merata di antara para penyelenggara.
"Berarti ada juga travel yang tidak kebagian market. Bagaimana mereka tidak kebagian market? Apa yang mereka lakukan? Dan mereka tetap juga harus hidup," ujar Farid dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari MNC Trijaya, Jumat (13/11).
Farid menilai jumlah perusahaan yang mengantongi izin belum tentu mencerminkan kapasitas riil industri.
Di lapangan, terdapat biro perjalanan yang mampu memberangkatkan hingga 20.000 jamaah dalam setahun.
Sebaliknya, ada perusahaan yang hanya memperoleh sebagian kecil pasar, bahkan tidak menjalankan aktivitas pemberangkatan.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri melalui verifikasi menyeluruh.
Pemerintah juga perlu memeriksa dugaan adanya satu orang yang memiliki beberapa perusahaan travel dengan kegiatan operasional yang berjalan bersamaan.
Tanpa pemeriksaan, data perizinan berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari penyelenggara yang aktif.
Persoalan serupa terjadi pada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
Farid menyebut jumlah perusahaan PIHK mendekati 1.200, sementara kuota haji khusus yang disebutkannya sekitar 17.860 jamaah.
Jika dibagi rata, setiap perusahaan secara matematis hanya memperoleh sekitar 15 jamaah.
Namun, realitasnya jauh dari pembagian tersebut. Ada PIHK yang memberangkatkan sekitar 2.000 hingga 1.500 jamaah, sementara perusahaan lain hanya memberangkatkan 200, 100, bahkan 50 jamaah.
Perbedaan kapasitas ini memperlihatkan perlunya pemetaan yang lebih akurat terhadap kondisi masing-masing penyelenggara.
Tantangan semakin besar karena bisnis haji khusus juga berkaitan dengan sistem antrean.
Perusahaan yang menerima pendaftaran jamaah tidak otomatis bisa memberangkatkan mereka pada tahun yang sama.
Ada masa tunggu bertahun-tahun yang harus diperhitungkan dalam perencanaan bisnis dan pengelolaan operasional.
"Kalau antreannya tujuh tahun atau sembilan tahun, dia baru mendaftar sekarang. Berarti, dia baru bisa menjalankan dan menikmati keuntungan sembilan tahun kemudian. Ini yang perlu diverifikasi," jelasnya.
Bagi Farid, moratorium seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem evaluasi yang terukur.
Pemerintah perlu menetapkan indikator penilaian yang tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga kesiapan perusahaan dalam menjalankan pelayanan perjalanan ibadah.
Sejumlah aspek yang diusulkannya meliputi akreditasi, keberadaan kantor, jumlah karyawan, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), serta kondisi dan laporan keuangan.
Status kepemilikan kantor, baik milik sendiri maupun sewa, juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen penilaian kapasitas perusahaan.
"Kalau kantornya misalnya, di akreditasi punya sendiri nilainya misalnya A. Kalau sewa nilainya B. Supaya apa? Supaya kita punya tolak ukur," ungkap Farid.
Selain infrastruktur dan sumber daya manusia, kemampuan finansial menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Penyelenggara perjalanan ibadah mengelola dana masyarakat sehingga pemerintah perlu memiliki instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada jamaah.
Farid mengusulkan agar perusahaan yang belum memenuhi standar dapat dikenai pembekuan izin operasional sementara sampai persyaratan terpenuhi.
Sementara itu, penyelenggara yang tidak mampu memenuhi ketentuan perlu dievaluasi lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menggeneralisasi seluruh biro perjalanan sebagai perusahaan bermasalah.
Menurut data yang diterima pihaknya, sebagian kasus bermasalah melibatkan perusahaan yang izinnya diterbitkan sejak 2020 hingga saat ini. Namun, usia perusahaan bukan satu-satunya indikator untuk menilai kualitas penyelenggara.
"Jangan digeneralisir, karena semuanya tidak seperti itu. Ada juga yang baik-baik, waktunya masih banyak yang baik. Maka itu pentingnya verifikasi," katanya.
Pembenahan industri, menurut Farid, tidak cukup hanya menyasar perizinan.
Profesionalisme dan literasi pengelola travel juga harus diperkuat, terutama dalam membangun kerja sama dengan berbagai penyedia kebutuhan perjalanan ibadah.
Ia menyoroti pola kemitraan antarbiro perjalanan yang masih banyak bertumpu pada hubungan kepercayaan.
Dalam pengadaan tiket pesawat, hotel, transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya, sebagian perusahaan masih bergantung pada biro lain sebagai perantara karena keterbatasan akses dan komunikasi langsung dengan penyedia layanan.
Pola kerja sama semacam ini berisiko menimbulkan efek berantai ketika salah satu perusahaan mengalami masalah.
Gangguan pada satu pihak bisa merembet ke perusahaan lain yang berada dalam jaringan kemitraan, bahkan berpotensi menghambat pelayanan kepada jamaah, seperti tertundanya pencetakan tiket.
Karena itu, Farid mendorong peningkatan standar pengelolaan di seluruh rantai layanan, mulai dari maskapai penerbangan, hotel, transportasi, katering, hingga pembimbingan ibadah.
Penguatan kompetensi tersebut diperlukan agar penyelenggara tidak hanya mampu menjual paket perjalanan, tetapi juga memahami tata kelola layanan secara profesional.
"Literasi tentang pengelolaan, baik itu hotel, transport, catering, airline, bimbingan, itu harus dikuatkan. Standarisasinya harus dilatih," ujarnya.
Farid berharap masa moratorium hingga 2027 tidak sekadar menjadi periode penghentian izin baru, melainkan kesempatan bagi pemerintah dan asosiasi untuk menyusun sistem perizinan yang lebih transparan dan berbasis kinerja.
Evaluasi menyeluruh, penguatan tata kelola, serta peningkatan kompetensi penyelenggara dinilai penting agar penataan industri berjalan seiring dengan perlindungan jamaah.
Baginya, ekosistem haji dan umrah yang sehat tidak cukup dibangun dengan membatasi jumlah pemain.
Pemerintah juga harus memastikan perusahaan yang tetap beroperasi memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan finansial untuk menjalankan amanah pelayanan ibadah masyarakat. (*)
