Pemprov Diguncang Soal Defisit Anggaran Rp2,2 Triliun, DPRD Riau: 'Gubri-Wagubri jadi Kelabakan karena Tak Kompak'

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah merancang formulasi untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2025.

"Pemprov Riau diguncang soal defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun."

"Defisit ini disebabkan antara penerimaan dengan pengeluaran tidak sesuai, karena penerimaan tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Pertama ada rencana pendapatan kita dari PI Blok Rokan sebesar Rp1,6 triliun tahun 2023, namun di tahun 2024 kita hanya menerima lebih kurang Rp200 miliar. Artinya dari segi pendapatan ada yang turun, kalau pendapatan turun maka berdampak terhadap belanja," kata Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, Senin (17/3).

Ia mengungkapkan bahwa defisit itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran.

SF Hariyanto menjelaskan alasan pendapatan dari PI turun, berdasarkan informasi yang diterima dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mereka saat ini tengah menggalakan peningkatan produksi migas 1 juta barel per hari.

"Sehingga itu dibutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi. Dengan biaya operasional yang sangat tinggi, maka deviden yang diterima dipergunakan untuk menunjang percepatan produksi yang 1 juta barel per hari itu. Sehingga PI yang seharusnya kita terima Rp1,6 triliun hanya dapat Rp200 miliar," terangnya.

Selain itu, kata Wagubri, faktor lainnya Pemprov Riau mengalami defisit karena dana tranfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) belum semua masuk ke Pemprov Riau.

"Ini kan pusat juga banyak belum ngirim (DBH). Saya dulu pernah bilang, kalau uang ini masuk kan bisa tertutupi (defisit), kan tidak ada masalah. Ternyata yang kita rencanakan belum masuk dari pusat," sebutnya.

Faktor lainnya defisit anggaran Pemprov Riau disebabkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai target.

"Kemudian dari pajak kendaraan (tahun 2024) hanya tercapai 80 persen, itu pun sudah susah payah. Itu lah pendapatan-pendapatan yang tidak tercapai. Namun ini tidak menjadi masalah, nanti kita selesaikan dan kita cari solusinya. Saya yakin dan percaya dengan Pak Gubernur, nanti bisa diselesaikan dengan baik, dan tidak perlu dirisaukan," tutupnya.

"Nanti kita cari formulasi untuk mengatasi masalah defisit ini. Baik itu dengan cara melakukan efisiensi dan melihat kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan akan diefisiensi, dengan mengalihkan ke kegiatan strtaegis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," sebutnya.

Sementara anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, meminta kedua pemimpin daerah (Gubri-Wagubri) itu untuk lebih kompak dan solid dalam menangani masalah defisit anggaran.

Menurut Ikbal, kesolidan dalam menyikapi persoalan ini sangat penting agar masalah keuangan dapat segera diselesaikan dengan baik.

"Pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto terkait penanganan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Riau menuai kontradiksi dan menjadi sorotan," diakui Ikbal Sayuti.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang mencapai Rp 2,2 triliun, yang menurutnya merupakan defisit terparah dalam sejarah keuangan Riau.

Gubernur bahkan menyebutkan bahwa dirinya merasa "pusing tujuh keliling" dalam menghadapi masalah tersebut.

Namun, beberapa hari setelah pernyataan tersebut, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan pernyataan yang berbeda.

Hariyanto menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai defisit anggaran tersebut, yang menimbulkan kebingungannya mengenai situasi keuangan provinsi.

"Saya minta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau kompak dan solid dalam menyikapi (defisit anggaran). Hal ini harus dijadikan prioritas bersama," ujar politisi PPP Riau ini, Senin (17/3).

Ikbal juga mengungkapkan kekagetan DPRD Riau terhadap perubahan angka defisit anggaran yang terus membengkak. Meskipun pihaknya tidak ingin berprasangka buruk, ia mengungkapkan akan menggali lebih dalam penyebab kenaikan defisit anggaran yang terus meningkat.

"Saat pembahasan APBD 2025, saya sempat menanyakan realisasi APBD 2024. Saat itu, defisit tercatat sebesar Rp 1 triliun. Namun, dalam kurun waktu sebulan, dari November hingga Desember, defisit melonjak menjadi Rp 2,2 triliun," jelasnya.

Untuk itu, masing-masing komisi di DPRD Riau kini sedang mengadakan rapat bersama mitra kerja di OPD masing-masing. Ikbal menyatakan bahwa setelah rapat dan peninjauan bersama OPD, besaran defisit dan akar masalahnya akan lebih jelas terlihat.

Lonjakan defisit ini menjadi masalah serius bagi DPRD Riau, yang merasa belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai situasi keuangan daerah. Kejelasan informasi ini, menurut Ikbal, sangat penting untuk menentukan langkah-langkah konkret dalam menangani defisit anggaran tersebut. (*)