Pendatang Baru Usai Lebaran Diprediksi Membludak, 'Akibat Imbas Efisiensi Belanja Daerah dan PHK'

JAKARTA - Jumlah perantau atau pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta diprediksi bakal membludak usai Lebaran seiring masifnya PHK di berbagai daerah, pemberlakukan efisiensi anggaran yang berujung pada pemangkasan belanja daerah, dan terhentinya sejumlah proyek infrastruktur, menurut pengamat.

Perkiraan ini berbanding terbalik dengan klaim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang menyebut angka pendatang yang masuk setelah Lebaran turun antara 1.000-6.000 orang.

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berkata meningkatnya arus pendatang ini harus menjadi "peringatan" bagi daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Sebab mereka bakal ketimpahan masalah, mulai dari menjamurnya permukiman kumuh, kemacetan, bahkan pengangguran. Namun juru bicara pemerintah membantah kebijakan Presiden Prabowo Subianto memicu persoalan ekonomi. Sebaliknya, program seperti Makan Siang Gratis diklaim justru menyerap tenaga kerja dan memberi penghasilan bagi masyarakat.

Seorang warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang berencana mengadu nasib ke Jakarta setelah Lebaran adalah Karimullah.

Pria 29 tahun ini bilang sudah mendapatkan pekerjaan sementara sebagai guru di Depok, Jawa Barat, tapi tak menutup kemungkinan akan mencari pekerjaan lain di Jakarta demi mendapatkan gaji lebih besar.

Sebab di daerahnya kesempatan untuk menjadi guru semakin sulit.

"Saya lebih memilih merantau karena sebagian besar lembaga pendidikan di Pamekasan sudah punya tenaga pendidik, jadi sulit bagi saya dan saya juga ingin mencari pengalaman baru," tuturnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, memprediksi jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Idulfitri atau Lebaran mencapai 15.000 orang.

Angka itu, ungkapnya, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 25.918 orang pada 2023 dan 16.207 pada 2024.

Dia memprediksi jumlahnya kembali turun menjadi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa pada 2025.

Budi menyebut penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya program penataan dokumen kependudukan.

"Penataan kependudukan sesuai dengan domisili, di mana penduduk yang datang maupun yang menetap di Jakarta sudah satu tahun, wajib memindahkan dokumen pendudukannya sesuai dengan domisili," papar Budi, Rabu (02/04).

"Dan program ini cukup efektif dan banyak masyarakat Jakarta yang tinggal di daerah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), mereka memindahkan dokumen kependudukannya."

Kata Budi, penurunan ini merupakan kabar positif untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, artinya pembangunan di daerah-daerah sekitar Jakarta sudah merata.

Namun begitu, ia bilang Pemprov Jakarta tetap membuka tangan lebar-lebar kepada pendatang yang hendak mengadu nasib untuk mencari pekerjaan di Jakarta.

Hanya saja para perantau diimbau untuk mempersiapkan dokumen kependudukan seperti surat pindah dari daerah asal.

"Mereka juga diharapkan punya keahlian atau kemampuan dalam bekerja untuk mendukung jika nantinya mau siap bekerja dan bersaing di Jakarta," jelasnya.

"Kalau bisa sudah ada pekerjaannya dan yang terpenting adalah jaminan tempat tinggal."

Benarkah pendatang ke Jakarta akan turun di tengah situasi ekonomi saat ini?

Sejumlah pengamat berkata sebaliknya.

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, justru meyakini arus urbanisasi dari daerah—terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur—ke Jakarta bakal membludak dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan cara yang berbeda.

Hal itu, menurutnya, sudah dan akan terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk di wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Mereka yang tinggal di kota pinggiran Jakarta, ungkapnya, bukan berarti semuanya bekerja di sana. Tapi mereka terpaksa menyingkir demi menekan biaya dari mahalnya hidup di Jakarta.

