Pemprov Arahkan Kepsek SMA/SMK Teken Pakta Integritas untuk Tidak Curang dalam Penerimaan Siswa Baru, 'Juga Agar Daya Tampungnya Tercukupi'

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menggelar penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan proses seleksi yang transparan, adil, dan bersih dari praktik-praktik tidak terpuji.

"Pakta integritas ditandatangani agar tidak ada kecurangan penerimaan siswa baru."

“Pemprov Riau berkomitmen untuk mewujudkan SPMB yang semakin baik, transparan dan jujur. Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melenceng,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, Jum’at (13/6). 

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat integritas pendidikan di Bumi Lancang Kuning.

Menurut M. Job Kurniawan, penandatanganan pakta integritas diikuti oleh berbagai elemen penting, mulai dari para kepala sekolah SMA/SMK, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perangkat daerah, hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan.

Ia menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga marwah dunia pendidikan di Riau.

Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi contoh dalam menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dimana nilai-nilai tersebut kini mulai langka jika tidak dijaga bersama.

M. Job Kurniawan juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak akan mentolerir praktik manipulasi data siswa, gratifikasi, atau intervensi yang tidak semestinya dalam proses seleksi.

Menurutnya, segala kecurangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat dan masa depan anak-anak.

Sebagai informasi, SPMB tahun ini akan dilaksanakan melalui beberapa jalur seperti zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau mutasi.

Semua jalur ini dirancang agar anak-anak dari seluruh penjuru Riau punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Prinsipnya sederhana, yaitu akses pendidikan yang adil untuk semua.

“Semua jalur ini kita rancang untuk memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak Riau, dari manapun mereka berasal,” ujarnya. 

Maka dari itu, Plh Sekda mengajak semua pihak untuk ikut mengawal jalannya SPMB, dari awal hingga akhir.

Tidak hanya sekadar mengawasi, tapi juga ikut mendorong agar prosesnya berjalan lancar, terbuka, dan bebas dari kecurangan.

Ia berharap ada kesadaran kolektif untuk menjaga integritas bersama, bukan hanya saat seleksi, tapi juga dalam budaya pendidikan sehari-hari.

“Kepada seluruh pihak sekolah, mari kita jaga proses SPMB supaya berjalan dengan lancar, objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari pungli,” ajak Job Kurniawan. 

Lebih lanjut, Job Kurniawan mewanti-wanti jika ada pihak yang nekat melakukan kecurangan, maka Pemprov Riau siap mengambil langkah hukum. Sebab menurutnya, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan nasib pendidikan anak-anak Riau.

“Jangan coba-coba bermain dengan SPMB dan melanggar integritas. Jika masih ada yang coba melakukan kecurangan, siap-siap berhadapan dengan proses hukum,” tegas Plh Sekda.

Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA & SMK Tahun Pelajaran 2025/2026, Jumat 13 Juni 2025.

Di mana waktu pelaksanaan akan dimulai pada 21 - 24  Juni dengan tahap pra pendaftaran dimulai dengan aktivasi akun, input dan upload dokumen. Kemudian pada 24 - 29 Juni dimulai pendaftaran hingga pemilihan sekolah SMA dan SMK Negeri.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya menyebutkan terdapat 108.182 siswa yang tamat SLTP sederajat pada tahun 2025. Dimana untuk daya tampung pada tingkat SMA sederajat dipastikan tercukupi.

"Ada 108 ribu lebih anak SMP, MTS dan pesantren yang tamat tahun ini. Kami memastikan daya tampung akan tercukupi, jika siswa tersebut mau sekolah dimana saja dan tidak terfokus pada sekolah favorit," kata Erisman Yanya.

Bahkan dikatakan Erisman, daya tampung sekolah yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini berada pada tingkat surplus atau melebihi dari yang dibutuhkan.

"Daya tampung itu surplus, namun yang jadi persoalan semua siswa ingin masuk negeri. Ibaratnya kalau di Pekanbaru semua ingin SMA 1 dan SMA 8. Disini lah persoalannya. Kalau anak-anak kita mau dimana saja sekolah, tak akan ada persoalan. Karena daya tampung itu melebihi dari cukup," kata Erisman Yahya.

Untuk itu, Erisman mengimbau peserta didik untuk tidak terobsesi pada satu sekolah ternama saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Kita mengimbau agar peserta didik tidak terpaku pada satu sekolah saja. Sekolah ternama itu bukan satu-satunya pilihan. Kita juga sudah bekerja sama dengan sekolah swasta, SMA dan SMK swasta dengan memberikan Bosda Afirmasi. Itu adalah upaya kita dalam memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar secara gratis," sebutnya.

"Yang terpenting itu kan bukan di mana sekolahnya, tapi tentang bagaimana siswa itu punya niat yang tinggi. Kalau belajar yang tekun dan punya spirit sendiri dalam hatinya pasti akan jadi orang hebat," tambahnya. (*)