Rencana Bangun 2 Tower Perkantoran Saat Pandemi, Dinilai 'Hamburkan Uang Rakyat Demi Kepentingan Elit'

Pemerintah Provinsi Riau berencana membangun dua tower menjulang 12 lantai di Jalan Cut Nyak Dien, tetapi ditentang karena dinilai membuang uang dan hanya kepentingan elit semata.

PEKANBARU - Satu tower setinggi 12 lantai dan tower lainnya setinggi tujuh lantai yang rencananya dilengkapi jembatan layang atau Skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung kedua tower tersebut.

Pemprov Riau berencana membangun dua bangunan tower akan difungsikan untuk enam kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPS).

Tetapi rencana pembangunan tower setinggi 12 lantai mendapat kritikan dari Lembaga Melayu Riau [LMR] yang menyebutkan hal itu hanya kepentingan elite.

"Dananya seharusnya bisa untuk rakyat, berapa banyak yang sudah terimbas virus corona, atau anak-anak putus sekolah."

"Proyek itu lebih mendekati hanya proyek milik elite pemerintah. Darimana dana digunakan, jangan-jangan proyek megah ini bakal menggunakan anggaran APBD. Ini jelas tak sinkron lagi," kata Ketua LMR Jakarta, H Darmawi Werdana Zalik Aris menilainya tadi Minggu (23/1).

"Pembangunan tower setinggi 12 lantai itu dinilai bukan berdasarkan kepentingan rakyat."

"Itu sudah kepentingan elite. Bukan kepentingan rakyat. Kurang tepat jika anggaran yang ada dialihkan ke pembangunan itu saat pandemi sekarang," kata Darmawi menyikapi.

Dia juga menyayangkan adanya pernyataan Sekretaris Daerah [Sekda] Riau, SF Hariyanto yang menyebutkan untuk mebangun 2 tower perkantoran.

"Padahal, seyogyanya anggaran dimaksimalkan untuk rakyat yang kini masih terdampak pandemi Covid-19. Mestinya, uang tersebut untuk rakyat yang terdampak Covid," sebutnya.

"Banyak rakyat di Riau yang terkena PHK, hilang kerjaan dan periuk nasinya 'terguling'."

"Mestinya rakyat dibantu. Jangan seolah menjadi harga mati di mata Gubernur Riau Syamsuar."

"Dengan adanya persepsi itu, maka Skdaprov Riau seolah-olah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari, menyesuaikan pengadaan dana untuk pembangunan tower atau mungkin soal uang akan disesuaikan, dicari dan diada-adakan," imbuh dia.

Di sisi lain, LMR mengingatkan pemerintah bahwa penggunaan anggaran pembangunan tower juga akan melukai hati rakyat. Sebab, hal itu terkesan dipaksakan di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini masih mewabah.

"Rakyat sangat menderita karena Covid," pesan Darmawi.

Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Yang menjadi pertanyaanya adalah apakah sudah ditangani?

Pemerintah Provinsi Riau segera bangun dua bangunan tower di Jalan Cut Nyak Dien. Tower yang akan dibangun itu, berfungsi untuk perkantoran terpadu.

"Ya nanti nanti kita bangun," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Rabu 19 Januari 2022 kemarin.

Ada pun dua bangunan yang rencananya akan dibangun tahun ini juga, yakni pertama 7 lantai, satu lagi setinggi 12 lantai. Di antara dua bangunan tersebut, nantinya akan dibangun jembatan penghuhung dengan konsep skybridge atau jembatan layang. 

Sebelum pembangunan dua tower perkantoran Pemprov Riau di Jalan Cut Nyak Dien itu dimulai, sejumlah perkantoran seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan serta Inspektorat akan dibongkar. 

Kegiatan perkantoran di instansi yang akan dibongkar itu nantinya akan ditempatkan di sejumlah gedung lainnya, seperti di Jalan Kuantan, Ronggo Warsito. 

Tidak hanya itu, pembangunan dua bangunan tower itu nantinya juga akan menyasar perumahan warga di sekitaran Jalan Pepaya. 

"Untuk perkantoran sebelum dibongkar nanti dihitung dulu nilainya. Nanti dilelang. Untuk rumah warga kita lakukan ganti rugi. Sistem anggaran multi years," kata SF Hariyanto.

