Pengawasan Kelautan Diperkuat, Menteri KP: Terutama Wilayah Rawan Illegal Fishing

 JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono ingin ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Trenggono memastikan akan memperkuat pengawasan di wilayah rawan illegal fishing. "Ekosistem pengawasan harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi serta sarana pendukung lainnya," ujar Trenggono saat mengunjungi Pusat Pengendalian (PUSDAL) Kementerian Kelautan dan Perikanan dirilis Republika.co.id, Selasa (29/12).

Trenggono menekankan pentingnya ekosistem pengawasan yang terintegrasi sebagai pendekatan yang komprehensif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemberantasan //illegal fishing//. Hal tersebut penting agar aparat di lapangan dapat merespon berbagai dinamika dan tantangan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Trenggono menyinggung selain kapal ikan asing ilegal, pemantauan dan pengawasan terhadap kapal Indonesia juga harus dilaksanakan. "Saya sangat concern dengan isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan harus benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan," lanjut Trenggono.

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono menyaksikan secara langsung fasilitas PUSDAL KKP dan mendengarkan penjelasan terkait teknologi dan mekanisme kerja pemantauan kapal perikanan yang disampaikan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono. Trenggono menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pemantauan yang sudah dimiliki oleh PUSDAL. Dia memastikan akan terus memperkuat termasuk diantaranya dengan dukungan data RADAR."Data pemantauan harus semakin real-time agar operasi di laut memiliki tingkat keberhasilan yang baik," sambung Trenggono.

Dalam arahannya kepada jajaran Ditjen PSDKP, Trenggono juga menyampaikan agar pengawasan di wilayah yang rawan illegal fishing terus ditingkatkan. Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan di wilayah rawan khususnya di pulau-pulau terluar juga memiliki makna penting dari sisi kedaulatan. "Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ingin merampok kekayaan laut nusantara," kata Trenggono. (*)