Pendaftaran Capres dan Cawapres Mulai Dibuka yang Diikuti Tiga Koalisi Besar akan Bertarung di Pemilu 2024

JAKARTA - Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.

Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Pengamat politik mengestimasi tiga koalisi besar akan terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. 

Akan tetapi, dalam perkembangan terbaru, peta politik Indonesia kian sulit ditebak ketika publik dikejutkan dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan — terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) — yang berujung pada pecah kongsi.

Partai Demokrat yang merasa "dikhianati", keluar dari Koalisi Perubahan, namun hingga kini belum menentukan di koalisi mana partai itu akan berlabuh.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, mengungkapkan berpindahnya PKB ke kubu Anies dalam waktu yang sangat singkat, menunjukkan ketidakpastian dalam kontestasi Pilpers "sangat tinggi".

Di sisi lain, sejumlah nama, termasuk Menteri BUMN Erick Tohir, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, pegiat pluralisme yang juga putri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, hingga Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka — yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo — mencuat sebagai pendamping calon presiden.

Dalam pemilu 2024, generasi muda berusia usia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka akan menjadi pemilih pemula.

Selain itu, polarisasi, misinformasi dan disinformasi di media sosial masih menjadi isu utama menjelang pemilu 2024.

Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang Pemilu 2024. 

Peta koalisi secara mengejutkan mengalami perubahan pada Jumat (01/09), ketika Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memutuskan untuk mengusung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang.

Partai Demokrat memilih hengkang dari koalisi dan hingga kini belum memutuskan labuhan baru koalisi partainya. Hingga Senin (04/09), Partai Demokrat belum menyatakan posisi barunya usai mencabut dukungan untuk Anies.

Sebelumnya, PKB bersekutu dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), bersama dengan Partai Golkar dan PAN. 

Merapatnya PAN dan Partai Golkar ke KKIR sekaligus menandai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebelumnya, KIB terdiri dari Golkar, PAN dan PPP.

Terbaru, Koalisi pendukung Prabowo itu kini mengubah namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju, seperti nama kabinet Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju.

Pada Minggu (03/09), Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Kami sudah musyawarah dan memutuskan, keputusan diambil bersama Dewan Pimpinan Pusat PBB untuk memutuskan mencalonkan Bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di 2024," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dilansir Antara, Minggu (03/09).

Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan merapat ke PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Susunan koalisi ini juga masih mungkin berubah di waktu mendatang, seperti dinyatakan Presiden Jokowi.

"Urusan (Pemilu) 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita, karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri," kata Jokowi, dilansir Antara, Rabu (29/08).

Dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melawan petahana Joko Widodo yang kala itu didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Jokowi-Ma'ruf diusung sembilan parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI dan PSI). 

Sementara Prabowo-Sandiaga diusung lima parpol di Koalisi Indonesia Adil Makmur (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya).

Hasilnya? Jokowi-Ma'ruf menang dengan 55,50% total suara sah nasionalsementara Prabowo-Sandi 44,50%. Total suara sah saat itu tercatat sebanyak 154.257.601.

Di parlemen, koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai 60,69% atau 349 kursi, yang didapatkan dari perolehan suara untuk PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP. 

Koalisi Prabowo-Sandi mendapatkan 39,30% atau 226 kursi, masing-masing dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN.

Partai Gerindra kemudian merapat ke pemerintah, kala Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri pertahanan kepada Prabowo.

Sebagian orang menyambut langkah ini sebagai rekonsiliasi politik yang bisa mengurangi polarisasi di masyarakat. Tapi sebagian lainnya menilai 'koalisi gemuk' yang Jokowi dipandang menjadi 'sinyal negatif' bagi demokrasi. Indonesia, menyusul latar belakang Prabowo dalam tragedi 1998.

Dalam pemilu sebelumnya, pengumuman calon wakil presiden berbarengan dengan pengumuman calon presiden.

Akan tetapi pada pemilu kali ini, masing-masing partai besar hanya mengumumkan calon presiden jagoan mereka, tapi cawapres yang mendampingi mereka urung diumumkan.

