Pemerintah Salurkan Dana Perlindungan Sosial ke Masyarakat, 'yang Terdampak Inflasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok'

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta dana perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat Provinsi Riau yang terdampak inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok segera disalurkan.

PEKANBARU - Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya pangan dan energi, serta kenaikan inflasi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah memandang bahwa berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan.

Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.

Mengingat berbagai program perlindungan sosial ini Gubernur Riau Drs H Syamsuar mengingat dana perlindungan sosial itu disebutkannya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2022 yang akan segera memasuki masa tutup buku pada akhir tahun ini.

"Karena itu saya minta prioritaskan yang dana perlindungan sosial ini," kata Syamsuar usai rapat terbatas evaluasi APBD 2022 di Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (3/10).

"Saya minta mereka (OPD) agar dalam minggu ini diusahakanlah sudah ada yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Kalau jumlahnya itu sekitar Rp 15 miliar," pintanya.

Gubri Syamsuar juga meminta agar seluruh OPD untuk segera membelanjakan APBD Tahun 2022. Ia menjelaskan per 30 September 2022 realisasi keuangan berdasarkan SP2D berjumlah Rp5.314.620.524.678,16 atau baru 58,32 persen  dan realisasi fisik masih 67,34 persen dari nilai total Rp8,9 triliun lebih.

"Kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan di Pemprov Riau, apalagi sekarang sudah Bulan Oktober, jadi saya minta percepat," tutupnya. (*)