"Alasan mereka tidak langsung masuk ke Jakarta, karena biaya hidup di Jakarta lebih mahal. Biaya kos atau kontrakan. Sehingga mereka memilih tinggal di Bodetabek ketimbang di Jakarta," papar Nirwono Yoga, Rabu (02/04).

"Jadi sebenarnya mereka tetap bekerja di Jakarta, tapi tinggal di pinggiran Jakarta."

Untuk mengakali beban tersebut para pendatang memilih berangkat kerja ke Jakarta menggunakan transportasi publik seperti kereta commuter line, bus Transjakarta, atau motor. Itu mengapa kemacetan di Jakarta semakin tinggi.

Situasi ini, dari pengamatannya, terjadi sejak tahun lalu.

Di Tangerang Selatan, misalnya, terlihat kenaikan penduduk sebesar 10% yang ditandai dengan munculnya permukiman padat penduduk.

"Makanya Dukcapil Jakarta jangan pakai kacamata kuda dengan melihat angkanya turun berarti masalah di Jakarta berkurang. Tapi buka data Dukcapil di Bodetabek, itu ada angka peningkatan."

"Dan ini seharusnya menjadi warning (peringatan) bagi pemerintah provinsi Jakarta."

Apa penyebab Jakarta tetap diserbu pendatang?

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, bilang faktanya 70% perputaran uang di Indonesia masih terpusat Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya.

Sehingga mau tidak mau, Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan.

Nirwono Yoga menambahkan setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditetapkan, maka Jakarta akan beralih peran dari ibu kota menjadi kota global.

"Arti kota global itu kan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau sudah ditetapkan begitu, [arus urbanisasi] tidak bisa direm lagi," paparnya.

"Orang akan semakin terpacu [ke Jakarta]. Jakarta akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia yang otomatis menggerakkan roda ekonomi di sekitar Jakarta."

"Kalau itu terjadi, suka tidak suka, semua pergerakan ekonomi nasional akhirnya akan mengarah ke Jakarta. Impian mereka [pendatang] adalah berhasil bekerja di Jakarta."

Terlepas dari itu, menurut dia, ada masalah mendesak yang tak bisa dihindari sampai akhirnya para pendatang dari daerah memilih mengadu nasib ke Jakarta.

Masalah itu adalah efisiensi anggaran yang berimbas pada pemangkasan belanja daerah.

Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan soal efisiensi belanja lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Di surat tersebut, ada sejumlah arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD.

Mulai dari membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

Kemudian mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

Selanjutnya mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, meminta agar lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga, dan lain-lainnya.

Bhima Yudhistira dari Celios sependapat.

Ia bahkan berkata pemangkasan anggaran yang "sangat signifikan" ini bakal segera dirasakan efeknya usai Lebaran.

Belanja daerah yang sedianya bisa menggerakkan perekonomian lewat program pengadaan barang dan jasa ke pihak swasta, perjalanan dinas, biaya pegawai honorer, dan lain sebagainya akan dihemat.

Sederhananya, ekonomi di daerah tersebut "langsung macet", kata Bhima.

"Ini artinya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan di daerah atau berhenti karena penghematan anggaran, lebih cenderung mencari pekerjaan ke Jabodetabek," papar Bhima.

"Karena di daerah sedang ada efisiensi. Jadi arus urbanisasi semakin deras kalau begini terus. Sementara meskipun efisiensi, APBD Jakarta besar sekali [Rp91 triliun]."

Problem lain ialah terhentinya sejumlah proyek infrastruktur—yang belakangan dibantah Presiden Prabowo dengan mengatakan bukan menghentikan, tapi menyerahkan proyek-proyek tersebut kepada swasta alias bukan pakai dana pemerintah.

Nirwono Yoga menilai apa pun klaim Prabowo imbasnya pertumbuhan ekonomi di daerah sudah pasti akan turun. Sebab tak ada pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah tersebut.

"Dengan pembangunan infrastruktur tidak menjadi prioritas, otomatis pertumbuhan ekonominya turun di daerah. Urbanisasi ke kota besar, terutama Jakarta bakal meningkat nanti," jelasnya.

