Pemprov Riau Bertekad Terbebas dari Desa Tertinggal, LKED: Caranya Tingkatkan Kesejahteraan
Pemprov Riau bertekad 2024 bebaskan desa tertinggal dengan langkah meningkatkan kesejahteraan.
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Langkah strategis dilakukan Pemprov Riau mensejahterakan desa tertinggal untuk di 1.591 desa di Riau, tetapi saat ini yang menjadi fokus perhatian di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Pemprov bertekad tahun 2024 tak ada lagi desa tertinggal untuk 1.591 desa yang tersebar di Riau."
"Cara strategis sekarang dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa tahun 2022 ini," kata Gubernur Syamsuar didepan media, Sabtu (24/12) kemarin.
"Permasalahan ini perlu diberikan perhatian serius, salah satunya dengan menyalurkan bantuan keuangan desa, dimana saat ini di Riau telah ada 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal," paparnya.
Gubernur Syamsuar mengungkapkan, target tahun 2024 tidak ada lagi desa tertinggal dan status desa sangat tertinggal masih banyak ditemui di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti.
"Jadi dua Kabupaten ini akan menjadi fokus perhatian pemprov, sehingga status desa sangat tertinggal dapat hilang di Bumi Lancang Kuning."
"Inilah target kami tahun 2024. Insy Allah kita ada intervensi terhadap bagaimana kita memperhatikan desa, agar desa tertinggal dan sangat tertinggal ini hilang," sebutnya.
Adapun beberapa intervensi yang akan dilakukan Pemprov Riau diantaranya, penambahan penyertaan modal desa di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyertaan modal BUMDes bersama dan klasifikasi BUMDes tahun 2022.
Kemudian pengembangan BUMDes model di setiap Kabupaten, dan pengembangan BUMDes bersama dan kawasan perdesaan.
Menurut data, pada tahun 2022 indeks desa membangun (IDM) Provinsi Riau berada pada peringkat 17 dari 33 Provinsi di Indonesia dan dengan nilai IDM 0,7012 atau pada status berkembang.
Jumlah diatas mengalami kemajuan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 10 desa mandiri, 163 desa maju, 951 desa berkembang, 422 desa tertinggal, dan 45 desa sangat tertinggal yang ada di Riau.
Tetapi sebelumnya Lembaga Ketahanan Ekonomi Desa Nasional (LKED Nas) menilai, ada empat langkah strategis yang harus dilakukan Pemprov Riau untuk mensejahterakan desa.
"Upaya mempercepat pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera butuh kerja keras dan strategi jitu," kata Koordinator LKED Nas, H. Darmawi Wardhana Zalik Aris SE Ask menilai.
"Ada empat strategi jitu yang digalakkan dalam mempercepat pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan desa."
Menurutnya, strategi pertama adalah mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
“Strategi pertama ini akan mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,” ujarnya.
Sedangkan strategi kedua adalah dengan membangun sinergitas antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa.
Jadi perlu ada penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk Non Government Organization (NGO)/LSM, dunia usaha, Universitas, dan media.
“Sinergi antar aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap sektor dan aktor dalam satu sistem yang terorganisir sekaligus mencegah tumpang tindih,” jelasnya.
Adapun strategi ketiga, kata Darmawi Wardhana, menyangkut upaya pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi. Hai ini akan menunjang uapaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.
Strategi keempat menyangkut percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor rill ekonomi desa. “Dana desa merupakan penggerak sektor ekonomi riil di desa. Dengan Dana Desa yang ada, desa bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan,” tandasnya. (*)
