Pemprov akan Potong TPP dan Perjalanan Dinas karena Devisit Anggaran, DPRD: 'Bisa Timbulkan Bencana Baru Ditengah Kesulitan Perekonomian di Riau'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau mengambil langkah strategis dengan menerapkan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Pemprov akan potong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Perjalanan Dinas karena sudah terjadi defisit anggaran Rp2,2 Triliun."

"Terkait efisiensi anggaran, ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) dan kebijakan Kementerian Keuangan. Salah satu langkah yang sudah diterapkan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen," kata Pj Sekdaprov Riau, Taufiq Oesman Hamid, Jumat (14/3).

"Selain itu, kami juga telah merumuskan efisiensi pada berbagai pos anggaran lainnya," sambungnya.

Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan tanpa menghambat jalannya roda birokrasi.

Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja mereka dengan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah konkret yang diambil antara lain, Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, Pengurangan anggaran seminar dan Focus Group Discussion (FGD) hingga 80 persen, Pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen dan Pembatasan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan konsumsi rapat.

Menurut Taufiq, kebijakan ini tidak hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal pengurangan angka, tetapi juga perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Gubernur Riau, Abdul Wahid sebelumnya telah mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan penghematan demi menutupi berbagai kewajiban keuangan daerah, seperti tunda bayar, tunda salur, dan utang daerah.

"Setelah dikaji, bahkan jika anggaran OPD tahun ini dihentikan sepenuhnya, itu pun belum cukup untuk menutupi tunda bayar dan utang daerah. Ini tantangan berat bagi Pak Taufiq dan tim, yang harus bekerja semaksimal mungkin mencari solusi terbaik," ujar Gubernur Abdul Wahid.

Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau hingga saat ini masih menyoroti persoalan defisit anggaran. Di mana untuk Riau terdapat defisit mencapai Rp2,2 triliun, kondisi ini tentu berimbas pada kondisi keuangan daerah.

Dewan, selain memplototin defisit anggaran Rp2,2 Triliun juga meragukan soal rencana pemotongan TPP yang dinilai bukan jalan solusi.

"Persoalan defisit ini kan sudah pernah kami bahas di banggar bersama TAPD. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya bukan berkeluh kesah dengan mencari kambing hitam," kata Anggota Banggar DPRD Riau, Indra Gunawan Eet.

Ia menilai persoalan defisit anggaran tersebut pastinya terdapat faktor teknisnya. Sehingga tidak perlu dipelintir dengan hal-hal yang tidak ada korelasinya.

"Yang terpenting itu bagaimana mencarikan solusinya dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur untuk masyarakat," kata Indra Gunawan Eet.

Dikatakan Eet, berdasarkan pembahasan dengan TAPD, salah satu faktor defisit dan tunda bayar ini adalah planning pendapatan yang banyak meleset.

Itu tentunya menjadi persoalan krusial karena target pendapatan tidak maksimal semuanya akan terimbas. 

Faktor teknis lainnya adalah persoalan DBH dan tunda salur dari Pemerintah Pusat yang belum cair ke daerah. Begitu juga soal dana PI yang belum terealisasi maksimal dan beberapa faktor teknis lainnya. 

"Apalagi kalau tidak salah pembahasan dan pengesahan APBD 2025 itu di zaman kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH. Karena kalau tidak salah pada saat pembahasan dan pengesahan, Pak SF Hariyanto sudah mundur dari Pj Gubernur Riau. Sudahlah, mari kita bersama-sama mencarikan solusi, bukan mencari siapa yang salah untuk kondisi ini," terang Politisi Partai Golkar ini. 

Saat ditanyakan mengenai statement salah seorang pengamat yang menyoroti soal rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menimbulkan reaksi keras dari kalangan ASN, Eet menilai hal tersebut sejatinya tidak perlu terjadi.

Menurutnya, Instiwati Ayus juga tidak berhak menyalahkan pihak-pihak tertentu terkait situasi ini. Karena tidak mengetahui secara detail proses awalnya. 

"Saya fikir itu (Pemotongan TPP, red) bukan solusi terbaik. Dan saya yakin dengan pasti Pak Wagub SF Hariyanto tidak akan setuju dengan rencana pemotongan TPP pegawai itu, karena naiknya TPP itu zaman beliau memimpin menjadi Sekdaprov Riau," sambungnya lagi.

Kemudian Eet mengimbau masyarakat tidak terlena dengan bahasa-bahasa provokotif di medsos yang diduga mempelintir ungkapan Gubernur Riau dengan maksud tertentu.

Bahkan, ia menilai hak tersebut ada dugaan kemungkinan berhubungan dengan rencana musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini. 

"Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh dengan penggiringan opini yang menyesatkan di media sosial. Kita berilah kesempatan pemimpin daerah untuk bekerja, bersinergi untuk membangun Riau lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat," harap Eet.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri juga menolak adanya rencana pemotongan TPP ini

Edi Basri, menegaskan bahwa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan solusi tepat untuk mengatasi defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.

"Bukan TPP pegawai yang seharusnya dipotong, tapi fungsikan aset yang ada. Bapenda dan BPKAD harus bergerak. Jika ada aset yang bisa disewakan, sewakan," kata Edi Basri, Kamis (13/3).

"Kalau ada aset yang tidak berfungsi, bisa dijual, termasuk kendaraan dinas atau mobil yang tidak terpakai," sambungnya.

Riau saat ini menghadapi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Namun, Edi Basri menilai, pengurangan TPP tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menutupi defisit tersebut.

"Jangan berburu di kebun binatang, tapi berburu di hutan belantara. Banyak potensi lain yang bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Ia berharap Pemprov Riau dapat mempertimbangkan opsi lain dalam mengatasi defisit, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengumumkan rencana pemotongan TPP sebagai bagian dari langkah efisiensi keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau secara riil hanya mencapai Rp8 triliun, sementara belanja pegawai sudah menyentuh Rp4 triliun.

"Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja," ujar Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, Rabu (12/3/2025).

"Sementara, belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD, namun saat ini mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen," sambung Gubri.

Selain pemotongan TPP, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Rencana ini menuai pro dan kontra di kalangan pegawai dan DPRD. Sebagian pihak mendukung efisiensi anggaran, tetapi banyak juga yang khawatir pemotongan TPP akan berdampak pada kinerja dan kesejahteraan pegawai. (*)