Pemko Robohkan Reklame di 1000 Titik Lokasi di Wilayah Batam, Kodat86: 'Itu Sudah Kebijakan Ngawur dan Sepertinya tak Dikaji Lebih Dulu'

BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menumbangkan seluruh bangunan reklame di lebih dari 1.000 titik.

"Reklame dirubuhkan tanpa ada kajian."

"Kebijakan merobohkan semua bangunan reklame di Kota Batam sebagai tindakan ngawur. Bahkan dua wilayah (Lubuk Baja) yang paling produktif untuk bisnis reklame selama ini ikut ditumbang," kata Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari, Rabu (16/7).

Menurutnya, ada lebih dari 1.000 titik bangunan reklame telah ditumbangkan tim Pemko dan BP Batam.

"Saya kira kebijakan Walikota Batam Amsakar Ahmad dan Wakilnya Li Claudia Chandra itu sangat keliru," sebutnya.

Amsakar-Claudia sendiri sudah mempresentasikan kebijakan tersebut pada hearing dengan Komisi 6 DPR RI pekan lalu.

Amsakar menyebut bahwa penertiban dan penataan reklame dengan melakukan perubahan menjadi videotron diperkirakan akan meningkatkan pendapatan daerah dari hanya Rp20 miliar menjadi Rp100 miliar setahun.

Amsakar juga menegaskan telah menumbangkan semua reklame baik ilegal maupun berijin namun tidak sesuai kebijakannya.

Meski faktanya ada beberapa bangunan reklame masih berdiri seperti punya BI sisi kanan pintu masuk ke kantor PLN Batam, bangunan reklame BTN Batam Center dan bangunan reklame milik Pertamina. 

"Ada beberapa pernyataan Amsakar-Claudia terkait penertiban dan penataan reklame itu yang perlu dikoreksi dan ditanggapi. Pertama soal ditumbangkan semua bangunan reklame ilegal maupun berijin tapi tidak sesuai."

"Bagaimana ada titik reklame berijin tapi tidak sesuai? Faktanya semua bangunan reklame ditumbangkan. Begitu juga rencana perubahan dari reklame billboard ke videotron bakal menaikkan pendapatan dari Rp20 miliar menjadi Rp100 miliar. Berdasarkan apa hitungan tersebut, apa sudah ada kajiannya dan masterplan penataannya," tanya Cak Ta'in. 

Menurut Cak Ta'in, pernyataan Amsakar depan Komisi 6 DPR itu asal bunyi dan ngawur. Pihaknya siap berdebat dengan Pemko Batam kalau soal reklame itu.

"Seharusnya sebagai pemimpin setiap pernyataannya dilandasi pemikiran akademis dan didahului sebuah kajian, sehingga tidak berkesan ngawur dan asbun," ujarnya.

Menghilangkan reklame billboard lalu mengganti dengan videotron itu referensinya kota mana di Indonesia, bahkan kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan lainnya tetap berdiri reklame billboard dan hanya beberapa titik reklame videotron yang secara pencahayaan juga bisa mengganggu pengguna jalan.

"Makanya penting sebelum bertindak melakukan kajian secara komprehensif sehingga kebijakan yang diambil tidak salah langkah apalagi salah kaprah."

"Kalau soal rendahnya pendapatan daerah dari sektor reklame, kenapa tidak pelajari lebih detail terlebih dahulu. Apa dan dii mana masalah nya? Kalau perlu dilakukan survey soal potensi pendapatan daerah tersebut, dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Tidak seperti selama ini, hasil survei dan kajian soal pendapatan daerah yang selalu disembunyikan," Ia menduga.

Cak Ta'in menegaskan pihaknya akan terus menginventarisir data dan informasi soal pendapatan reklame yang realistis. Apakah informasi dan data yang disampaikan Dispenda Batam itu sesuai fakta atau ada rekayasa.

"Semua potensi pendapatan daerah itu hampir semua termanipulasi angkanya, baik itu dari reklame, parkir, sampai pajak hotel dan restoran.

"Pemko Batam itu sejak dulu sudah diminta untuk buat sistem pajak dan retribusi secara online, tapi tidak dijalankan hingga saat ini. Mengapa? Ya sebab kalau online, peluang untuk manipulasi kecil. Harusnya kan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Cak Ta'in berpendapat agar Amsakar-Claudia menghentikan tindakan perobohan reklame billboard yang sudah mengarah ke wilayah Lubuk Baja, dengan melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, termasuk menyusun masterplan penataannya.

"Jangan asal terkesan tegas tapi tidak jelas landasannya."

Para pengusaha advertising sebutnya, bukan tidak berani melawan, tapi tidak mau.

Mereka masih menahan diri semua, termasuk menyimpan data-data pembayaran pajak reklame dan nilai kerugian real yang mereka alami akibat perobahan oleh tim pemko tersebut.

"Ini soal waktu pasti akhirnya akan buka-bukaan kalau Pemko tetap ngotot merobohkan semua reklame billboard se-Kota Batam," pungkasnya. (rp.ant/*)