Pemko Alami Tunda Bayar Disejumlah Kegiatan, Pj Walikota: 'Keuangan Kita Alami Kendala'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dipastikan akan mengalami tunda bayar untuk sejumlah kegiatan besar, terutama proyek-proyek fisik yang melibatkan pihak ketiga.
"Keuangan Pemko Pekanbaru alami kendala."
"Kita sudah menelaah keuangan dan rapat dengan kepala OPD semua. Sudah dipastikan ini karena keadaan keuangan. Kami melihat akan terjadi tunda bayar di beberapa kegiatan, khususnya kegiatan besar seperti proyek fisik," kata Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, Senin (9/12).
"Namun, kewajiban untuk kemaslahatan masyarakat, seperti honor RT/RW, gaji Tenaga Harian Lepas (THL), dan tunjangan, tetap menjadi prioritas dan pasti dibayar tanpa hambatan," tambahnya usai melakukan rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Roni menjelaskan bahwa penundaan pembayaran ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami keterbatasan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa prioritas utama Pemko adalah memastikan kewajiban-kewajiban penting bagi masyarakat tetap terpenuhi.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini Pemko sedang mengkaji angka pasti terkait jumlah pembayaran yang harus ditunda.
"Untuk angka pastinya belum bisa kita pastikan, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan terlihat maksimal berapa dana yang bisa kita gunakan. Yang jelas, kegiatan yang sifatnya besar itu mungkin ada yang ditunda pembayarannya," ujarnya.
Roni memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat mendesak tetap menjadi fokus utama Pemko Pekanbaru.
"Honor RT/RW dan kewajiban lain yang menyangkut masyarakat banyak itu insyaallah aman. Tapi untuk pekerjaan besar yang melibatkan pihak ketiga, akan ada sebagian yang dibayar, dan sebagian lainnya akan mengalami tunda bayar," tambahnya.
Langkah penundaan ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan Pemko Pekanbaru hingga akhir tahun anggaran 2024.
Roni juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan stabilitas pelayanan publik dan pembangunan di Pekanbaru.
Diharapkan, keputusan ini dapat segera diatasi dalam waktu dekat tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat maupun pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kota Pekanbaru. (rp.ind/*)
