Pemerintah Umumkan Regulasi Vaksinasi 'Gotong Royong Gratis' Untuk Karyawan dan Keluarga, Tapi Biaya Ditanggung Perusahaan

JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI mengumumkan penerbitan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan vaksinasi gotong royong, Jumat (26/02). Regulasi itu berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19, sebagai perubahan Permenkes 84/2020

Namun program vaksinasi mandiri oleh perusahaan terhadap pekerja dan keluarganya itu belum akan segera bergulir karena pengadaan vaksinnya masih dijajaki PT Bio Farma (Persero), kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi. Dalam sesi jumpa pers virtual, Siti menyebut Vaksinasi Gotong Royong akan dijalankan secara terpisah dari program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. "Vaksinasi Gotong Royong ini dilakukan kepada karyawan, karyawati, atau buruh dan keluarganya. Biayanya dibebankan kepada perusahaan," kata Siti Nadia Tarmizi dirilis BBC News Indonesia.

"Seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak akan dipungut biaya apapun, ini diberikan gratis oleh perusahaan," ujarnya.

Siti berkata, vaksinasi Gotong Royong tidak akan menggunakan vaksin yang sudah lebih dulu dibeli pemerintah, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novovac, dan Pfizer. "Vaksinasi Gotong Royong akan berjalan jika vaksinnya sudah tersedia. Pengadaannya menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. "Vaksinnya juga harus tetap menggunakan mekanisme yang sama, yaitu persetujuan penggunaan pada masa darurat atau dengan nomor izin edar dari BPOM. Distribusi vaksin dalam program gotong royong dilakukan kepada fasilitas kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana Vaksinasi Gotong Royong," kata Siti.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menyebut Vaksinasi Gotong Royong akan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia.

Ditargetkan selesai akhir tahun 2021
Pemerintah menargetkan seluruh program vaksinasi selesai akhir Desember 2021. "Upaya akselerasi tanpa menambah beban pada anggaran negara patut diapresiasi," kata Arya dalam jumpa pers yang sama.

"Ini biasa dilakukan bangsa Indonesia saat mengalami bencana. Jadi kepada semua kelompok masyarakat yang ingin membantu, pemerintah akan membuka ruang pada mereka. Ini adalah upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan," ucap Arya.

Saat ini, menurut keterangan Bambang Heriyanto, Juru Bicara Vaksinasi di Bio Farma, pihaknya tengah menjajaki pengadaan vaksin dari Sinopharm dan Moderna. Sinopharm adalah perusahaan farmasi milik pemerintah China, sedangkan Moderna merupakan perusahaan yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat. Untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan vaksin dalam program Gotong Royong ini, Siti menyebut pemerintah telah berkonsultasi dengan KPK.

Merujuk konsultasi itu, kata Siti, pengadaan vaksin impor akan dilakukan satu pintu oleh Bio Farma. Merujuk laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), sekitar 5.400 perusahaan akan membeli vaksin secara mandiri bagi karyawan dengan kemampuan membayar Rp500.000 hingga Rp1 juta per dosis. Kadin menyatakan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan membantu pemulihan ekononi.

Bio Farma mengatakan tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pengimpor tunggal vaksin dan memastikan pemerintah telah mengamankan kuota vaksin gratis bagi masyarakat. Namun anggota Komisi Kesehatan DPR RI memperingatkan program vaksin mandiri ini harus dibuktikan melalui regulasi yang ketat untuk menghindari risiko komersialisasi dan ketidakadilan vaksin bagi masyarakat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaporkan hampir 5.400 perusahaan baik skala kecil maupun besar telah mendaftarkan vaksin mandiri. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roelani memastikan ribuan perusahaan ini bersedia membeli vaksin dengan rentang harga Rp500.000 - Rp1 juta per dosis. "Jadi ada perusahaan yang mendaftarkan dengan keluarga, ada yang nggak. Sepertiga (perusahaan mendaftar) dengan keluarganya (karyawan)," kata Rosan.

