Penduduk Miskin Ekstrem Ingin di Nol Persenkan, 'Seiring Masa Jabatan Gubri Habis'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubri Syamsuar berharap tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau terus turun.

Bahkan di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar berharap kemiskinan ektrem sudah mencapai 0 persen pada Desember tahun ini.

"Bagaimana pun juga kemiskinan ekstrem ini adalah tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama sehingga harapan kita nantinya bisa 0 persen," sebut Syamsuar saat rapat bersama Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, Senin (23/10/2023) di Kantor Gubernur Riau.

Gubri berharap Pemprov bersama Baznas Riau terus bersinergi untuk menjawab hal yang menjadi langkah prioritas Pemprov Riau.

Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan sampaikan, hingga saat ini zakat yang terkumpul berjumlah Rp43 miliar.

Diprediksi hingga akhir tahun 2023 dapat terkumpul hingga Rp 50 miliar.

Masriadi menambahkan, terkait dengan kemiskinan ekstrem, pihaknya memiliki program bersama kabupaten/kota dalam bentuk pendayagunaan Rp750 juta untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tetapi, dana tersebut belum disalurkan kepada kabupaten/kota di Provinsi Riau sebab alasan pengelolaan dari kabupaten/kota yang belum sesuai harapan.

"Setelah kita monitoring besar-besaran, kami mendapati bahwa pengelolaannya tidak baik. Maka kami masih menahan uang itu semua, kecuali di Kepulauan Meranti yang memiliki pengelolaan yang baik. Dana yang harusnya sudah disalurkan itu, saat ini masih ada di Baznas, dan saya pikir ini dapat digunakan untuk menindaklanjuti arahan terkait kemiskinan ekstrem tersebut menjelang Desember nanti," lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem tersebut jumlah besarannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Di kelurahan Sri Meranti, kata Masriadi, dalam penyalurannya terdeteksi 1.800 warga miskin ekstrem. Namun, setelah ditinjau kelokasi, pihak kelurahan tidak menemukan jumlah miskin esktrem hingga 1.800 bahkan hanya tercatat 180 warga.

"Ini sudah kami cek berkali-kali, namun lurahnya tetap tidak menemukan jumlah yang 1.800 tersebut. Maka sepertinya data tersebut harus diverifikasi lagi sehingga kita mendapatkan data yang sesuai," sebutnya. 

Posisi Baznas dalam hal ini tetap merupakan bagian dari pemerintah dan sudah di undang-undang. Tugasnya membantu pemerintah sebagai lembaga non struktural untuk menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsi Baznas.

Diketahui, angka kemiskinan ekstrem nasional tahun 2022 sebesar 2,4 persen, sedangkan di Proviani Riau tercatat sebesar 1,40 pers3n atau 100,33 jiwa.

Miskin ekstrem adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah Rp10.739 per hari arau Rp1.288.680 per keluarga per bulannya.

Dari data yang ada jumlah penduduk dengan kategori miskin ekstrem yang terbanyak yakni di Kabupaten Kampar sebanyak 15.450 jiwa, Rokan Hilir 15.160 jiwa, Rokan Hulu 14.080 jiwa, Indragiri Hulu 11.150 jiwa, Kepulauan Meranti 10.500 jiwa, Pelalawan 9.650 jiwa, Siak 6.420 jiwa, Indragiri Hilir 5.020 jiwa, Kuantan Singingi 4.880 jiwa, Pekanbaru 4.010 jiwa, Bengkalis 3.400 jiwa dan Dumai 620 jiwa.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Riau, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Dikatakan Gubri, untuk menekan kemiskinan ekstrem diperlukan konsolidasi dan kolaborasi lintas kewenangan, lintas sektoral, sinergitas.

Kemudian juga ada tiga strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Pertama adalah dengan melakukan pengurangan beban masyarakat dengan membantu melalui program bantuan sosial.

''Pengurangan beban masyarakat ini seperti bantuan sosial dan jaminan sosial. Ini saya lihat di Riau ada yang dapat bantuan, ada yang tidak. Yang tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat, ya kita beri bantuan dari pemerintah daerah sehingga nanti masyarakat merasakan keadilan,'' katanya.

Strategi kedua yaitu, peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang nantinya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait.

Seperti contohnya program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), sebutnya.

"Terutama untuk penduduk yang tamatan SD dan SMP ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan agar nanti dia bisa bekerja. Sehingga nanti dia ini bisa membuka usaha sendiri dan mandiri untuk mendapatkan penghasilannya,'' ungkapnya.

Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan seperti adanya program rumah layak huni dan program sanitasi. Atau bisa juga melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

"Ini sempat disinggung langsung oleh Menteri PUPR Basuki, kalau rumah layak huni dan sanitasi yang perlu kita bantu. Karena itu perlu kita data terlebih dahulu,'' ujarnya. (*)