Pemerintah Rancang Kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga Nasional, Agar Distribusinya Bisa Terjangkau 

JAKARTA - Pemerintah tengah merumuskan rencana kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga sebagai perbaikan tata kelola distribusi sehingga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mirza Mahendra, mengatakan, masih temukan berbagai tantangan di tingkat daerah yang berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan serta harga yang tinggi pada LPG 3 Kg.

"Beberapa isu mengemuka yang kita bisa lihat saat ini, penjualan LPG 3 Kg pada masyarakat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah," ungkapnya, Sabtu (26/7).

Disparitas HET yang tinggi antar daerah, menurut Mirza, cukup besar. Rencana penyeragaman harga LPG 3 kg melalui kebijakan LPG Satu Harga ini diharapkan mampu menyamakan harga di tingkat konsumen akhir, sekaligus meminimalkan praktik penjualan di atas HET.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Untuk merumuskan hal ini, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) implementasi Kebijakan LPG Satu Harga dengan menghadirkan para pakar yang terdiri dari para akademisi, peneliti dan lembaga konsumen.

Andi Nur Bau Massepe, narasumber dari UNHAS mengapresiasi FGD ini sebagai komitmen Pemerintah yang kuat dalam melaksanakan evidence-based policy making.

"Kami mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengundang para akademisi untuk memberikan saran dan masukan sebelum kebijakan diimplementasikan," tuturnya.

Adapun saran dan masukan dari narasumber di antaranya perlu dipastikan keakuratan data sebelum pemerintah mengeksekusi kebijakan terkait batasan penggunaan LPG 3 Kg untuk golongan masyarakat yang berhak.

Selain itu, kuota per konsumen juga perlu disesuaikan dengan kewajaran. Selanjutnya kebijakan yang akan diterapkan harus berbasiskan pada penelitian dan data yang akurat. 

Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan saat pemerintah merumuskan kebijakan terkait implementasi LPG 3 Kg Satu Harga. (*)