
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya mengatasi persoalan jalan berlubang dan banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan bahwa penanganan infrastruktur tersebut akan dilakukan secara lebih efektif melalui sistem tender, agar pelaksanaannya lebih cepat.
"Pelan-pelan nanti juga sudah banyak yang akan kita lakukan, salah satunya jalan berlubang dan banjir. Ini kita selesaikan, tapi tidak satu-satu. Kami ingin tenderkan," ujar Agung Nugroho, Kamis (24/4).
Ia menjelaskan, selama ini perbaikan jalan berlubang berjalan lambat karena hanya ditangani oleh dua kelompok kerja.
Dengan jumlah lubang yang mencapai lebih dari 1.600 titik, upaya penutupan lubang menjadi tidak maksimal.
"Kenapa jalan berlubang itu sedikit sekali yang ditutup karena yang mengerjakannya hanya dua kelompok. Belum selesai satu lubang ditutup, saat kita kerjakan lubang lain, lubang sebelumnya sudah rusak lagi. Jadi tidak pernah selesai," terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Agung menginstruksikan agar tahun ini dilakukan pelelangan terhadap 1.000 titik lubang jalan di Kota Pekanbaru.
Dengan sistem tender, diharapkan pekerjaan bisa dilakukan secara serentak di berbagai titik, termasuk di jalan-jalan utama dan perumahan.
"Jadi saya minta tahun ini dilelang lah 1.000 lubang yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dilelang pekerjaannya, biar bisa serentak untuk menutup lubang di pinggir jalan atau di perumahan kita semua," tegas Agung.
Pemko juga gencar melakukan penertiban terhadap tiang-tiang reklame tak berizin dan kadaluarsa, khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Hingga 23 April 2025, sebanyak 80 tiang reklame telah berhasil ditumbangkan.
Penertiban ini menyasar berbagai jenis tiang reklame, mulai dari yang berbentuk bando hingga tiang berdiri yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah tidak berlaku.
"Seluruhnya ya kita sudah melakukan penertiban tiang reklame, baik yang berbentuk bando ataupun tiang-tiang yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah kadaluarsa," ujar Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, Kamis (24/4).
Zulfahmi menjelaskan bahwa dari 80 tiang reklame yang ditertibkan di Jalan Sudirman, sebagian besar dipotong oleh tim gabungan Satpol PP bersama tim penertiban reklame Kota Pekanbaru, sementara sisanya dipotong secara mandiri oleh para pemilik reklame.
"Hari ini kami masih melanjutkan kegiatan, ini tinggal penyisiran tiang-tiang yang terlewatkan. Intinya pemotongan di Jalan Sudirman. Untuk prioritas pertama di jalan ini sudah selesai, tinggal masuk ke prioritas kedua," jelasnya.
Prioritas kedua yang dimaksud, lanjut Zulfahmi, adalah reklame-reklame berukuran lebih kecil namun tetap melanggar aturan karena tidak memiliki izin atau tidak membayar pajak.
Penertiban juga telah menyentuh dua titik di Jalan Riau, dan ke depan akan terus berlanjut ke sejumlah jalan protokol lainnya di Kota Pekanbaru.
"Targetnya seluruh wilayah Kota Pekanbaru, terutama di jalan-jalan protokol seperti Jalan Tuanku Tambusai, HR. Soebrantas Panam, Jalan Riau, Harapan Raya, Arifin Ahmad, Diponegoro, SM Amin, hingga Soekarno Hatta," tambahnya.
Sebelum melakukan pemotongan paksa, pihaknya akan memberikan imbauan terlebih dahulu kepada para pemilik reklame agar mengurus izin, membayar pajak, atau memotong sendiri reklame yang tidak legal.
Lebih lanjut diungkapkan Zulfahmi untuk tiang-tiang reklame yang sudah di tertibkan nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya namun jika tidak diambil tiang tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Ini seluruhnya kalau tidak diambil oleh pemiliknya, kita serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini BPKAD nanti yang akan menindaklanjuti nya," sebutnya.
Pemko juga mencari tahu penyebab utama persoalan banjir yang melanda kota Pekanbaru karena ulah oknum pengusaha yang sengaja menutup saluran drainase demi kepentingan usaha mereka.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, persoalan ini ditindak tegas.
Karena menurut Aidil Amri, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan sedimen membuat petugas kebersihan kesulitan dan membuat sampah makin menumpuk dan membuat banjir.
"Saya sangat geram melihat masih ada pengusaha yang menutup drainase demi kepentingan pribadi. Ini jelas merugikan masyarakat luas karena menyebabkan air meluap saat hujan turun," tegas Aidil Amri, Sabtu (26/4).
Politisi Partai Demokrat ini menilai, langkah tegas harus segera diambil Pemko untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan. Apalagi yang berdiri di atas parit atau saluran air.
"Kita mendukung penuh Walikota Pekanbaru untuk membongkar bangunan-bangunan yang tidak sesuai izin, apalagi yang dibangun di atas parit. Ini demi kepentingan bersama dan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda," ujarnya.
Aidil berharap Pemko Pekanbaru tidak ragu mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tata ruang demi kelancaran program penanggulangan banjir yang tengah digencarkan Walikota Agung Nugroho.
Ia juga menerangkan jika Pekanbaru terbuka bagi siapapun yang ingin berinvestasi di ibukota Provinsi Riau ini, namun para investor juga harus memikirkan dampak yang timbul akibat keegoisan mereka.
"Dinas PUPR dan DPMPTSP jangan bisanya cuma keluarin izin, tapi mereka juga harus mengawasi pelaksanaan pembangunan. Sesuai atau tidak dengan gambar perencanaan," tutupnya. (rp.ind/*)
Editor: Indra Kurniawan
Tags : bangunan diatas drainase, bangunan tutupi drainase, Pemko Pekanbaru, pemko Bongkar Bangunan Tutupi Drainase, drainase tersumbat jadi Banjir,