Pendapatan Daerah Riau 2026 Alami Penurunan, Tapi Tetap Jalankan Program yang Sudah Dibuat

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar di Ruang Rapat Paripurna.

"Total APBD 2026 yang disahkan mencapai Rp8,321 triliun." 

"Pemerintah provinsi tetap berkomitmen mengarahkan anggaran agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Paripurna, Sabtu (29/11).

Ia menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp8,254 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5,279 triliun, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan sah senilai Rp9,25 miliar.

Dalam struktur pendapatan, Pajak Daerah ditargetkan mencapai Rp4,033 triliun, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp14,364 miliar.

Adapun pembiayaan daerah untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp66,887 miliar.

SF Hariyanto mengakui bahwa APBD 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian kebijakan keuangan nasional.

Meski demikian, ia berharap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dapat berlangsung cepat sehingga APBD dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau saat menggelar Rapat Paripurna mendengarkan laporan akhir Badan Anggaran mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Riau 2026, sekaligus penyampaian persetujuan dan pendapat akhir dari Gubernur.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis. Seluruh anggota dewan hadir dalam rapat tersebut.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, Plt Gubernur SF Hariyanto turut menghadiri sidang bersama Sekda, jajaran asisten, serta para kepala OPD. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga tampak memantau jalannya pembahasan anggaran.

Juru Bicara Badan Anggaran, Andi Darma Taufik, menjelaskan bahwa APBD Riau 2026 dirancang sebesar Rp8,321 triliun.

Pendapatan daerah ditetapkan Rp8,254 triliun, yang terdiri atas PAD Rp5,279 triliun, pendapatan transfer Rp2,965 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp9,254 miliar.

Sementara anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp8,321 triliun, mencakup belanja operasi Rp6,220 triliun, belanja modal Rp691,904 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp1,389 triliun.

Pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp66,887 miliar.

Andi menyampaikan bahwa struktur APBD tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif.

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Penyesuaian ini dipengaruhi oleh kebijakan nasional terkait penurunan transfer ke daerah, yang berdampak pada menurunnya kemampuan fiskal Provinsi Riau.

Banggar menilai kondisi ini dapat mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan dan jembatan.

Lembaga tersebut mendorong dilakukannya penajaman program serta penguatan strategi pembiayaan agar agenda pembangunan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. (*)