Pemerintah Optimalisasi PAD Riau untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PEKANBARU — Pemerintah Daerah Riau Diminta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah di Riau diharapkan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menegaskan bahwa meskipun belanja pemerintah masih menjadi motor utama perekonomian, adanya kebijakan efisiensi anggaran serta ketidakpastian global menyebabkan konsumsi masyarakat cenderung melambat.

"Kebijakan efisiensi belanja investasi dan dinamika politik turut mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yang saat ini lebih memilih untuk menabung ketimbang berbelanja," ujar Heni Kartikawati pada Jumat (21/3/2025).

Menurut Heni, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau perlu mengoptimalkan potensi pajak daerah, seperti pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan peningkatan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi strategi penting untuk meningkatkan PAD.

Heni juga menyoroti lambatnya realisasi belanja modal di Riau. Hingga Februari 2025, belanja modal baru terealisasi sebesar Rp45,78 miliar, atau hanya 0,93% dari total pagu sebesar Rp4,89 triliun.

"Realisasi belanja modal harus dipercepat agar dapat memberikan efek multiplier terhadap ekonomi daerah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik lebih banyak investasi ke Riau," tegas Heni.

Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 40% dari APBD untuk belanja modal.

Selain optimalisasi pajak, percepatan investasi juga menjadi kunci untuk memperkuat perekonomian Riau. Beberapa sektor prioritas yang perlu dikembangkan antara lain Kawasan Industri Kelapa di Indragiri Hilir, industri pengolahan CPO di Kawasan Industri Tanjung Buton, serta pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin.

Heni juga menekankan pentingnya dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

"Kita perlu mendorong nilai tambah dari sektor industri pengolahan agar Riau tidak hanya bergantung pada bahan mentah. Dengan penguatan industri hilir, perekonomian daerah dapat lebih berkelanjutan," pungkas Heni.(*)