Pemprov Riau Pulihkan TNTN Dilakukan Secara Bertahap Tanpa Abaikan Aspek Sosial

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mempercepat upaya pemulihan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Dalam proses tersebut, pemerintah masih membutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan alternatif guna mendukung relokasi masyarakat yang saat ini berada di dalam kawasan konservasi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan hal itu saat memaparkan perkembangan pemulihan TNTN di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan hasil pendataan terbaru, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini dikuasai oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Pemerintah telah memulai proses relokasi sebagian masyarakat dari kawasan tersebut.

Sejauh ini, relokasi telah mencapai 633 hektare lahan, dengan 227 KK yang sudah dipindahkan ke lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah.

“Masih terdapat kebutuhan sekitar 9.966 hektare lahan alternatif yang telah dipetakan. Tindak lanjutnya memerlukan keputusan di tingkat nasional, dan pemerintah daerah siap mengawal implementasinya,” ujar SF Hariyanto.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pemulihan TNTN (TP2TNTN), ia menegaskan bahwa proses pemulihan kawasan dilakukan secara bertahap, terukur, serta mempertimbangkan berbagai aspek sosial di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin upaya penataan kawasan konservasi justru menimbulkan persoalan sosial baru.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penertiban kawasan, tetapi juga memastikan tersedianya lahan alternatif yang sah secara hukum bagi masyarakat yang direlokasi.

Dengan demikian, warga memiliki kepastian terkait tempat tinggal serta sumber penghidupan mereka.

Ke depan, tim percepatan pemulihan akan menjalankan tiga langkah utama secara bersamaan, yakni pengamanan dan penertiban kawasan, penyediaan lahan alternatif bagi masyarakat, serta program reforestasi berbasis zonasi dengan pengawasan yang berkelanjutan.

Strategi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan konservasi secara menyeluruh tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Pemulihan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ditargetkan berlangsung hingga tahun 2028, dengan sasaran pemulihan sekitar 66.704 hektare kawasan hutan.

Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai apabila didukung kebijakan serta pembiayaan dari pemerintah pusat.

“Pemulihan harus berjalan secara terukur dan terkendali. Tujuan kami adalah mengembalikan Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi yang utuh dan berfungsi optimal,” tegas SF Hariyanto.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemprov Riau menegaskan bahwa upaya penyelamatan TNTN merupakan komitmen jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kamis (29/1/2026), Pemprov juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait persoalan tanah Barang Milik Negara (BMN) sektor hulu migas serta tata kelola hutan pertanian di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa dukungan DPD RI diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Menurut SF Hariyanto, salah satu isu yang dibahas adalah status jalan poros Pekanbaru–Dumai sepanjang sekitar 180 kilometer yang ditetapkan sebagai aset BMN oleh Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan surat kepada Presiden RI pada 2024 saat dirinya masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau.

Pemerintah Provinsi Riau berharap pemerintah pusat dapat memberikan pertimbangan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat yang berada di sepanjang poros jalan tersebut.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kerugian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah. (*)