Pemprov Terima Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat, Pj Sekdaprov: untuk Menghadapi Bencana Karhutla

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima sejumlah bantuan sosial penting dari pemerintah pusat dalam pertemuan bersama Komisi VIII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau.

"Pemprov Riau menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat."

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima sejumlah bantuan dari berbagai instansi pusat. Dari BNPB, kita mendapat dukungan berupa peralatan untuk penanggulangan karhutla yang akan sangat bermanfaat bagi kesiapsiagaan kita di daerah,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, Jumat (25/7).

Bantuan tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta menghadapi tantangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

M. Job Kurniawan, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan nyata dari pemerintah pusat.

Ia menyebut bantuan ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah, terutama menjelang puncak musim kemarau yang rawan bencana karhutla.

Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meliputi berbagai alat penanganan kebakaran, antara lain, 4 unit pompa 23 HP beserta kelengkapan.

Kemudian 50 unit pompa 2 HP beserta kelengkapan. Serta 100 set Alat Pelindung Diri (APD) Karhutla dan 6 unit motor karhutla. Kemudian 6 unit water tank portable dan6 unit Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).

M. Job Kurniawan menyatakan, seluruh peralatan ini akan segera didistribusikan ke kabupaten dan kota agar penanganan titik api bisa dilakukan secara cepat, merata, dan efektif.

Selain dari BNPB, Pemprov Riau juga menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang mencakup bantuan atensi untuk penyandang disabilitas berupa kaki dan tangan palsu.

Serta bantuan sembako bagi masyarakat rentan. Lalu pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II dan buffer stock logistik bencana untuk menghadapi kondisi darurat.

“Bantuan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko sosial,” tambah Job.

Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut berkontribusi lewat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 19.382 sertifikat halal diberikan secara cuma-cuma kepada pelaku UMKM di Riau, dengan total nilai mencapai Rp4,45 miliar.

“Ini langkah penting untuk mendukung UMKM Riau menembus pasar nasional dan internasional, karena kini produk mereka telah dijamin kehalalannya oleh negara,” terang M. Job Kurniawan.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan melalui Program Kemaslahatan, berupa beasiswa haji bagi para santri di Provinsi Riau.

Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas keagamaan generasi muda.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian BPKH kepada santri. Ini akan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus menimba ilmu dan berkontribusi bagi masyarakat,” ucap Job.

M. Job Kurniawan menegaskan, seluruh bantuan ini akan segera disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal distribusi bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Semoga bantuan ini bisa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ke depan, kami berharap kolaborasi semacam ini terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun jenis bantuannya,” pungkasnya. (*)