Pemprov Sidak di Pasar Hasilnya Harga Sembako Stabil, 'Hanya Minyakita Masih Hancur'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru, Jumat (28/2/2025).

"Pemprov Riau melakukan sidak pasar jelang Ramadan 1446 H."

"Hari ini kami melakukan sidak pasar menjelang memasuki bulan Ramadan, kami hadir dari Pemprov Riau bersama para jajaran, untuk memantau harga," ujar Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan.

Adapun pasar yang dikunjungi yaitu Pasar Cik Puan dan Pasar Rakyat Palapa. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang bulan suci Ramadan.

Adapun yang didapati Pemprov Riau saat sidak tersebut, terdapat beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Seperti, daging ayam ras dan telur.

"Untuk telur biasanya dijual Rp50 ribu sepapan untuk telur yang besar, sekarang Rp54 ribu jadi naik Rp4 ribu," kata pedagang di Pasar Cik Puan, Diana.

"Kalau daging ayam harganya Rp28 ribu sampai Rp30 ribu, jadi naik Rp5 ribu, biasa Rp23 ribu," sebut pedagang daging ayam ras di Pasar Cik Puan, Yono.

Sementara itu, untuk bahan pokok lainnya, seperti cabai, bawang, minyak, daging sapi harganya relatif stabil. Cabai merah Medan dijual seharga Rp44 ribu per kg, cabai merah Bukit Rp52 ribu per Kg.

Lalu, cabai hijau dijual seharga Rp30 ribu per kg, minyak kita Rp17 ribu per liter. Kemudian, bawang merah Rp30 ribu per kg, bawang putih Rp40 ribu per kg, dan daging sapi Rp140 ribu per kg.

"Di kedua pasar berbeda harga, Pasar Cik Puan harga bawang merah Rp30 ribu per kg di pasar Palapa Rp35 ribu per kg karena memang lebih induk di Pasar Cik Puan, dan harga-harga ini sama dengan harga yang ditetapkan pada minggu-minggu yang lalu," jelas Job Kurniawan.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan distributor dan Bulog untuk menyiapkan operasi pasar murah. Hal tersebut bertujuan untuk menekan kenaikan harga bahan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani.

"Saat bulan ramadan kami juga akan melakukan operasi pasar di beberapa titik, baik dari Disperindag, Dinas PTPH, maupun PT POS Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Job mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menaikkan harga bahan pokok dikala permintaan yang tinggi saat ramadan. Serta, ia juga mengajak masyarakat untuk berbelanja dengan bijak.

"Para pedang jangan digunakan kesempatan ini untuk menaikkan harga, semoga harga ini stabil, tapi kita juga tetap menghormati mekanisme pasar, maka kami menghimbau kepada pedagang untuk tidak menaikkan harga meski permintaan konsumen meningkat saat Ramadan," terangnya.

"Kepada masyarakat, cukup belanja dengan bijak, tidak perlu menumpuk atau menyimpan bahan pokok di bulan Ramadan nanti," tandasnya.

Hasil sidak juga diketahui harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Provinsi Riau masih terbilang stabil.

"Menjelang bulan suci Ramadhan, memang sudah tren adanya kenaikan harga. Namun, hingga saat ini, diketahui harga sembako di Riau masih dikendalikan," kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau, Tetty Nurdianti, Rabu (26/2).

Namun, dikatakannya, untuk ketersediaan beberapa komoditi bahan pokok mengalami peningkatan. Seperti bawang merah, beras, dan minyak goreng.

"Kebutuhan bahan pokok meningkat, dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi lebih tinggi tiap tahunnya menjelang puasa, sehingga permintaan juga meningkat," sebutnya.

Meski saat ini masih stabil, Tetty menyebut, tidak menutup kemungkinan saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idulfitri, kenaikan harga kebutuhan pokok pasti terjadi. 

"Kalau kita lihat trend-nya memang jalan maupun saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) terjadi kenaikan harga sembako. Karena saat Ramadan ada dan sampai menjelang Idulfitri itu banyak kebutuhan masyarakat," sebutnya. 

Dilanjutkannya, kenaikan harga yang melonjak tersebut terjadi dibeberapa daerah terluar, seperti Indragiri Hilir (Inhi), Kepulauan Meranti, dan Bengkalis.

"Ini terjadi karena rute atau letak geografis yang jauh dari kota dan jauh dari provinsi penghasil. Sebab di Riau bukan daerah penghasil bahan pokok, di mana 70 persen masih bergantung ke provinsi-provinsi penghasil, seperti Sumbar, Sumut, Aceh dan Pulau Jawa," terangnya. 

Untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan bahan pokok tersebut, pihaknya Disperindag Riau sudah melakukan beberapa upaya mulai minggu lalu, dengan melakukan kerjasama antar daerah dengan membawa BUMD pangan baik provinsi maupun kota.

"Kita sudah melakukan kerjasama antar daerah dengan membawa BUMD pangan kita baik provinsi maupun Kota Pekanbaru untuk melakukan kerjasama dengan provinsi penghasil yaitu Sumbar. Kita difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk melakukan kerjasama," tutupnya.

Pemprov Riau distribusikan minyakita

Hasil sidak dipasar, pemprov riau hanya menemukan masih maraknya pedagang eceran yang menjual minyak goreng merek "Minyakita" di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Seperti diketahui, minyak goreng subsidi yang seharusnya dipatok dengan harga Rp15.700 per liter justru dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar. Kondisi ini mengundang keluhan masyarakat yang merasa dirugikan.

Menanggapi masalah tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, Job Kurniawan, menyatakan bahwa Pemprov Riau berencana mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi untuk mengendalikan harga minyak goreng subsidi di pasar.

Ke depan, BUMD pangan Riau akan dilibatkan dalam pendistribusian minyak subsidi ini, memastikan agar harga yang diterima masyarakat sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

"Kami bersama Bulog dan Polda akan menggerakkan BUMD kita untuk berada di pasar-pasar. Tujuan kami adalah agar minyak goreng subsidi bisa disalurkan dengan harga yang sesuai HET kepada masyarakat," ujar Job Kurniawan.

Selain itu, Pemprov Riau juga sedang mengkaji berbagai skema pendistribusian yang lebih efisien agar minyak goreng subsidi dapat lebih mudah diakses oleh pengecer, sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang wajar.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, serta menyiapkan distributor di pasar-pasar untuk mempermudah pengecer mendapatkan minyak goreng subsidi ini," tambah Job Kurniawan.

Pemprov Riau juga memastikan akan melibatkan distributor secara langsung untuk menyalurkan minyak goreng kepada pengecer, agar mereka bisa menjual produk tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kami telah berdiskusi dengan distributor agar mereka secara rutin mengirimkan minyak goreng ke pasar, langsung ke pengecer. Dengan begitu, harga jual ke masyarakat bisa tetap terjaga sesuai HET," katanya.

Melalui keterlibatan BUMD dalam proses distribusi, Pemprov Riau berharap harga minyak goreng subsidi akan kembali normal dan masyarakat dapat menikmati manfaat subsidi tersebut tanpa adanya praktik permainan harga yang merugikan.

Pemprov Riau menegaskan akan terus mengawasi dan mengawal proses distribusi minyak goreng subsidi ini untuk memastikan bahwa harga yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan minyak goreng subsidi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa ada lagi penurunan kualitas atau kenaikan harga yang tidak wajar. (*)