Hingga akhir Agustus, atau kurang dari dua bulan dimulainya pendaftaran capres dan cawapres, masing-masing dari capres belum memutuskan pendamping mereka secara resmi.

Bahkan, sempat mengemuka wacana untuk menduetkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pemilu 2024 mendatang akan diikuti oleh 18 partai politik — lebih sedikit dari pemilu sebelumnya — yang lolos sebagai peserta, dan kemungkinan diwarnai pertarungan tiga bakal capres-cawapres. Dalam pemilu sebelumnya, ada 19 partai menjadi peserta.

Berbeda dengan pemilu 2019 yang dilaksanakan sesuai jadwal, pada pemilu kali ini isu penundaan pelaksanaan pemilu mengemuka. Pada 2022 lalu, sejumlah tokoh politik menyampaikan gagasan untuk menunda Pemilu 2024.

KPU menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024, sekitar 114 juta orang Indonesia yang berhak mencoblos tahun depan berusia di bawah 40 tahun. Artinya nasib Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan, ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu.

Dari jumlah itu, lebih dari 68 juta adalah kaum milenial yang lahir antara awal 1980-an dan pertengahan 1990-an.

Sebanyak 46 juta sisanya adalah anggota dari apa yang disebut Generasi Z, lahir antara pertengahan 1990-an hingga dekade pertama milenium ini, sebagian dari mereka adalah pemilih pemula. 

Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z — kelompok demografis yang secara luas dianggap apatis secara politik — terlibat dalam pemilu.

Kajian ini memperkirakan generasi muda Indonesia cenderung apatis terhadap perkembangan politik dan tidak se-nasionalis generasi sebelumnya. Pemilih muda juga tidak bisa dengan mudah didorong oleh preferensi keluarga mereka terhadap kandidat tertentu.

Karena jumlah pemilih muda sangat besar, partai politik dan kandidat potensial mulai menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pemilih muda ini erat hubungannya dengan media sosial, yang menjadi salah satu sarana distribusi informasi mengenai pemilu hingga kampanye.

"Namun belum ada mitigasi risiko-risiko di media sosial, seperti disinformasi dan transparansi sehingga dibutuhkan penanganan terkait penangkalan disinformasi," kata Khoirunnisa.

Sebelum mendatangi tempat pemilihan suara, pastikan bahwa identitas Anda terdaftar sebagai pemilih.

Caranya, siapkan Nomor Induk Kependudukan, lalu masuk ke situs KPU, masukkan nomor NIK dalam kolom, dan status Anda akan nampak di dalamnya termasuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jika Anda belum terdaftar, maka bisa menghubungi kantor KPU terdekat untuk pendaftaran.

Pemilih pemula, demikian halnya pemilih lama, diimbau untuk menjadi pemilih yang cerdas oleh KPU dan Bawaslu.

Beberapa hal yang perlu dipahami pemilih —terutama pemilih pemula— menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Visi misi partai dan kontestan pemilu
• Rekam jejak kontestan pemilu
• Hindari politik uang. 

Masyarakat cemas polarisasi politik terjadi lagi dalam Pemilu 2024. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas rentan mewarnainya.

"Berdasarkan hasil sigi Kompas, 56 persen masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi akibat pemilu," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (08/08), sebagaimana dikutip dari Kompas.

Ini sama seperti pemilu sebelumnya, ketika polarisasi sampai di lingkup keluarga. Salah satunya karena isu identitas yang dimainkan dalam kampanye politik.

"Sampai ada teman saya sendiri diturunkan di jalan oleh pengemudi taksi online karena teman saya berbeda pilihan capres, muslim, dan tidak berhijab!," kata Nursyamsiah salah satu warga.

Pada pemilu 2019, tingkat perceraian suami-istri karena dugaan dipicu beda pilihan politik juga tinggi. Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi, terlebih lagi capres-cawapres pada pemilu kala itu hanya dua pilihan, kata Anggota Komnas Perempuan, Nina Nurmila.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) khawatir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan dengan izin pihak sekolah berpotensi mengubah sekolah menjadi "ajang kampanye" yang menargetkan para pemilih pemula.

