Penyebaran Narasi 'Satu Putaran' Bermotif 'Politis' di Pemilu 2024, Perludem: 'Tujuannya untuk Hindari Pilpres yang Legitimasi Kuat'
JAKARTA - Penyebaran narasi pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan alasan "efisiensi anggaran" hingga "mengurangi tensi politik" dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi, kata pengamat politik dan pemilu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai alasan-alasan tersebut "tidak masuk akal". Sebab konstitusi memberi ruang untuk pemilu dua putaran agar presiden yang terpilih memiliki legitimasi kuat.
"Penyebaran narasi satu putaran bermotif politis."
"Kesannya semacam tidak bisa menerima atau 'menyalahkan' pemilu dua putaran. Padahal kalau dirunut, niatnya dibuat dua putaran didesain supaya presiden terpilih bisa mendapat legitimasi dari publik," kata Khoirunnisa didepan media, Selasa.
Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menduga narasi itu bermotif politik, salah satunya karena terkait peta koalisi dan dukungan yang mungkin berubah jika pemilu berlangsung dua putaran.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa pemilihan presiden dapat diselenggarakan satu putaran apabila salah satu pasangan calon mendapat lebih dari 50% suara.
Selain itu, pasangan calon tersebut juga harus meraup paling sedikit 20% suara di 20 provinsi di Indonesia.
Sejauh ini, sejumlah lembaga survei memprediksi bahwa pilpres kemungkinan berlangsung dalam dua putaran, meski ada pula beberapa yang meyakini satu putaran.
Narasi pilpres satu putaran ini berulang kali digaungkan oleh sejumlah pejabat eksekutif, tokoh organisasi masyarakat, hingga pemengaruh di media sosial.
Namun yang menjadi persoalan, menurut Perludem, adalah alasan "tidak masuk akal" yang menyertainya seperti untuk "menghemat anggaran" hingga "mengurangi tensi politik".
"Yang namanya demokrasi, namanya penyelenggaraan pemilu memang ada biayanya. Kalau tidak mau keluar uang, ya tidak ada pemilu," kata Khoirunnisa.
Di ranah media sosial, narasi itu disuarakan oleh komika Kiky Saputri melalui akun X miliknya.
Kiky mengatakan kalau pemilu diselenggarakan dua putaran, "bukan cuma anggaran yang nambah, tapi juga perdebatan, dan permusuhan."
Pernyataan itu menuai ribuan respons.
Beberapa pengguna X menyanggah pernyataan Kiky, dan berpendapat bahwa pemilu dua putaran beserta perdebatan yang menyertainya adalah bagian dari proses demokrasi.
Di sisi lain, Partai Hijau Indonesia justru menggaungkan perlawanan terhadap pilpres satu putaran.
Melalui gerakan "Salam 4 Jari" dan tagar #BukanPrabowoGibran, mereka berharap dapat menyatukan para pendukung kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar dapat mengalahkan Prabowo Gibran pada putaran kedua.
“Kemenangan dalam satu putaran, ini yang tentunya tidak kami harapkan. Karena kami berharap ada pertarungan putaran kedua, supaya napasnya lebih panjang, terus kemudian supaya juga koalisi opisisi bisa terjadi,” ungkap John Muhammad, aktivis penggerak "Salam 4 Jari" sekaligus presidium Partai Hijau.
Siapa saja tokoh yang menggaungkan narasi satu putaran?
Narasi satu putaran demi "efisiensi anggaran" tidak cuma muncul di media sosial, namun juga diutarakan oleh para pejabat eksekutif hingga tokoh organisasi masyarakat.
Pada Jumat (02/02), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan setuju agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran dengan alasan dapat menghemat anggaran hampir Rp30 triliun.
Apalagi menurutnya, semua pasangan calon optimistis untuk menang satu putaran.
"Siapa pun yang terpilih itu biarkanlah. Tapi kalau saya ditanya, sekali atau dua kali, dilihat dari manfaatnya. Kalau kita sekali putaran, kita efisiensi anggaran hampir Rp 30 triliun," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Presiden, dikutip dari Kompas.com.
Narasi senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yang mengajak masyarakat untuk berdoa agar pilpres berlangsung satu putaran untuk menghemat anggaran hingga Rp27 triliun.