Sejauh ini, perusahaan yang melaporkan ke Kadin Indonesia untuk membeli vaksin tersebut akan melalui BUMN Bio Farma, bukan langsung dari produsennya. "Memang opsinya dua dari awal. Satu membeli dari pemerintah, melalui BUMN kedua impor langsung. Ya pada saat ini, yang diizinkan pemerintah yang beli dari BUMN terlebih dahulu," kata Rosan.

Ia menambahkan, vaksinasi yang dilabeli gotong-royong ini bertujuan untuk mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity) selain membantu sektor kesehatan dan ekonomi. "Secara hitungan lebih efisien bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri ini. Karena mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Melakukan (tes) antigen tiap dua minggu sekali. Jadi ini akan lebih efisien. Dan kita melihatnya akan menambah produktivitas dari perusahaan itu sendiri," katanya.

Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pemimpin redaksi mengatakan vaksinasi sudah bisa dilaksanakan awal Maret 2021, seperti diberitakan sejumlah media. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan vaksin gotong-royong ini tak mengganggu proses vaksinasi yang sedang bergulir. "Walaupun nanti Maret ini, dipastikan tidak akan overlapping, karena pelaksanaannya akan berbeda," kata Nadia.

Selain itu, penerima vaksin mandiri akan berada di luar sasaran 181,5 juta penduduk Indonesia. "Kalau sudah dapat vaksin gotong royong, masa iya mau disuntik vaksin pemerintah lagi? Nggak dong," jelas Nadia. Sejauh ini, pemerintah masih menggodok regulasi mengenai vaksinasi mandiri di tengah target 40 juta vaksinasi untuk tenaga kesehatan, pekerja pelayanan publik, dan lanjut usia.

Vaksin produksi Sinovac untuk tenaga kesehatan sudah tersedia hampir tiga juta dosis, dari target 1,5 juta orang. Realisasinya sudah mencapai 1,2 juta orang. Sementara, tujuh juta dosis sudah didistribusikan bagi kelompok lanjut usia. Menurut Nadia, penggunaan vaksin selain Sinovac harus menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum digunakan. Vaksin-vaksin selain produsen Sinovac seperti AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, dan Pfizer perlu melewati pemeriksaan di BPOM, yang kemungkinan bisa digunakan untuk vaksin mandiri. "Beberapa rambu-rambu, petunjuk teknis harus segera disusun juga, terkait hal ini. Misalnya, Bio Farma yang akan mengimpor tunggal untuk vaksinasi ini," kata Nadia.

PT Bio Farma masih menunggu regulasi tersebut. Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heryanto, mengatakan pihaknya masih mempersiapkan diri sampai aturan main vaksin mandiri keluar, termasuk menjadi importir tunggal. "Mengantisipasi, kalau dibebaskan dikhawatirkan akan ada vaksin palsu untuk kontrolnya kualitasnya siapa yang mengerjakan. Kalau kami, Bio Farma kan produksi Sinovac ini diuji di Bio Farma maupun di BPOM," kata Bambang.

Selain itu, Bambang juga mengatakan, Bio Farma telah mengamankan kuota vaksin yang akan diberikan secara gratis ke masyarakat. Di sisi lain, Anggota Komisi bidang Kesehatan DPR, Netty Prasetiyani, memperingatkan vaksinasi mandiri berisiko mengacaukan pengadaan vaksin, dan mendorong komersialisasi jika tidak disertai dengan aturan main yang jelas. "Jadi jangan sampai nanti, ada dikhawatirkan ada konglomerasi atau komersialisasi vaksin itu terjadi. Karena perusahaan besar, kita khawatir karena belum ada regulasinya. Nanti bisa mengakses langsung ke produsen. Kemudian, bisa potong kompas," kata Netty.

Peringatan ini dinyatakan Netty menyusul kasus liarnya harga tes Covid-19 seperti tes usap dan antibodi. "Kalau memang akan diyakinkan tidak ada perusahaan besar, pengusaha, ada unsur konglomerasi lewat vaksin, ya harus dipertegas lewat regulasi," katanya.

Ia juga mengatakan ketika hal ini tidak diatur maka dapat memicu isu ketidakadilan vaksin bagi masyarakat. "Jadi ada kesan yang berduit bisa mengakses di fasilitas kesehatan yang bagus, nyaman dengan harga yang mereka bisa jangkau," tutup Netty. (*)