Pengorbanan para Ibu Sungguh Dahsyat Bisa Buat Ekonomi Lebih Makmur, 'Tetapi juga Membesarkan Anak, yang Tidak Pernah Bisa Berhenti Bekerja'

HARI IBU secara tradisional mengingatkan kita akan pengorbanan para ibu dalam membesarkan anak, dan laki-laki mendapat perlakuan istimewa.

Namun sebuah lembaga riset Indonesia - Australia mengukur 'pengorbanan' ibu yang berhenti bekerja demi mengurus anak dan rumah tangga secara ekonomi mencapai US$123 milyar (Rp1600 trilyun).

Agnes Wulandari terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mengurus anaknya yang sakit.

Kantornya tidak memberikan fleksibiltas yang memampukan dirinya merawat anaknya di Rumah Sakit sambil mengerjakan tugasnya sebagai konsultan pajak.

"Aku galau gitu antara lanjut (bekerja) atau tidak. Tapi kayaknya pilihannya lebih baik anakku dulu," ungkap Agnes yang akhirnya memutuskan berhenti sebagai konsultan pajak pada 2015 lalu. 

Jutaan perempuan lainnya menghadapi situasi dilematis yang sama seperti Agnes, antara memilih rumah tangga atau karir. Dan sebagian besar mereka mengambil pilihan pertama.

"Aku sadar mereka (anak-anak) masih di golden period, kecerdasan mereka itu ditentukan di masa-masa ini," kisah Febi Purnamasari yang baru saja berhenti dari sebuah perusahaan media.

"Berangkat dari situ dan aku juga merasakan rutinitas yang melelahkan, ketika aku sampai rumah anak-sanak sudah tidur. Setelah menimbang sekian lama, butuh berbulan-bulan untuk akhirnya memutuskan mengundurkan diri," sambungnya.

Situasi seperti ini spesifik perempuan, dan tidak dihadapi oleh kebanyakan pria.

Pada 2016 kira-kira 1,7 juta perempuan dari 11 juta perempuan usia 20-24 tahun keluar dari angkatan kerja karena alasan pernikahan dan punya anak. Hal ini berdasarkan temuan lembaga riset Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG).

"Studi kami menunjukkan bahwa sekitar 40% perempuan itu berhenti bekerja pada tahun pertama setelah mereka mempunyai anak pertama mereka", kata ekonom AIPEG Ariane Utomo.

Lembaga itu juga menemukan bahwa perempuan yang keluar dari pekerjaan karena menikah dan punya anak baru akan kembali lagi bekerja tetap di usia sekitar 40 tahun, setelah anak mereka cukup besar.

"Urusan rumah tangga tugas perempuan?"

Ini terkait dengan pandangan sosial dan budaya Indonesia, yang menempatkan urusan kerumahtanggaan sebagai tugas perempuan.

"Di budaya kita, di budaya keluarga kami juga masih begitu sih paradigmanya. Laki-laki yang tulang punggung keluarga. Jadi yang justru harus dipertahankan adalah pekerjaan suami. Istri harus mengalah, kalau di keluarga kami sih begitu", kata Febi.

"Cewek itu (seakan) harus ngurusin anak. Jadi paling yang duluan itu keluarga, baru yang kedua kerjaan atau apa gitu", kata Agnes.

Lelaki, atau suami, diperlakukan berbeda dalam konteks budaya tradisional. Dan itu masih diidap oleh banyak kalangan, termasuk manusia modern terdidik di perkotaan.

Karenanya, ketika muncul pilihan soal siapa yang terus bekerja, maka yang harus menyerah untuk berhenti bekerja adalah isteri. Padahal, tak jarang perempuan yang berhenti bekerja memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami mereka, seperti Ernawati.

"Sebenarnya pendapatan saya kalau diakumulasikan lebih besar dari suami saya, waktu kita masih sama-sama kerja. Tapi tetap saja saya bilang yah tak apa-apa, toh saya bilang sayanya mau, bukan terpaksa", kata Erna yang tadinya bekerja sebagai konsultan manajemen.

"Kerugian besar atas potensi produktivitas"

Angka partisipasi perempuan di angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah 53%, yang artinya 1 dari 2 perempuan di usia kerja (15-64 tahun), tidak bekerja.

"Itni adalah kerugian besar atas potensi produktivitas Indonesia", kata Ariane Utomo yang biasa dipanggil Ririn.

Menurut perhitungan AIPEG, apabila pada tahun 2025 angka partisipasi perempuan dinaikkan menjadi 59%, maka PDB Indonesia akan meningkat sebesar $123 milyar menjadi lebih dari $3,4 trilyun (Rp45 ribu trilyun). Angka ini sedikit di bawah PDB Rusia saat ini.

PDB per kapita Indonesia juga akan meningkat sebesar $432 menjadi lebih dari $4 ribu. Ini setara dengan PDB per kapita Paraguay saat ini.