Masalah terakhir yang membuat pendatang bakal berbondong-bondong ke Jakarta yakni ramainya penutupan pabrik di berbagai daerah.

Pada awal 2025 saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya ada sembilan perusahaan padat karya di sejumlah daerah menutup pabriknya dan mem-PHK lebih dari 10.000 pekerja.

Kemudian sepanjang 2022 hingga 2024, kementerian juga mendata terdapat 60 pabrik tekstil kolaps dengan jumlah PHK mencapai 250.000 orang.
Merantau demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik

Seorang warga di Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Jawa Timur, Karimullah, merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di tempat asalnya.

Pria 29 tahun ini pun akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta selepas libur Lebaran nanti.

Kini dia mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan teman-temannya di Jakarta untuk mendapatkan informasi apa-apa saja yang harus disiapkannya.

Saat ditemui di rumahnya, Karim—sapaan akrabnya—berkata untuk sementara ia akan bekerja sebagai guru di pondok pesantren di Kota Depok sembari melanjutkan pendidikan.

Alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini bilang tak muluk-muluk soal pendapatan menjadi guru. Ia berharap mendapatkan gaji sesuai upah minimum di sana sebesar Rp5,1 juta.

Pasalnya gaji guru honorer di daerahnya hanya Rp600.000 per bulan.

"Saya lebih memilih merantau karena sebagian besar lembaga pendidikan di Pamekasan sudah punya tenaga pendidik, jadi sulit bagi saya dan saya juga ingin mencari pengalaman baru," tuturnya.

Meskipun begitu, katanya, tak menutup peluang apabila ada kesempatan bakal mencari pekerjaan baru di Jakarta.

Ia mengaku tak takut bersaing dengan perantau dari daerah lain.

Berbeda dengan Karim, pria 25 tahun bernama Samsul Arifin berkata tidak berani merantau ke Jakarta lantaran biaya hidup yang mahal.

"Kemungkinan persaingan di Jakarta juga ketat dan saya juga tidak punya koneksi di sana," ujar Samsul.

Selain itu kondisi ekonomi tetangga dan teman-temannya yang merantau ke Jakarta juga menjadi pertimbangan. Ini karena kehidupan mereka, menurutnya, tidak banyak berubah.

Samsul berharap pemerintah daerah setempat membuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga dia tidak perlu jauh-jauh merantau keluar kota untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Kendati diakuinya, lapangan pekerjaan di Pamekasan masih sangat sulit. Kalaupun ada, upah yang diterima jauh di bawah upah minimum sebesar Rp2,3 juta.

Sebagai informasi, APBD Kabupaten Pamekasan pada 2024 sebesar Rp2,2 triliun, rinciannya pendapatan sebesar Rp1,9 triliun dan belanja Rp2,2 triliun.

Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari bangunan usaha, seperti gudang rokok, pertokoan, dan lainnya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan, sektor pertanian mendominasi lapangan pekerjaan utama di wilayah tersebut sebesar 50,23%, kemudian 20,53% bekerja pada kegiatan formal.

Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 1,74% atau naik 0,34% dibanding tahun lalu.

Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kelompok pengangguran terbuka terbesar yakni 5,08% dan diikuti lulusan perguruan tinggi 3,23%.
Apa bahaya dari situasi ini?

Seperti yang dikatakan para pengamat, derasnya arus urbanisasi ke Jakarta dan daerah sekitar harus menjadi peringatan untuk pemerintah.

Sebab kalau tidak diantisipasi, berbagai persoalan akan muncul.

"Yang pasti Jakarta dan sekitarnya semakin macet, sementara transportasi publik belum memadai," ucap Nirwono Yoga.

"Menjamurnya permukiman-permukiman dapat dan kumuh kalau [pemda] tidak menyediakan tempat yang layak."

"Terakhir pengangguran di Jakarta meningkat."

Dalam skala lebih luas, menurut Bhima, akan terjadi brain drain atau fenomena di mana tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari peluang yang lebih baik.

