Pemprov Riau Prioritaskan Layanan Dasar dan Penyelesaian Tunda Bayar 2026

PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Riau pada 2026 adalah menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat di tengah tekanan fiskal daerah.

Pernyataan itu disampaikan di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus menuntaskan kewajiban keuangan yang sempat tertunda, termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur anggaran ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas agar roda pembangunan daerah tetap berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

SF Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas program yang belum berjalan optimal dalam setahun terakhir.

Ia menegaskan pembenahan tata kelola keuangan terus dilakukan, dengan fokus utama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi yang melibatkan DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah diperkuat guna meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran.

Pemprov Riau juga mendorong investasi di daerah menggunakan layanan Bank Riau Kepri Syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah.

Melalui langkah ini, dividen yang dihasilkan diharapkan kembali memberi manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan peningkatan PAD hingga Rp3–5 triliun yang bersumber dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan.

Dengan penguatan pendapatan daerah, Pemprov Riau optimistis dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2026 adalah menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Hal tersebut disampaikannya di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/02/2026).

Menurutnya, stabilitas harus tetap terjaga sembari pemerintah menyelesaikan sejumlah kewajiban keuangan yang sempat tertunda, seperti tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur anggaran ke kabupaten/kota.

“Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Meski harus memastikan stabilitas terjaga, serta menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas agar roda pembangunan di daerah tidak terganggu. Prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

SF Hariyanto optimistis seluruh kewajiban dapat dituntaskan secara bertahap sepanjang 2026.

Ia mengakui pada tahun pertama kepemimpinannya belum semua harapan masyarakat dapat terpenuhi karena kondisi fiskal yang menuntut penetapan skala prioritas.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas program yang belum berjalan maksimal dalam setahun terakhir.

Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi yang turut melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Langkah konkret lainnya adalah memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna menekan potensi kebocoran serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.

Pemerintah juga mendorong investasi yang masuk ke daerah menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah agar dividen yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat.

Dikutip dari MCRiau, ia menargetkan potensi PAD dapat meningkat hingga tiga sampai lima triliun rupiah, bersumber dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan.

Dengan peningkatan tersebut, Pemprov Riau berharap dapat memperkuat kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

Menurutnya, kemandirian fiskal yang kuat menjadi kunci untuk menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. (*)