Meningkatkan angka partisipasi dari 53% menjadi 59% berarti ada 7,7 juta pekerja perempuan yang bertahan di pekerjaannya,

Lantas bagaimana agar para ibu pekerja ini tidak perlu berhenti?

Salah satu rekomendasi AIPEG antara lain, "melakukan advokasi perubahan persepsi masyarakat dan mendorong program dan kebijakan publik untuk membuat partisipasi di sektor formal lebih mudah." 

'Memberikan fleksibilitas'

Kebijakan publik lain yang direkomendasikan adalah opsi pekerjaan paruh waktu atau jadwal yang fleksibel, yang sejauh ini belum diatur di UU Ketenagakerjaan Indonesia.

"Di negara lain ada opsi bekerja paruh waktu di sektor formal. Artinya kita bisa tetap menjadi pekerja tetap, tapi kita bekerja paruh waktu, dan gaji dan tunjangan kita di pro-rata. Misalnya yang tadinya dapat cuti 20 hari setahun, kalau kita kerja hanya setengah minggu, cuti tahunan kita dipotong jadi hanya lima hari", terang Ririn.

Opsi ini pun ditanggapi positif para ibu pekerja. Semua perempuan yang diwawancarai mengatakan mau kembali bekerja jika bisa dilakukan paruh waktu.

Sebagian perusahaan pun menyadari kondisi penuh tekanan pada para ibu pekerja ini dan karenanya memberikan kebebasan kepada para manajer perusahaan untuk memberikan fleksibilitas kepada pekerja berdasarkan diskresi mereka.

"Kita minta atasannya untuk mengatur, secara organisasi fleksibilitas itu diberikan sepanjang pekerjaannya masih bisa dibereskan. Tapi memang itu tidak bisa di semua fungsi", kata Vice President for Human Capital Astra Credit Companies (ACC), Matilda Rotinsulu.

Untuk mengakomodasi ibu pekerja, ACC memberikan beberapa fasilitas pendukung seperti ruangan untuk menyusui dan memeras ASI dan fasilitas menyimpan ASI.

"Setelah lebaran, pembantu pulang, babysitter belum pulang. Rata-rata masa cuti akhirnya mereka perpanjang. Jadi yang kita lakukan, dan ini sudah berjalan empat tahun, kita kasih mereka fasilitas anak sepanjang minggu pertama setelah lebaran. Kita upah beberapa babysitter profesional untuk menjaga anak-anak mereka. Jadi mereka punya waktu, sekaligus kerja sekaligus ngeliatin anak-anak", papar Matilda

Fleksibilitas lain yang dapat ditawarkan perusahaan, kata Matilda, adalah penilaian kinerja.

"Yang bisa kita lakukan sebenarnya, tidak menuntut bahwa mereka harus tetap berkinerja sebagaimana waktu mereka masih belum punya anak. Mungkin penilaian kinerja mereka akan berbeda tapi mereka sebenarnya sadar bahwa itu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan", kata Matila.

"Kita tahu bahwa akan ada masa-masa produktivitas dia (pekerja perempuan) akan turun, tapi bukan berarti akan hilang sama sekali." 

'Diskriminasi bagi ibu pekerja'

Kebijakan publik lainnya adalah menghilangkan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja seperti UU yang memberikan keleluasan kepada perusahaan untuk tidak memperbolehkan pasangan suami istri bekerja di satu perusahaan yang sama. 

Namun kebijakan ini sudah dibatalkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi pekan lalu.

Diskriminasi berbasis gender lainnya, menurut Ririn, terkait fiskal dan pengupahan.

"Ada laporan bahwa kalau perempuan menikah dengan pendapatan tertentu dan suaminya juga bekerja, kalau NPWP mereka pisah, ada kemungkinan perempuannya jadi kurang bayar. Artinya beban pajaknya dia lebih tinggi hanya karena dia punya NPWP terpisah", kata Ririn.

"Lalu soal upah harian. Kalau cuti, (pegawai perempuan) tidak mendapatkan uang harian: uang makan,uang transportasi. Kadang-kadang uang harian ini signifikan sekali proporsinya dari jumlah penerimaan mereka."

"Mungkin bagi perempuan di kelas menengah tidak apa-apa, tapi kadang-kadang bagi mereka di kelas menengah ke bawah, efek ekonominya lumayan besar." 

Rekomendasi lain yang diberikan AIPEG adalah mendorong representasi perempuan di tingkat kepemimpinan dengan membuat target - bukan kuota - jumlah pemimpin perempuan di organisasi, baik swasta dan pemerintahan.

Bagaimanapun, banyak perempuan yang dengan sadar memutuskan berhenti bekerja untuk mengasuh anak mereka demi perkembangan anak yang optimum. 

Lagipula, belum ada penelitian yang menunjukkan kerugian ekonomi dari kegagalan asuh generasi muda.

Dan hal ini pun disadari oleh Ririn, "Namun dari hasil studi kami ini kita tidak ingin menyampaikan bahwa perempuan itu harus kerja, kerja, kerja untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke depan. (*)