Pemprov Harus Perjuangkan 3.078 Peserta PPPK Mendaftar, 'yang Diharap Jangan Sampai Dirumahkan'

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau di desak untuk memberikan kejelasan status dan tidak merumahkan para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.

"Pemprov Riau harus bisa perjuangkan honorer jangan sampai dirumahkan."

“Kami tidak ingin status R3 ini terus terabaikan dan nasibnya dibiarkan tidak jelas. Guru dan tendik R3 membutuhkan solusi konkret dari pemerintah. Mereka harus diberi kesempatan bekerja penuh waktu, bukan hanya paruh waktu," kata Ketua ASN PPPK 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo.

Ia menyampaikan aspirasi ribuan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer yang tergabung dalam kategori R3 (Non-ASN Database BKN).

"Bagaimana bisa pekerjaan selesai optimal jika hanya bekerja 4 jam sehari? Bahkan, karyawan mal saja bekerja 8 jam per hari,” ujar Eko Wibowo yang juga menjabat sebagai Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau, dengan penuh semangat.

Dalam pernyataannya, Eko Qibowo juga meminta Penjabat Gubernur Riau untuk mengambil langkah serius dengan memastikan seluruh guru dan tendik honorer diangkat menjadi ASN PPPK pada tahun 2025.

Menurutnya, banyak honorer yang kalah saing dengan peserta muda dalam seleksi PPPK sebelumnya hanya karena nilai tes, meskipun mereka telah mengabdi bertahun-tahun.

“Jangan ada lagi guru dan tendik honorer yang dirumahkan atau diberhentikan hanya karena nilai tes rendah. Kami mendorong agar seleksi ASN PPPK tahun 2025 memprioritaskan usia dan pengalaman pengabdian sebagai bahan pertimbangan utama,” tegasnya yang juga memimpin Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau.

Eko Wibowo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib guru dan tendik R3 di Bumi Melayu Lancang Kuning.

Ia menyerukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan hak-hak tenaga pendidik dan kependidikan di Riau terpenuhi.

“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai semua guru dan tendik honorer, khususnya kategori R3, mendapatkan kejelasan status. Mereka adalah pilar penting dalam pendidikan. Jika pendidikan ingin maju, nasib para pendidiknya harus diprioritaskan,” ucapnya penuh harap.

Langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menjawab keresahan ribuan honorer.

Dengan pengangkatan mereka menjadi ASN PPPK, diharapkan pendidikan di Riau semakin berkualitas dan tenaga pendidik dapat bekerja dengan lebih maksimal demi mencerdaskan generasi bangsa.

“Ini bukan hanya soal status, tapi tentang penghargaan atas pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun,” pungkas.

Sudah 3.078 peserta mendaftar pada tahap II

Pemprov Riau kembali memperpanjang jadwal pendaftaran seleksi PPPK Tahap II di lingkungan pemerintah setempat tahun 2024.

"Iya jadwal seleksi PPPK tahun 2024 untuk tahap II diperpanjang kembali sampai 15 Januari 2024," kata Kepala BKD Riau, Ma'mun Murod melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Riau, Endi Novely, Selasa (7/1).

Endi menuturkan, hingga hari ini sudah 3.078 peserta yang mendaftar pada seleksi PPPK Pemprov Riau tahap II.

"Hingga hari ini sudah 3.078 orang. Dengan rincian, guru sebanyak 646 submit, Nakes 299 submit dan Teknis 2.133 submit," ungkapnya.

Untuk diketahui, persyaratan pendaftaran untuk tahap II ini tetap sama seperti pada tahap I.

Para peserta diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen, memilih formasi yang tepat, dan memverifikasi kualifikasi pendidikan yang sesuai.

Pemprov Riau membuka total 6.360 formasi PPPK tahun ini, dengan rincian 5.095 formasi untuk tenaga teknis, 1.114 formasi untuk guru, dan 151 formasi untuk tenaga kesehatan.

Sesuai arahan Menteri PAN-RB, terdapat 40.360 orang (tenaga non-ASN) yang saat ini belum menyelesaikan pendaftaran seleksi PPPK tahap II. (*)