Berikutnya, jumlah wirausaha yang membuka lapangan kerja di daerah semakin terbatas lantaran banyak yang memutuskan untuk jadi karyawan di kota besar.

"Ketiga tentu jadi beban sosial, kriminalitas yang pada ujungnya memperlebar ketimpangan ekonomi antara kota dan desa," ujar Bhima.
Apa yang harus diperbuat pemerintah?

Bhima menyarankan Presiden Prabowo memikirkan ulang soal kebijakan efisiensi ini, atau setidaknya menyeleksi betul-betul anggaran mana yang bisa dihemat dan tidak.

Sebab pengamatannya, efisiensi ini keputusan yang "blunder" untuk perekonomian daerah.

"Harus dilihat lagi mana daerah-daerah yang masih memiliki kas sehingga bisa menghidupi kegiatannya meskipun dana transfer daerah berkurang."

"Karena ada daerah yang pendapatan aslinya besar, tapi ada yang tidak. Ini kan pukul rata semua dan fatal."

"Jadi saya perhatikan dampak [efisiensi] akan berat dan berkelanjutan dalam jangka menengah bahkan tahun depan masih teras."

Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa dia akan melakukan penghematan anggaran hingga Rp750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya.

Hal ini bertujuan untuk mengongkosi program-program unggulan Prabowo dengan harapan tidak membebani anggaran negara dengan utang baru di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

Mengutip paparan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/02), efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran.
Putaran pertama, penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp300 triliun.

Putaran kedua, melalui hasil efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga melalui penyisiran sampai ke satuan 9 atau item belanja kementerian/lembaga.

Awalnya, efisiensi tersebut ditargetkan hanya Rp306,69 triliun, tetapi hasilnya meningkat menjadi Rp308 triliun.

Namun, hasil efisiensi pada putaran kedua sebanyak Rp59 triliun akan dikembalikan kepada 17 kementerian/lembaga. Dengan begitu, hasil efisiensi pada putaran kedua ini tersisa Rp250 triliun.

Putaran ketiga, merupakan tambahan penerimaan yang disasar dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun pada 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dana yang dikantongi Prabowo pada putaran ketiga ini tersisa Rp200 triliun.

Dengan begitu, dalam tiga putaran ini Prabowo akan mengantongi sekitar Rp 750 triliun dari kebijakan penghematan anggaran.

Apa tanggapan pemerintah?

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo bukan berarti pemerintah tidak belanja.

Akan tetapi, kata Hasan, belanjanya untuk kegiatan-kegiatan yang terukur manfaatnya bagi masyarakat.

"Bukan belanja-belanja yang penuh lemak dan tidak punya dampak terukur bagi pembangunan Indonesia," katanya, Kamis (03/04).

Ia mengeklaim dua bulan terakhir para petani sedang merasakan berkah belanja pemerintah. Sebab presiden memutuskan agar gabah petani dibeli dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram.

"Ini belanja di daerah, bukan belanja di Jakarta. Bulog mendapatkan top up (tambahan) anggaran sebesar Rp16,6 triliun untuk membeli gabah petani."

"Dan akhir Maret lalu sudah lebih dari 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG kira-kira belanja Rp800 juta sampai Rp1 miliar per bulan," jelasnya.

Dengan mempekerjakan 50 orang tenaga kerja dan melibatkan setidaknya 15 vendor supplier bahan baku, sambungnya, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Itu artinya, jumlah tenaga kerja yang terserap dan jumlah uang yang beredar di daerah juga akan bertambah setiap harinya, ucap Hasan Nasbi.

"Jika target minimum 15 juta penerima manfaat tercapai tahun ini, maka Rp71 triliun akan beredar di daerah-daerah. Jika target maksimum 82 juta penerima manfaat bisa dicapai tahun ini, maka Rp171 triliun akan beredar di daerah.

"Ini jauh di atas nilai efisiensi dana transfer ke daerah yang sebesar Rp56 triliun," tegasnya.

Karenanya dia mengklaim apa yang dikhawatirkan pengamat bisa terbantahkan. (*)