"Pemilih muda yang ada di sekolah SMA atau SMK itu menjadi target mereka. Tentu saja sekolah ini nanti lama-kelamaan akan menjadi ajang. Ajang untuk kegiatan kampanye elektoral itu yang bisa membahayakan," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo.

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko, salah satu pendukung Jokowi terang-terangan merapat ke Prabowo. 

Dukungan ini terjadi di tengah spekulasi Presiden Jokowi lebih condong mendukung ketua Partai Gerindra itu pada Pilpres 2024 daripada capres pilihan partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, beberapa mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap Budiman yang mendukung Prabowo.

Mereka menyebut Budiman telah mengkhianati perjuangan PRD dan para aktivis reformis lain dalam mencari keadilan terhadap para korban yang hilang menjelang 1998, di mana Prabowo dituding sebagai aktor di balik penculikan itu.

Pegiat anti-korupsi hingga peneliti pemilu mengkritik langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta Pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut penundaan itu menunjukkan "proses politik menegasikan penegakan hukum"..

Transparency International Indonesia (TII) menilai, keputusan Jaksa Agung berpotensi melanggar UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan juga berimplikasi pada akselerasi kenaikan risiko korupsi.

Dalam keterangannya yang dirilis Sabtu (19/08), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapkan 9.919 daftar calon sementara (DCS) anggota DPR. Jumlah tersebut dihimpun dari 18 partai politik.

Mayoritas partai politik memenuhi jatah hingga 580 kursi. Namun masih ada yang tidak sampai kuota tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah menambah jumlah kursi DPR dari 575 menjadi 580, setelah terbentuknya empat provinsi baru di Papua. Keempat provinsi baru itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Pada Juni silam, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri mereka Kawal Pemilu Bersih menyiapkan gugatan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan KPU yang mengatur syarat calon legislator dan calon senator - yang pernah dipenjara karena korupsi.

Menurut koalisi terdapat pasal-pasal yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bekas narapidana korupsi menjadi peserta pemilu, meskipun belum melewati masa jeda lima tahun.

Lembaga antikorupsi ICW menyebut aturan ini sebagai langkah "kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu 2024".

Di sisi lain, KPU mengatakan aturan tersebut sudah melewati mekanisme uji publik, dan mempersilakan warga untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar—menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan.

"Jokowi posisinya ingin jadi kingmaker… Dalam dinamika, dia yang memainkan bidak catur koalisi-koalisi yang ada, khususnya di partai-partai pemeirntah," kata pengamat politik Ujang Komarudin.

"Kita lihat, Jokowi main dua kaki ke PDIP atau ke Prabowo, di situ letak kunci dari permainan politik Pilpres 2024 nanti," tegas Ujang.

Dukungan Jokowi memang diperebutkan oleh capres yang berkontestasi dalam pemilu mendatang sebabs dukungan Jokowi dianggap bisa "meningkatkan elektabilitas seseorang sebanyak 5-7%".

Hal ini, sedikit banyak memicu kerenggangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, yang membuatnya mengingatkan kepada semua kadernya agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah partai.

Megawati menegaskan partainya tak segan-segan meminta kadernya untuk mundur atau menjatuhkan sanksi pemecatan jika "membelot" dengan mendukung bakal calon presiden selain Ganjar Pranowo.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, melihat Jokowi lebih cenderung memberi dukungan ke Ganjar, hal ini terlihat dari kehadirannya saat gubernur Jawa Tengah itu resmi diusung PDI Perjuangan.

"Dia ingin meninggalkan legacy (warisan), apa yang sudah dilakukan. Legacy juga bisa dipelihara. Itu kalau presiden selanjutnya sudah menyetujui apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi, yang sejauh ini menjadi trademark-nya adalah infrastruktur dan IKN misalnya," ujarnya. (*)