Pemilu 2024: Persentase Pemilih Muda Tinggi dan Cenderung Mudah Berubah, 'Tetapi Politik Dinasti, Potensi Polarisasi Juga Turut Membayangi'

"Partisipasi aktif para pemilih muda, termasuk mahasiswa akan mendominasi suara pemilih pada Pemilu 2024 yang jumlahnya 52 persen" 

emasuki tahun politik [2023] masyarakat dituntut memiliki kesadaran secara aktif untuk mengawal proses pemilihan umum [pemilu] yang jujur, terbuka dan berintegritas.

Para pemilih muda, termasuk mahasiswa, yang akan mendominasi suara pemilih pada Pemilu 2024 berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum [KPU] pada Juli 2023, 52 persen. Pemilih berusia 17-30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa, dan pemilih berusia 31-40 tahun sebanyak 20,7 persen atau sekitar 42,4 juta jiwa.

“Partisipasi publik terutama mahasiswa sebagai agent of change ikut andil untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Harry Ara Hutabarat SH MH, Komisioner Komisi Informasi [KI] Provinsi DKI Jakarta.

Dalam gelar wicara bertajuk “Partisipasi Mahasiswa Untuk Pemilu Terbuka Tahun 2024” diselenggarakan di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [FISIP] Universitas Indonesia [UI], Harry menekankan bahwa mahasiswa sebagai pemilih muda yang terdidik harus memiliki informasi dan dapat berkomunikasi dengan badan-badan penyelenggara pemilu.

Kendati sangat akrab dengan dunia digital, nyatanya pengetahuan mahasiswa terkait pemilu dan rekam jejak para calon presiden maupun calon legislatif masih minim.

Harry mengungkapkan bahwa seluruh elemen masyarakat seharusnya mengetahui, mengenal dan mengawal langsung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai mandat Undang-Undang [UU] No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik atau Good Governance.

Menurut Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Pd, Guru Besar UI dan Pejabat Pengelola Informasi Publik [PPID] Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) periode 2011-2014, informasi-informasi terkait pemilu sudah tersedia.

Namun, kata dia, kesadaran mahasiswa untuk mengakses informasi tersebut melalui situs web KPU masih perlu ditingkatkan karena setiap suara yang diberikan sangat menentukan masa depan Indonesia.

Selain perlu mengetahui informasi terkait pemilu dan menjadi pemilih, mahasiswa juga diharapkan bisa mengambil peran langsung pada pusaran penyelenggaraan pemilu dengan menjadi petugas pemilu.

“Kebijakan menjadi petugas pemilu di Tempat Pemungutan Suara [TPS] minimal berusia 17 tahun. Saya percaya mahasiswa punya integritas yang memadai untuk terlibat memungut suara publik dan menjaga kemurnian suara pemilih supaya tidak rentan dicurangi praktik manipulatif,” kata Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem], Titi Anggraini SH MH.

Menurut Titi, walaupun partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu selalu tinggi, suara pemilih kerap kali tidak bermakna, karena banyaknya tata-cara pencoblosan yang tidak sah dan mengandung kecurangan, di antaranya adanya praktik jual-beli suara, penggelembungan suara, hingga mengubah hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan, mahasiswa perlu mengawal suaranya sendiri secara bertanggung jawab dan mengetahui ke mana harus melapor jika menyaksikan tindak kecurangan.

Gelar wicara “Partisipasi Mahasiswa Untuk Pemilu Terbuka Tahun 2024” merupakan inisiatif KI Propinsi DKI Jakarta bersama FISIP UI, untuk mendorong mahasiswa meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemilu yang jujur dan terbuka.

Acara ini juga dilangsungkan untuk memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day yang diperingati setiap 28 September.

Perayaan Hak Untuk Tahu Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik.

Hak atas informasi merupakan hal esensial karena dapat menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman dan hak warga negara lainnya.

Dr. Hendriyani S.Sos M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI berterima kasih kepada KI Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan membantu meningkatkan kesadaran akan keterbukaan publik.

Ia mengatakan, “Hak untuk tahu atau right to know merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui sebagai bagian dari hak kita semua, dan mahasiswa adalah orang-orang yang punya kemampuan dan potensi untuk menyebarkan informasi lebih jauh ke masyarakat umum.” Turut menjadi pembicara dalam gelar wicara ini adalah Dr. Ummi Salamah S.Psi Psikolog M.Si, staf pengajar FISIP UI; dan Prof. Effendi Gazali MPS ID., Ph.D.

Pemilih muda cenderung berubah 

Pemilu 2024 diperkirakan didominasi oleh pemilih muda dengan persentase mencapai 52 persen dari total 204.807.222 jiwa Daftar Pemilih Tetap Nasional.

