Pemprov Evaluasi Meyeluruh BUMD, 'yang Selama Ini Guncangkan Anggaran APBD untuk Operasional'

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

"Seluruh BUMD di Riau akan di evaluasi."

“BUMD seharusnya menambah pendapatan daerah, bukan menghabiskan anggaran,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Senin.

Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kinerja manajemen hingga tata kelola perusahaan dan efisiensi penggunaan anggaran operasional.

SF Hariyanto menegaskan bahwa BUMD seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa beberapa BUMD justru membebani keuangan daerah.

Hasil penilaian awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan pada sejumlah BUMD.

Penambahan jabatan dan meningkatnya belanja operasional yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan berpotensi mengganggu keberlanjutan perusahaan daerah.

Kondisi ini, menurutnya, perlu segera diperbaiki agar BUMD dapat beroperasi dengan sehat dan berorientasi pada hasil.

Pemerintah daerah, kata SF Hariyanto, ingin memiliki BUMD yang mampu tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Masalah ini akan kita selesaikan ke depan. Kami ingin BUMD benar-benar hidup dan berkembang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme para direksi BUMD dalam menjalankan tugas mereka.

Direksi diharapkan fokus pada peningkatan kinerja dan pencapaian target usaha, bukan justru mengajukan kebutuhan yang dapat menambah beban keuangan sejak awal masa kerja.

“Saya berharap para direktur dapat bekerja secara profesional. Jangan sampai belum ada hasil, tetapi sudah meminta fasilitas yang justru membebani. Jika demikian, bagaimana pendapatan bisa meningkat?” tegasnya. (*)