Acara Rembuk Nasional Perkebunan Sawit yang diselenggarakan PWNU Riau di Pekanbaru
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan pengelolaan kelapa sawit yang berkesinambungan.
"Pemprov Riau tingkatkan pengelolaan kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat."
"Peraturan ini menetapkan dasar penetapan harga TBS yang akomodatif bagi semua pihak," kata Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur mewakili Pj Gubernur Riau.
Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengatur harga TBS mitra swadaya, menjadi contoh bagi provinsi lain.
Zulkifli Syukur, menegaskan komitmen ini dalam acara Rembuk Nasional Perkebunan Sawit yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau di Hotel Pangeran, Sabtu (18/5).
Provinsi Riau merupakan wilayah dengan lahan kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 3,38 juta hektar, atau 20,11 persen dari total luas lahan kelapa sawit nasional.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi crude palm oil (CPO) dari Riau pada tahun 2022 mencapai 8,23 juta ton, berkontribusi sebesar 18,21 persen terhadap produksi nasional.
Selain itu sektor perkebunan kelapa sawit menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Riau.
Sebanyak 823 ribu kepala keluarga (KK) petani terlibat dalam sektor ini, yang jika diasumsikan satu KK terdiri dari empat orang, maka sekitar 3,37 juta orang atau 49,6 persen dari total penduduk Riau bergantung pada perkebunan kelapa sawit.
Untuk mengatur harga tandan buah segar (TBS), Pemprov Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020.
Juga dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan, Pemprov Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau meluncurkan program Jaga Pertanian, Perekonomian dan Perindustrian (JAGA ZAPIN).
Program ini mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan, dan industri secara komprehensif.
"MoU dengan seluruh Bupati dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau telah ditindaklanjuti," ungkap Asisten I.
Keberhasilan Pemprov Riau dalam pengelolaan kelapa sawit merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak.
"Ini adalah bukti usaha sungguh-sungguh Pemprov Riau dan semua pihak terkait dalam menciptakan sawit yang mensejahterakan masyarakat," terang Zulkifli Syukur.
Dengan upaya berkelanjutan dan program inovatif, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit demi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Zulkifli Syukur, juga telah membuka acara rembuk nasional yang bertajuk “Perkebunan Sawit, Kesejahteraan Rakyat, dan Masa Depan Energi Nasional” yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru.
Dalam sambutannya, Zulkifli Syukur menekankan pentingnya sektor perkebunan sebagai motor penggerak ekonomi Riau selama satu dekade terakhir.
"Bahkan pada masa pandemi Covid-19, sektor perkebunan tetap menunjukkan pertumbuhan positif," ujarnya.
Zulkifli juga menekankan manfaat signifikan yang dihasilkan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.
"Perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, berkontribusi dalam pengembangan daerah serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan industri hilir kelapa sawit guna mengoptimalkan pemanfaatan komoditas ini di daerah.
"Kami berusaha untuk mengurangi ekspor dalam bentuk bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Untuk itu, dukungan dari semua pihak, termasuk PWNU Riau, sangat diperlukan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua PWNU Riau, Sulaiman Tanjung, mengungkapkan bahwa Riau merupakan provinsi dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia.
"Banyak masyarakat yang bergantung pada perkebunan kelapa sawit untuk kehidupannya," tuturnya.
Sulaiman juga menjelaskan alasan di balik pemilihan tema diskusi kali ini. "Banyak petani sawit di Riau adalah jemaah atau warga NU. PWNU Riau memiliki misi untuk kesejahteraan umat, sehingga topik ini sangat relevan," katanya.
Acara rembuk nasional ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi konkret untuk memajukan sektor kelapa sawit di Riau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung masa depan energi nasional. (*)
