PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Inspektorat menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru.
"Kasus dugaan korupsi di RSD Madani Pekanbaru ini tengah dalam tahap penyelidikan Ditreskrimsus Polda Riau."
“Kami sudah menerima surat terkait penyelidikan ini. Pemerintah kota siap berkoordinasi dan membantu proses penyelidikan,” kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, Senin (20/11).
Kasus dugaan korupsi ini tengah dalam tahap penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Fokus penyelidikan mencakup dugaan penyalahgunaan dana, tunggakan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) dokter dan tenaga medis sejak tahun 2021, serta proyek pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayar oleh rumah sakit tersebut.
Iwan Simatupang, menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap akuntabilitas keuangan rumah sakit.
Ia memastikan bahwa Pemko Pekanbaru siap mendukung sepenuhnya penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota menghormati langkah penyelidikan yang dilakukan polisi.
“Kami berkomitmen untuk menjaga komunikasi aktif dengan aparat hukum demi mendukung kelancaran proses penyelidikan,” paparnya.
Dugaan korupsi di RSD Madani menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan hak para tenaga medis dan keberlanjutan layanan kesehatan.
Tungakan pembayaran jaspel, yang seharusnya menjadi hak dokter dan tenaga medis, disebut sebagai salah satu indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan rumah sakit tersebut.
Selain itu, sejumlah proyek pekerjaan yang sudah rampung namun belum dibayar turut menambah daftar temuan yang mencurigakan. Ini memunculkan dugaan adanya praktik yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan memberikan keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum juga diharapkan mampu menyelesaikan kasus ini secara transparan dan profesional.
Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk mendukung pengelolaan BLUD yang lebih baik di masa mendatang demi memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. (*)
