Pemkab Siak Perkuat Sektor Migas, Bupati Afni Zulkifli: BSP Ditargetkan Bisa Dongkrak PAD

SIAK - Bupati Siak, Afni Zulkifli, kembali melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Wisma Mulia, Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperkuat sektor minyak dan gas melalui Badan Usaha Milik Daerah, PT Bumi Siak Pusako.

Afni menegaskan bahwa BSP merupakan salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Karena itu, dibutuhkan langkah strategis dan terobosan konkret untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut.

Menurutnya, konsultasi intensif dengan SKK Migas diharapkan mampu memperkuat upaya pengembangan sektor migas sebagai penopang perekonomian daerah yang dikenal sebagai Negeri Istana.

Dalam pertemuan tersebut, Afni didampingi Komisaris BSP Heriyanto dan Pelaksana Tugas Direktur Raihan.

Langkah penguatan sektor migas dinilai semakin penting di tengah kebijakan pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat.

Afni menilai sektor migas masih menjadi tulang punggung keuangan daerah. Peran BSP sebagai pemegang saham mayoritas pada salah satu wilayah kerja migas produktif di Indonesia dinilai sangat strategis bagi keberlanjutan fiskal daerah.

Ia juga mengakui bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah sekaligus pemilik saham mayoritas pada wilayah kerja migas tersebut memiliki tantangan besar.

Sejak menjabat sekitar sembilan bulan terakhir, ia merasakan langsung tekanan dalam pengambilan keputusan, terutama pada periode krusial bagi perusahaan daerah.

Sebelumnya, BSP sempat mencatat kerugian sekitar 14 juta dolar AS akibat peristiwa congeal pada 2024 yang berdampak pada penurunan dividen tahun 2025. Namun pada 2026, kondisi perusahaan mulai menunjukkan pemulihan.

Afni menyampaikan bahwa kinerja BSP pada tahun ini mulai membaik dan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dividen bagi pemerintah daerah.

Ia optimistis penguatan koordinasi dengan SKK Migas serta soliditas tim manajemen akan mendorong kebangkitan BSP dan memberikan dampak positif terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Siak.

Saat ini pihak PT Bumi Siak Pusako (BSP) juga telah mencatatkan kinerja positif setelah sempat merugi hingga USD 14 juta pada 2024.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas) ini membukukan dividen sebesar USD 6 juta atau lebih dari Rp100 miliar pada 2026.

Komisaris PT BSP Herianto mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang diambil manajemen untuk menyelamatkan salah satu pengelola Wilayah Kerja (WK) migas produktif di Indonesia.

“Alhamdulillah, saat ini BSP mulai rebound dan dapat membukukan dividen. Nilainya mencapai USD 6 juta atau setara lebih dari Rp100 miliar pada 2026,” ujar Herianto, Senin (2/3).

Berdasarkan hasil rapat internal bersama notaris, total dividen interim yang dapat dibagikan dalam waktu dekat sebesar USD 4,5 juta atau sekitar Rp75,9 miliar.

Sisa dividen akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan setelah proses audit oleh kantor akuntan publik selesai.

Dengan kepemilikan saham sebesar 72,29 persen, Pemerintah Kabupaten Siak diperkirakan menerima sekitar Rp52 miliar dari dividen tahap awal.

Sementara itu, komposisi pemegang saham lainnya terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau (18,07 persen), Pemerintah Kabupaten Kampar (6,02 persen), Pemerintah Kabupaten Pelalawan (2,41 persen), dan Pemerintah Kota Pekanbaru (1,21 persen).

Herianto menjelaskan, perbaikan kinerja BSP dilakukan melalui sejumlah langkah efisiensi, termasuk pengurangan biaya operasional, evaluasi proyek nonprioritas, serta perubahan pola penjualan minyak mentah dari ekspor ke pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan juga melakukan pembenahan manajemen dengan pergantian jajaran komisaris dan direksi.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan dividen BSP harus tetap terjaga sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak, terutama di tengah tekanan fiskal daerah.

“Output kerja harus terukur, salah satunya melalui dividen BSP yang terjaga untuk kemaslahatan daerah,” ujar Afni.

Selain fokus pada dividen, Pemkab Siak juga mendorong penguatan kinerja operasional BSP.

Afni menyebutkan terdapat tiga agenda besar pada 2026, yakni pemenuhan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) berupa pengeboran tujuh sumur, penjajakan kemitraan pembangunan pipa baru untuk menggantikan jalur lama yang sudah tidak layak, serta penetapan direksi definitif melalui proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang melibatkan kalangan profesional.

Ia optimistis, apabila eksplorasi baru berjalan dan infrastruktur pipa terealisasi, lifting minyak BSP akan meningkat dan berdampak langsung pada kenaikan PAD Siak.

“Kami berkomitmen melakukan evaluasi manajemen dan tata kelola agar BSP benar-benar dikelola secara profesional dan akuntabel,” tegas Afni. (*)