"Jika Rp 27 triliun itu dialokasikan untuk provinsi di Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang dapat dibangun," kata Ansar dikutip dari Tempo.
Sejumlah pejabat eksekutif lainnya juga pernah menggaungkan hal serupa seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain lagi-lagi soal anggaran, Zulkifli Hasan beralasan pemilu satu putaran akan membuat suasana politik di Indonesia lebih kondusif.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) --sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia-- turut mengharapkan pemilu berlangsung satu putaran.
“Kita bisa hemat anggaran. Pas puasa nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusuk. Tidak disibukkan dengan kampanye dan hiruk-pikuk lainnya,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dikutip dari Kantor Berita Antara.
Mayoritas pihak yang menggaungkan pilpres satu putaran adalah yang secara terbuka mendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti Menteri Bahlil, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan.
Optimisme untuk memenangkan pemilu satu putaran juga diutarakan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyokong Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2024, Megawati bertanya kepada para relawannya, "Jadi Insya Allah kita akan menang satu putaran, siap?"
Pertanyaan itu dijawab oleh para relawannya yang berkata, "Siap".
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, mengatakan target menang satu putaran "sah-sah saja" mengingat target itu muncul dari dua kubu, yakni kubu 02 dan 03.
Akan tetapi, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan keduanya adalah "hal yang sangat berbeda".
Menurut Chico, pernyataan Megawati adalah target yang diutarakan untuk "membakar semangat relawan" dan "memperjuangkan kemenangan" tersebut.
"Buat kami memenangkan satu putaran itu hal yang menguntungkan bagi siapa pun, tapi dengan cara yang tidak curang," kata Chico ketika dihubungi.
"Sementara gaung-gaung satu putaran yang dikatakan untuk 'efisiensi anggaran', menurut kami itu adalah narasi yang ingin dinyatakan supaya ketika ada paslon yang menang dengan segala cara, maka itu dianggap sebagai hal yang wajar," sambung Chico.
TPN juga mengatakan narasi pemilu satu putaran demi efisiensi anggaran adalah "sesat" dan "tidak berdasar" karena konstitusi justru memberi ruang untuk pemilu dua putaran agar presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat.
Benarkah demi 'menghemat anggaran'?
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai alasan menghemat anggaran "tidak tepat" dan "tidak masuk akal" untuk menggaungkan narasi pemilu satu putaran.
Pasalnya, pemilu sudah menjadi proses demokrasi yang pasti diselenggarakan setiap lima tahun dan pemerintah "harus" sudah menyiapkan anggarannya untuk dua kali putaran.
Pemilu dua putaran pun, sambung Khorunnisa, bertujuan untuk memastikan legitimasi presiden yang terpilih sebagai pilihan rakyat.
"Kita tahu setiap lima tahun ada pemilu dan disebutkan di undang-undang kalau pemilu itu dibiayai oleh APBN. Kalau dikatakan atas nama efisiensi ya tidak pas juga, karena desain anggarannya, desain pemilunya sudah ada," ujar Khoirunnisa.
Dia mengatakan bahwa anggaran ini adalah ongkos demokrasi yang sudah disepakati harus ditanggung oleh negara berdasarkan konstitusi.
"Kok seperti tidak percaya dengan konstitusi yang sama-sama dibuat, jadi narasi-narasi efisiensi itu tidak bisa diterima," tutur dia.
Anggaran pemilu sendiri telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun untuk dua putaran.
Kementerian Dalam Negeri pun telah menjamin ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 menjadi dua putaran.
Biaya terbesar dalam penyelenggaraan pemilu, menurut Perludem, adalah membayar honos petugas-petugas pemilu yang jumlahnya mencapai enam juta hingga tujuh juta orang di seluruh Indonesia.
"Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu bisa dihemat, tentu ada. Misalnya KPU tidak perlu sering-sering bikin acara seremonial, kalau mengundang orang banyak bisa memanfaatkan platform digital. Efisiensi tentu bisa dilakukan," jelas Khoirunnisa.
Dia juga menggarisbawahi bahwa besarnya biaya itu adalah ongkos yang harus diambil untuk mendapatkan pemimpin secara demokratis.
