Pentingnya Kolaborasi Antara Unsur Adat, Agama dalam Mendukung Jalannya Pemerintahan di Riau
PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara unsur adat, agama, dan pemerintah dalam mendukung jalannya pemerintahan di Provinsi Riau.
Penegasan tersebut disampaikan dalam forum konsultasi bersama yang mengusung semangat “tali berpilin tiga”, sebuah konsep yang mencerminkan persatuan kekuatan sosial masyarakat.
Forum yang digelar di Balai Dang Merdu BRK Syariah itu dinilai menjadi ruang strategis untuk menyatukan peran masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah.
Menurut SF Hariyanto, sinergi ini penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan.
Konsep “tali berpilin tiga” sendiri merujuk pada kolaborasi antara Forum Komunikasi Masyarakat Riau, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Adat Melayu. Ketiga unsur ini dianggap memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial sekaligus menopang stabilitas pemerintahan di daerah.
SF Hariyanto menekankan bahwa forum ini bukan sekadar simbol kebersamaan, melainkan representasi nyata dari sistem nilai yang telah lama hidup di tengah masyarakat Riau.
Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan jalannya pemerintahan.
Lebih jauh, ia menyebut forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai wadah menyelaraskan kebijakan dan arah pembangunan.
Dengan demikian, setiap langkah pemerintah dapat berjalan seiring dengan aspirasi masyarakat dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, terutama terkait keterbatasan akibat dinamika dana transfer dari pusat.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menghambat inovasi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian daerah.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengumpulkan seluruh unit Samsat di Riau untuk menandatangani kesepakatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (*)