“Proporsi pemilih dua generasi sangat besar dari data yang ada. Pemahaman awal kita menunjukkan generasi ini masih moody menentukan pilihan, gampang sekali merubah pilihan. Tidak seperti generasi sebelumnya, tingkat keajegan dalam memilih itu lebih tinggi,” kata pakar politik Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati, kepada wartawan usai mengisi materi Sekolah Wartawan yang bertajuk Memahami Perilaku Pemilih Kaum Muda yang berlangsung di ruang Fortakgama Gedung Pusat UGM.

Keberadaan pemilih pemula dan pemilih muda ini menentukan keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif.

Meski suara kaum muda dianggap bisa menentukan calon pemimpin, namun karakter pemilih muda yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z ini adalah mereka mudah mengubah pilihannya atau sering disebut dengan istilah moody dimana mereka mengubah pilihan menyesuaikan dengan suasana hati, pikiran dan emosi.

Menurut Mada, para pemilih muda ini lebih menyukai konten politik yang lebih ringan. Tidak hanya itu, kaum muda ini tidak suka materi konten kampanye dengan materi yang lebih berat dan mendalam.

“Mereka suka dengan konten-konten politik yang ringan sehingga memiliki cara yang berbeda memahami profil dari para kandidatnya,” katanya.

Kecenderungan pemilih pemula yang paling mudah berbuah dalam menentukan pilihannya ini menurutnya perlu mendapat perhatian pasangan capres dan cawapres serta para calon anggota legislatif.

Meski mudah mengubah pilihan, namun juga mereka kesulitan dalam memilih calon yang akan ia pilih sehingga bisa memungkinkan mereka juga berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

“Mereka bisa juga menentukan pilihan yang di luar dugaan kita. Bahkan mungkin bisa jadi mereka tetap kesulitan menentukan pilihan hingga di bilik suara nantinya sehingga potensi mereka tidak memilih juga juga besar,” katanya.

Soal persentase pemilih yang akan mengubah pilihannya hingga hari pemungutan suara,  Mada Sukmajati mengutip hasil survei Centre for Strategic and International Studies [CSIS] pada Agustus 2022, MAda menyebutkan jumlah persentase anak muda mengubah pilihan untuk pemilu presiden sekitar 51 persen dan persentase yang masih mungkin berubah pilihannya pada pemilu legislatif adalah 58,1 persen.

“Naik turun itu bisa. Saya tidak yakin dengan persentase sebesar ini pilpres akan terjadi satu putaran,” imbuhnya.

Dari survei tersebut juga diketahui menjadi isu strategis yang dianggap penting bagi kaum muda adalah soal ekonomi terutama tentang isu kesejahteraan masyarakat sekitar 44,4 persen, lapangan kerja 21,3 persen, isu pemberantasan korupsi 15,9 persen, Demokrasi dan kebebasan sipil 8,8 persen, kesehatan 6,2 persen dan isu lingkungan hidup 2,3 persen.

“Dari survei ini mayoritas responden berpendapat lapangan kerja bagi pencari kerja sekarang ini masih sulit  didapat dan 91,0 persen responden  mengaku sulit mendapatkan lapangan pekerjaan,” katanya.

Politik dinasti dan potensi polarisasi 

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang.

Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.

Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Sejauh ini, tiga koalisi besar terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. 

Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi [MK] tentang batas usia capres-cawapres pada Senin (16/10). 

Putusan ini dianggap membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka — wali kota Surakarta yang baru berusia 36 tahun — untuk bertarung dalam Pilpres mendatang, sekaligus menguatkan tudingan bahwa Jokowi dan Gibran melanggengkan politik dinasti.

Pada Senin 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum [KPU] menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 dihadiri tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024.

Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming; dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi kampanye damai pemilu ini menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali. 

Dalam pemilu 2024 mendatang, generasi muda berusia usia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka akan menjadi pemilih pemula.

Selain dinasti politik, potensi polarisasi, misinformasi dan disinformasi di media sosial masih menjadi isu utama menjelang pemilu 2024.

Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang Pemilu 2024. 

Berikut jadwal tahapan Pilpres 2024, sebagaimana dikutip dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

• 13 November 2023: Penetapan pasangan calon presiden - calon wakil presiden.
• 14 November 2023: Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden - calon wakil presiden.
• 28 November 2023-10 Februari 2024: Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial.
• 21 Januari-10 Februari 2024: Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.
• 11-13 Februari 2024: Masa tenang.
• 14 Februari 2024: Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden.
• 2-22 Juni 2024: Kampanye tambahan jika terjadi pilpres putaran kedua.
• 23-25 Juni 2024: Masa tenang.
• 26 Juni 2024: Pilpres putaran kedua jika diperlukan

Siapa kandidat capres-cawapres dalam Pemilu 2024 dan apa saja visi dan misinya?

Komisi Pemilihan Umum [KPU] telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden [cawapres] peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin 13 November 2023 kemarin.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU "memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan capres-cawapres untuk pemilu serentak 2024".

Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua capres dan cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024.

Bagaimana peta koalisi saat ini?

Peta koalisi secara mengejutkan mengalami perubahan pada Jumat 1 September 2023, ketika Koalisi Perubahan untuk Persatuan [KPP] memutuskan untuk mengusung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang.

Partai Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono — putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono — kemudian merapat ke kubu Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju.

Sebelumnya, PKB bersekutu dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju [sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya], bersama dengan Partai Golkar dan PAN. 

Merapatnya PAN dan Partai Golkar ke koalisi pengusung Prabowo sekaligus menandai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu [KIB]. Sebelumnya, KIB terdiri dari Golkar, PAN dan PPP.

Pada Minggu 3 September 2023, Partai Bulan Bintang [PBB] mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Adapun Partai Persatuan Pembangunan [PPP] memastikan merapat ke PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Terbaru, Partai Solidaritas Indonesia [PSI] yang kini diketuai oleh putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mendeklarasikan dukungannya kepada kakaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto.

Apa beda Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019?

Pemilu 2024 mendatang akan diikuti oleh 18 partai politik — lebih sedikit dari pemilu sebelumnya — yang lolos sebagai peserta, dan kemungkinan diwarnai pertarungan tiga bakal capres-cawapres. Dalam pemilu sebelumnya, ada 19 partai menjadi peserta.

Berbeda dengan pemilu 2019 yang dilaksanakan sesuai jadwal, pada pemilu kali ini . Pada 2022 lalu, sejumlah tokoh politik menyampaikan gagasan untuk menunda Pemilu 2024.

KPU menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024, sekitar 114 juta orang Indonesia yang berhak mencoblos tahun depan berusia di bawah 40 tahun.

Artinya nasib Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan, ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu.

Dari jumlah itu, lebih dari 68 juta adalah kaum milenial yang lahir antara awal 1980-an dan pertengahan 1990-an.

Sebanyak 46 juta sisanya adalah anggota dari apa yang disebut Generasi Z, lahir antara pertengahan 1990-an hingga dekade pertama milenium ini, sebagian dari mereka adalah pemilih pemula. 

Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z — kelompok demografis yang secara luas dianggap apatis secara politik — terlibat dalam pemilu.

memperkirakan generasi muda Indonesia cenderung apatis terhadap perkembangan politik dan tidak se-nasionalis generasi sebelumnya. Pemilih muda juga tidak bisa dengan mudah didorong oleh preferensi keluarga mereka terhadap kandidat tertentu.

Karena jumlah pemilih muda sangat besar, partai politik dan kandidat potensial mulai menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka.

Apa yang terjadi pada Pemilu 2019?

Dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melawan petahana Joko Widodo yang kala itu didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Jokowi-Ma'ruf diusung sembilan parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja [PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI dan PSI]. 

Sementara Prabowo-Sandiaga diusung lima parpol di Koalisi Indonesia Adil Makmur [Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya].

Hasilnya? Jokowi-Ma'ruf menang dengan 55,50% total suara sah nasionalsementara Prabowo-Sandi 44,50%. Total suara sah saat itu tercatat sebanyak 154.257.601.

Di parlemen, koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai 60,69% atau 349 kursi, yang didapatkan dari perolehan suara untuk PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP. 

Koalisi Prabowo-Sandi mendapatkan 39,30% atau 226 kursi, masing-masing dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN.

Partai Gerindra kemudian merapat ke pemerintah, kala Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri pertahanan kepada Prabowo.

Sebagian orang menyambut langkah ini sebagai rekonsiliasi politik yang bisa mengurangi polarisasi di masyarakat. Tapi sebagian lainnya menilai 'koalisi gemuk' yang Jokowi dipandang menjadi 'sinyal negatif' bagi demokrasi. Indonesia, menyusul latar belakang Prabowo dalam tragedi 1998.

Apa yang terjadi jelang Pemilu 2024?

Masyarakat cemas polarisasi politik terjadi lagi dalam Pemilu 2024. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas rentan mewarnainya.

"Berdasarkan hasil sigi Kompas, 56 persen masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi akibat pemilu," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (08/08), sebagaimana dikutip dari Kompas.

Ini sama seperti pemilu sebelumnya, ketika polarisasi sampai di lingkup keluarga. Salah satunya karena isu identitas yang dimainkan dalam kampanye politik.

"Sampai ada teman saya sendiri diturunkan di jalan oleh pengemudi taksi online karena teman saya berbeda pilihan capres, muslim, dan tidak berhijab!" kata Nursyamsiah.

Pada pemilu 2019, tingkat perceraian suami-istri karena dugaan dipicu beda pilihan politik juga tinggi.

Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi, terlebih lagi capres-cawapres pada pemilu kala itu hanya dua pilihan, kata Anggota Komnas Perempuan, Nina Nurmila.

Federasi Serikat Guru Indonesia [FSGI] khawatir putusan Mahkamah Konstitusi [MK] yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan dengan izin pihak sekolah berpotensi mengubah sekolah menjadi "ajang kampanye" yang menargetkan para pemilih pemula.

"Pemilih muda yang ada di sekolah SMA atau SMK itu menjadi target mereka. Tentu saja sekolah ini nanti lama-kelamaan akan menjadi ajang. Ajang untuk kegiatan kampanye elektoral itu yang bisa membahayakan," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo.

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko, salah satu pendukung Jokowi terang-terangan merapat ke Prabowo. 

Dukungan ini terjadi di tengah spekulasi Presiden Jokowi lebih condong mendukung ketua Partai Gerindra itu pada Pilpres 2024 daripada capres pilihan partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, beberapa mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik [PRD] menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap Budiman yang mendukung Prabowo.

Mereka menyebut Budiman telah mengkhianati perjuangan PRD dan para aktivis reformis lain dalam mencari keadilan terhadap para korban yang hilang menjelang 1998, di mana Prabowo dituding sebagai aktor di balik penculikan itu.

Pegiat anti-korupsi hingga peneliti pemilu mengkritik langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta Pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem] menyebut penundaan itu menunjukkan "proses politik menegasikan penegakan hukum"..

Transparency International Indonesia [TII] menilai, keputusan Jaksa Agung berpotensi melanggar UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] dan juga berimplikasi pada akselerasi kenaikan risiko korupsi.

Terbaru, Mahkamah Konstitusi menyatakan seseorang yang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi capres maupun cawapres asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN], Firman Noor, mengatakan, pihak yang paling diuntungkan oleh putusan MK itu adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.

Firman menilai, putusan MK itu membuka pintu bagi Gibran untuk menjadi cawapres, terutama mendampingi Prabowo pada Pemilu 2024.

Gibran telah mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya berkali-kali agar menjadi pendamping Menteri Pertahanan itu pada Pilpres 2024 mendatang.

Bagaimana dengan pemilu legislatif?

Dalam keterangannya yang dirilis Sabtu 19 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum [KPU] tetapkan 9.919 daftar calon sementara [DCS] anggota DPR. Jumlah tersebut dihimpun dari 18 partai politik.

Mayoritas partai politik memenuhi jatah hingga 580 kursi. Namun masih ada yang tidak sampai kuota tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah menambah jumlah kursi DPR dari 575 menjadi 580, setelah terbentuknya empat provinsi baru di Papua. Keempat provinsi baru itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Pada Juni silam, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri mereka Kawal Pemilu Bersih menyiapkan gugatan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan KPU yang mengatur syarat calon legislator dan calon senator - yang pernah dipenjara karena korupsi.

Menurut koalisi terdapat pasal-pasal yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi [MK] mengenai bekas narapidana korupsi menjadi peserta pemilu, meskipun belum melewati masa jeda lima tahun.

Lembaga antikorupsi ICW menyebut aturan ini sebagai langkah "kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu 2024".

Di sisi lain, KPU mengatakan aturan tersebut sudah melewati mekanisme uji publik, dan mempersilakan warga untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Jokowi, kingmaker baru?

Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar—menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan.

"Jokowi posisinya ingin jadi kingmaker… Dalam dinamika, dia yang memainkan bidak catur koalisi-koalisi yang ada, khususnya di partai-partai pemeirntah," kata pengamat politik Ujang Komarudin.

"Kita lihat, Jokowi main dua kaki ke PDIP atau ke Prabowo, di situ letak kunci dari permainan politik Pilpres 2024 nanti," tegas Ujang.

Dukungan Jokowi memang diperebutkan oleh capres yang berkontestasi dalam pemilu mendatang sebabs dukungan Jokowi dianggap bisa "meningkatkan elektabilitas seseorang sebanyak 5-7%".

Hal ini, sedikit banyak memicu kerenggangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, yang membuatnya mengingatkan kepada semua kadernya agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah partai.

Megawati menegaskan partainya tak segan-segan meminta kadernya untuk mundur atau menjatuhkan sanksi pemecatan jika "membelot" dengan mendukung bakal calon presiden selain Ganjar Pranowo.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, melihat Jokowi lebih cenderung memberi dukungan ke Ganjar, hal ini terlihat dari kehadirannya saat gubernur Jawa Tengah itu resmi diusung PDI Perjuangan.

"Dia ingin meninggalkan legacy [warisan], apa yang sudah dilakukan. Legacy juga bisa dipelihara. Itu kalau presiden selanjutnya sudah menyetujui apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi, yang sejauh ini menjadi trademark-nya adalah infrastruktur dan IKN misalnya," ujarnya. (*)