"Kalau tidak mengambil jalan demokratis, saya rasa bayarannya lebih besar lagi. Bayaran bagi kebebasan sipil dan ruang-ruang demokrasinya akan lebih besar lagi," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Firman Noor dari BRIN mengatakan bahwa narasi semacam ini menggambarkan perspektif "antidemokratik".
Menurut Firman dalam konteks ini, proses demokrasi tidak bisa dibenturkan dengan alasan efisiensi anggaran.
"Itu logika yang tidak terkait dengan semangat demokrasi, hakekat demokrasi itu tidak mengarah pada efisiensi," kata Firman.
Oleh sebab itu, dia menilai argumen semacam ini hanyalah "alasan pembenar" untuk melegitimasi pemilu satu putaran dengan cara-cara yang diduga tidak etis.
Adu gagasan 'bukan hal yang harus dihindari'
Alasan lainnya yang kerap mengemuka dalam narasi pilpres satu putaran adalah untuk meredam tensi politik, mengurangi perdebatan hingga permusuhan.
Menurut Perludem, perdebatan dan adu gagasan adalah hal yang wajar terjadi dalam iklim demokrasi, terutama di tengah kontestasi pilpres.
"Kalau alasannya supaya tidak terlalu gaduh suasana politiknya, menurut saya wajar saja mengadu gagasan. Itu bukan hal yang harus dihindari, kok kita jadi takut sih mengadu gagasan?" kata Khoirunnisa.
"Justru orang berdebat jangan dianggap sebagai sesuatu yang bising dan harus dihindari, itu hal yang lumrah saja," ujar dia.
Pemilu dua putaran justru dinilai sebagai proses demokrasi alamiah yang dapat membentuk pemerintahan yang legitimasinya terjamin dalam lima tahun mendatang.
"Kalau dua putaran, secara alamiah kita akan melihat kubu mana bersatu dengan kubu mana. Bagi presiden terpilih, keuntungannya adalah presiden yang terpilih tidak menjadi minoritas di parlemen," jelas dia.
Seberapa besar peluang pilpres satu putaran?
Sejumlah pengamat politik sebelumnya telah mengutarakan bahwa peluang Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran semakin kecil.
Hal senada juga disampaikan Firman, mengacu pada mayoritas survei yang menunjukkan bahwa suara Prabowo-Gibran "stagnan" di kisaran 40-an persen.
Ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa hasil survei Prabowo-Gibran mencuat di atas 50%, tapi bagi Firman itu semacam "anomali".
Berikut hasil survei terakhir dari sejumlah lembaga:
Charta Politika, 4-11 Januari 2024: Prabowo-Gibran 42,2%, Ganjar-Mahfud 28%, dan Anies-Cak imin 26,7%
Poltracking Indonesia, 1-7 Januari 2024: Prabowo-Gibran 46,7%, Ganjar-Mahfud 20,6%, dan Anies-Cak imin 26,9%
Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, 16-26 Januari 2024: Prabowo-Gibran 50,07%, Ganjar-Mahfud 19,7%, dan Anies-Cak imin 22%
Indikator Politik Indonesia 10-16 Januari 2024: Prabowo-Gibran 48,55%, Ganjar-Mahfud 21,6%, dan Anies-Cak imin 24,17%
Lembaga Survei Indonesia (LSI), 10-11 Januari 2024: Prabowo-Gibran 47%, Ganjar-Mahfud 21,7%, dan Anies-Cak imin 23,2%
Selain itu, Firman mengatakan ada semacam keresahan dari kubu 02 jika pemilu berlangsung dua putaran.
Dengan asumsi Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin yang lolos ke putaran kedua apabila mengacu pada hasil-hasil survei, Firman memprediksi kubu Ganjar-Mahfud akan lebih berpeluang bergabung dengan kubu 01.
"Bisa saja nanti akan terbangun musuh bersama di antara kubu 01 dan 03 yang sudah gregetan dengan kubu 02, sehingga suara mereka berkumpul. Mungkin ada juga dari 01 dan 03 yang bergabung dengan 02, tapi saya kira tidak signifikan dengan mereka yang menentang 02," jelas Firman.
