Pemprov Mulai Lakukan TMC untuk Antisipasi Karhutla yang Sudah Ditemukan 7 Titik Hotspot Tersebar di Tujuh Daerah di Riau

PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru mencatat adanya 32 titik panas (hotspot) yang terpantau di wilayah Sumatera hingga Sabtu (10/5/2025) sore.

Prakirawan BMKG Pekanbaru, Mari Frystine merincikan, Provinsi Jambi menjadi penyumbang terbanyak dengan 11 titik, disusul Sumatera Selatan dan Riau masing-masing 7 titik, Lampung 5 titik, dan Bangka Belitung 2 titik.

Provinsi yang tidak terdapat titik panas yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

Khusus di Riau, Mari menyampaikan bahwa tujuh titik panas di Riau tersebar di tujuh kabupaten/kota yang berbeda.

"Hingga sore ini, kami mendeteksi tujuh titik panas di Riau yang tersebar di Rokan Hulu, Bengkalis, Kota Dumai, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, masing-masing satu titik," jelas Mari Frystine.

Sedangkan daerah di Riau yang tidak terdapat titik panas yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi dan Kampar.

Update kondisi jarak pandang (visibility) pukul 16.00 WIB menunjukkan bahwa Pekanbaru dan Tambang memiliki jarak pandang 10 kilometer.

"Sementara Rengat dan Pelalawan mencatatkan jarak pandang 8 kilometer," jelasnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan hotspot belum secara signifikan mengganggu kualitas udara dan jarak pandang di wilayah tersebut.

Pemprov Riau kini mulai sigap untuk perkuat antisipasi Karhutla lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Gubernur Riau, Abdul Wahid, kembali menegaskan bahwa Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang rawan bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Karhutla untuk wilayah Riau dan Sumatera Barat.

Gubernur Wahid menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan TMC melalui penyemaian garam di wilayah rawan karhutla.

“Ini adalah bentuk pencegahan, karena mencegah tentu jauh lebih baik daripada menanggulangi,” tegas Wahid.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Hanif Faisal, serta sejumlah tokoh dunia usaha, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang memaparkan strategi penanganan karhutla sektor swasta.

Gubri Abdul Wahid menyebut bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh dalam mengurangi risiko bencana, tidak hanya dari aspek teknis namun juga edukatif.

Sejumlah kegiatan seperti Fun Run se-Riau dan Jambore Karhutla telah digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dalam pengendalian karhutla.

“Dunia usaha harus tertib dan tidak menjadi pemicu kebakaran. Bagi yang belum paham, akan kami arahkan secara persuasif dan profesional,” ujar Wahid.

Menteri LHK Hanif Faisal memberikan apresiasi terhadap langkah sigap yang diambil oleh Pemprov Riau.

Ia menekankan bahwa Riau merupakan wilayah prioritas nasional dalam penanganan karhutla karena tingginya potensi kebakaran di lahan gambut serta dampak asap lintas negara.

"Kalau kebakaran di Riau tidak tertangani, asapnya bisa sampai ke Malaysia dan Singapura. Maka itu, perhatian khusus memang diberikan. Kita minta juga pak Gubernur mengajak perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam pengendalian Karhutla,” ujarnya. (*)