Pemprov Dukung KKKS Blok Migas untuk Tingkatkan Angka Produksi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) blok migas untuk tingkatkan angka produksi.

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan ikut mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) blok migas yang ada di wilayah itu guna terus meningkatkan angka produksi.

"Pemprov Riau mendukung KKKS Blok Migas untuk tingkatkan angka produksi."

"Tentu kami punya harapan besar kepada KKKS karena kami juga ingin agar produksi migas Riau semakin besar kedepannya, sesuai dengan dorongan pemerintah pusat mulai dari Presiden, Menteri ESDM, dan SKK Migas," kata Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan pada media, Minggu (11/9).

Diakui, saat ini produksi migas dari wilayah Riau memang mengalami peningkatan, dengan kontribusi yang cukup besar dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).Gubri Syamsuar

Data SKK Migas Sumbagut mencatat produksi migas di wilayah itu sampai akhir Agustus sebesar 616.000 Bopd untuk Sumbagut, dan Riau menyumbang sebesar 203.000 Bopd, atau naik dari sebelumnya yang masih di angka 199.000 Bopd.

Kenaikan angka produksi migas asal Provinsi Riau, disumbangkan dari kenaikan produksi dari Blok Rokan yang dikelola Pertamina Hulu Rokan dengan produksi sebesar 162.000 Bopd, lalu blok CPP yang dikelola Bumi Siak Pusako dengan produksi 8.300 Bopd.

Syamsuar mengatakan Provinsi Riau sempat menjadi daerah penyumbang produksi migas terbesar di Tanah Air pada waktu dulu, dan hingga kini ada banyak perusahaan migas yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

Riau juga telah sejak lama bergantung dengan dana bagi hasil (DBH) migas yang disalurkan pemerintah pusat, namun bergantung kepada besarnya hasil produksi yang diperoleh kontraktor.

Kondisi itulah yang mendorong pemda menjalankan komitmennya untuk mendukung KKKS guna terus melakukan ekplorasi dan ekploitasi, sehingga harapan semua pihak untuk meraih target produksi minyak 1 juta barel perhari pada 2030 dapat tercapai.

Menurutnya dukungan ini tidak hanya diberikan kepada perusahaan multi nasional serta BUMN, namun juga Riau telah mampu mewujudkan perusahaan daerah yang mengelola lapangan migas secara mandiri, yakni SPR Langgak dan juga Bumi Siak Pusako (BSP), dimana BSP sahamnya dominan dimiliki Pemkab Siak.

"Kalau produksi menurun tentu DBH ke daerah akan menurun. Jadi kami berharap kepada semua KKKS agar terus melakukan berbagai upaya seperti pemanfaatan teknologi terbaru dan juga tentunya merealisasikan investasinya untuk eksplorasi lapangan migas baru sehingga bisa mencapai target peningkatan produksi 1 juta bopd kedepannya," ujarnya. (*)