Tetapi Pengamat Politik dari Universitas Riau, Tito Handoko, menanggapi wacana pembangunan kompleks perkantoran oleh Pemprov Riau itu kurang tepat apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Tito mengatakan wacana Pemprov Riau tersebut tak sesuai dengan prinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat saat pandemi.

"Pemprov Riau lebih mengutamakan pemulihan ekonomi masyarakat."

"Pemprov Riau malah naif sekali memaksakan membangun dua tower. Banyak sekali infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat belum diperbaiki," katanya didepan wartawan, Kamis (20/1).

Menurutnya, Pemrpov Riau perlu membenahi jalan penghubung. Seperti, jalan lintas Rengat-Teluk Kuantan yang masih memerlukan sentuhan kohesif.

"Mengingat itu juga kewenangan Pemrov Riau, tapi malah bangun tower. Kesannya jadi menghambur-hamburkan uang saja," ujar Tito.

Tito meminta Pemprov Riau mengevaluasi wacana pembangunan kompleks perkantoran tersebut. Pasalnya, ditengah percepatan digital saat ini tak perlu menyiapkan gedung untuk ASN secara berlebihan dan mewah seperti itu.

"Nah, pemerintah yang menerapkan e-goverment sudah tidak lagi menyiapkan kantor-kantor yang megah. Justru bagaimana memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi," jelasnya.

Kendati pembangunan kompleks pemerintahan itu masih tahap wacana, Tito meminta agar dihilangkan terlebih dahulu. 

"Saya berharap semua stakeholder itu kita sama-sama mengawal rencana pembangunan dua tower ini. Karena ini tak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran," pungkasnya.

Menyikapi keterangan Sekda Riau, SF Hariyanto yang mengatakan; untuk mebangun 2 tower perkantoran ada 4 kantor OPD yang dirobohkan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Inspektorat Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Sedangkan satu tower setinggi 12 lantai dan tower lainnya setinggi tujuh lantai.

Tower akan dilengkapi jembatan layang atau Skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung kedua tower tersebut. Dua bangunan tower akan difungsikan untuk enam kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPS) juga ditentang Ade Hartati, Anggota Komisi V DPRD Riau.

"Masih banyak anak putus sekolah di Riau."

"Seharusnya pekerjaan rumah [PR] besar di sektor pendidikan didahulukan. Contohnya, angka anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA dan SMK untuk 2 tahun terakhir sebesar 27.000 anak. Belum lagi Riau masih membutuhkan unit sekolah baru untuk mengurangi tingginya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan," ungkap Ade Hartati, Kamis (20/1) lalu.

Menurutnya, Pemprov Riau berencana membangun dua menara perkantoran megah di komplek perkantoran terpadu Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, ada persoalan lain yang dinilai lebih penting dipikirkan oleh Pemprov Riau untuk menjadi skala prioritas daripada dua tower tersebut.

"Yang harus diselesaikan di bidang pendidikan baik persoalan angka putus sekolah yang cukup besar termasuk juga kebutuhan akan unit sekolah baru."

"Untuk Kota Pekanbaru saja, dari 15 kecamatan yang ada, beberapa di antaranya memiliki jumlah penduduk dengan kategori padat, yang secara otomatis memiliki jumlah anak usia pendidikan menengah juga tinggi. Seperti Kecamatan Tampan sebelum dimekarkan menjadi 2 kecamatan, hanya memiliki 3 sekolah negeri di tingkat SMA/SMK yakni SMAN 15, SMAN 12, dan SMKN 4," terangnya.

"Kita asumsikan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tampan sebesar 300 ribu jiwa, maka dengan asumsi per 100 jiwa ada anak usia sekolah menengah, maka setiap tahun akan ada 3000 anak usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dan SMK," ujarnya.

Untuk satu sekolah, lanjut Ade Hartati, sesuai Permendikbud hanya diperbolehkan membuka 12 rombel setiap tahun ajaran baru, dimana 1 rombel berisi 36 siswa. Maka total penerimaan untuk satu sekolah 432 siswa x 3 sekolah negeri = 1.296 siswa (kurang lebih).

"Masih ada sekitar 1.700 anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dipastikan mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas."

"Maka, peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tentu perlu dipastikan untuk tetap mendapatkan penguatan dari pemerintah daerah. Kita sudah sampaikan seharusnya PR tentang pendidikan didahulukan dan menjadi prioritas," sebut Ade. (*)