Peremajaan Sawit Rakyat Sangat Diminati untuk 'Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas'

BPDPKS memberikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit rakyat.

PEKANBARU - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan banyak program untuk meningkat kualitas dan produktivitas kelapa sawit rakyat.

"Salah satu program yang paling diminati adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)."

"Program ini telah berjalan sejak 2017 lalu. Selama lima tahun, hingga 2021, BPDPKS sudah menyalurkan dana sebesar Rp6,59 triliun untuk peremajaan 242.537 hektar sawit rakyat," kata Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti pada media, Sabtu (5/3/2022).

Khusus untuk di Provinsi Riau, capaian program PSR selama lima tahun berjalan sudah mencapai 31.319 hektar atau sekitar 12,9 persen dari capaian nasional.

"Untuk realisasi PSR selama lima tahun, 2017 sampai dengan 2021 sudah seluas 31.319 hektar. Dengan dana tersalur sekitar Rp850 miliar. Dengan melibatkan 11 kelembagaan petani yang terdiri dari 12.894 pekebun," katanya.

Dia merincikan, Pelalawan menjadi daerah dengan capaian PSR tertinggi, yakni 6.669 hektar dan menyerap dana BPDPKS sebesar Rp187 miliar dan melibatkan 2.776 pekebun.

Kemudian Kabupeten Kampar, yakni seluas 6.374 hektar, dengan menyerap dana Rp168 miliar dan melibatkan 1.997 pekebun. Di Kuantan Singingi seluas 6.019 hektar, menyerap dana BPDPKS sebesar Rp106 miliar dan melibatkan 2.516 pekebun. Rokan Hulu, capaian PSR seluas 4.249 hektar, dengan menyerap dana Rp107 miliar dan melibatkan 1.722 pekebun. Di Kabupaten Siak, capaian PSR seluas 3.701 hektar, menyerap dana Rp101 miliar dan melibatkan 1.520 pekebun.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hulu, capaian PSR-nya tercatat seluas 2.295 hektar, dengan menyerap dana Rp68 miliar dan melibatkan 952 pekebun. Rokan Hilir dengan capaian PSR 1.199 hektar, dengan menyerap dana Rp31 miliar dan melibatkan 516 pekebun. Di Bengkalis, capaian PSR-nya seluas 410 hektar dengan dana terserap Rp11 miliar dan melibatkan 146 pekebun.

Tetapi capaian terendah adalah Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dumai seluas 243 hektar, menyerap dana Rp7 miliar dan melibatkan 132 pekebun. Sedangkan Indragiri Hilir baru 155,14 hektar dengan menyerap dana Rp4 miliar dan melibatkan 82 pekebun. (*)