Pemerintah Pastikan Jadwal Haji 2026 Tetap Jalan, Komnas: Minta Jaminan Keamanan Penerbangan dari Arab Saudi

AGAMA - Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tetap berlangsung sesuai rencana meski ketegangan geopolitik masih terjadi di kawasan Timur Tengah.

Hingga kini, belum ada perubahan jadwal keberangkatan jemaah Indonesia ke Arab Saudi.

Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan bahwa kondisi terkini belum mengganggu pelaksanaan haji, dengan mempertimbangkan aktivitas umrah yang masih berjalan normal.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi menyatakan bahwa hingga saat ini jadwal keberangkatan tetap mengacu pada rencana awal.

"Hingga saat ini belum ada perubahan jadwal penyelenggaraan haji. Kami berkaca pada pelaksanaan umrah yang masih terus berjalan hingga saat ini," ujarnya, Rabu (25/3).

Ia berharap kondisi perjalanan jemaah tetap kondusif, baik saat berangkat maupun kembali ke Indonesia.

"Semoga kondisi perjalanan pergi dan pulang ke Arab Saudi serta di Arab Saudi lebih kondusif. Namun, kami tetap melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan haji berlangsung aman dan sesuai jadwal," terangnya.

Pemerintah menilai penerbangan jemaah haji reguler relatif aman karena menggunakan sistem direct flight, sehingga tidak bergantung pada transit di kawasan yang berpotensi terdampak konflik.

"Penerbangan jemaah haji reguler menggunakan penerbangan direct. Dengan kondisi saat ini, Insya Allah tetap sesuai jadwal. Yang sedang kami perhatikan saat ini, untuk dimitigasi, adalah keberangkatan jemaah haji khusus yang menggunakan penerbangan transit," jelasnya.

Tahun ini, total kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah. Rinciannya, sebanyak 203.320 jemaah haji reguler akan diberangkatkan melalui 16 embarkasi, sementara 17.680 lainnya merupakan jemaah haji khusus.

Meski optimistis, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat konflik di Timur Tengah.

Skenario pertama, Arab Saudi tetap membuka layanan dan Indonesia tetap memberangkatkan jemaah dengan penyesuaian jalur penerbangan yang lebih jauh. Konsekuensinya adalah peningkatan biaya operasional penerbangan.

Skenario kedua, layanan haji tetap dibuka oleh Arab Saudi, namun Indonesia memilih tidak memberangkatkan jemaah.

Sementara skenario ketiga, jika Arab Saudi menutup layanan secara total, maka Indonesia juga akan membatalkan keberangkatan dengan fokus pada penyelamatan anggaran dan pengaturan antrean tahun berikutnya.

Di tengah eskalasi konflik kawasan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia 2026 menjadi sorotan.

Komisi Nasional Haji mendesak pemerintah segera menetapkan keputusan agar ratusan ribu calon jemaah tidak berada dalam ketidakpastian.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai faktor keamanan, terutama ruang udara, menjadi aspek paling krusial mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar dengan kuota mencapai 221.000 orang.

Gelombang pertama keberangkatan jemaah dijadwalkan mulai 22 April 2026, atau kurang dari satu bulan. Kondisi ini membuat urgensi pengambilan keputusan semakin tinggi.

"Menghadapi situasi tersebut Kemenhaj telah merancang tiga skenario. Pertama, Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ketat (Jalur Aman). Kedua, Berangkat Terbatas (Sebagian). Ketiga, Tidak Berangkat (Pembatalan Total)," ujarnya dikutip kontan, Rabu (25/3).

Mustolih menjelaskan, dalam skenario pertama pemerintah dapat mengalihkan jalur penerbangan ke wilayah Afrika Timur untuk menghindari zona konflik. Namun, opsi ini memiliki konsekuensi berupa tambahan waktu tempuh 3-5 jam, kebutuhan technical landing, serta peningkatan biaya operasional.

Sementara itu, skenario terburuk membuka kemungkinan pembatalan keberangkatan jika situasi memburuk secara drastis, dengan mitigasi berupa pengembalian dana atau skema simpan dana bagi jemaah.

Di sisi lain, Arab Saudi sebagai tuan rumah dinilai masih optimistis menyelenggarakan ibadah haji, terlihat dari kelancaran pelaksanaan umrah pada periode Ramadan hingga Syawal.

"Yang harus menjadi pijakan utama dan paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat konfiden dan menyatakan sudah sangat siap menyelenggarakan ibadah haji," jelasnya.

Namun demikian, Mustolih menekankan bahwa Kementerian Haji dan Umrah perlu mengambil langkah ekstra hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, hingga Badan Intelijen.

Komnas Haji juga mendesak pemerintah untuk meminta jaminan keamanan penuh kepada otoritas Arab Saudi, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia.

"Maka Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain, jika otoritas Saudi menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh," tegasnya.

Mustolih menambahkan, dalam sejarahnya, penyelenggaraan haji tetap berjalan di tengah konflik global seperti perang dunia hingga Perang Teluk 1990. Namun, kondisi perang modern saat ini dinilai lebih kompleks dan destruktif.

Meski begitu, ia menegaskan keputusan tetap harus segera diambil agar jemaah mendapatkan kepastian.

"Perlu keberanian Kemenhaj dalam mengambil kebijakan atas penyelenggaraan ibadah haji dalam situasi perang seperti saat ini. Yang perlu menjadi perhatian juga, jemaah tidak dibebani biaya tambahan," pungkasnya. (*)