Peringatan Hari Buruh Internasional 2023, Gubri: 'Saya Mau Buruh Sejahterah'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Peringatan hari buruh internasional yang telah ditetapkan pada tahun ini yakni 1 Mei 2023 ini, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar M.Si mengatakan buruh merupakan tulang punggung ekonomi bangsa.

"Peringatan hari buruh internasional ditetapkan sebagai hari libur nasional."

"Hari ini diperingati di seluruh dunia untuk menghormati perjuangan pekerja dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak serta ada sejarah panjang terkait hari buruh. Saya mau buruh sejahtera mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak," kata Gubri Syamsuar berjanji akan kuatkan dengan peraturan daerah agar seluruh  buruh di Riau mempunyai kehidupan yang layak.

Tetapi Syamsuar mengingatkan kembali bahwa, masyarakat yang ada di Negeri Melayu (Riau) identik dengan menjaga marwah adat, adab dan sopan santun dalam kehidupan. "Jadi dalam menyampaikan aspirasi juga harus tetap mengkedepankan norma-norma nilai yang beradab untuk menjaga marwah masyarakat Riau," pesannya.

Menurutnya, buruh harus dihormati serta harus mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. "Selagi ada kebijaksanaan pemerintah daerah, saya akan kuatkan dengan peraturan daerah agar seluruh  buruh di Riau mempunyai kehidupan yang layak. Upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan juga harus bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan baik," kata Syamsuar pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 ini,  Selasa (1/5). 

Pada peringatan hari buruh, Gubernur Riau, Syamsuar berpesan dan berharap aspirasi para buruh dan tenaga kerja yang disampaikan kepada pemerintah sesuai jalur yang telah ditetapkan.

"Selamat hari buruh internasional, salurkan aspirasi sesuai jalur yang telah ditetapkan. Tetap memelihara suasana kebersamaan, aman dan damai," kata Syamsuar.

Ia memastikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusa agar ditindaklanjuti supaya apa yang menjadi harapan bersama bisa terwujud.

"Aspirasi yang disampaikan nantinya tentu akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat," sebutnya.

Syamsuar mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja melalui banyak pelatihan bagi tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Pemerintah juga telah memperluas kesempatan kerja dan pemerataan lapangan kerja. Job Market Fair terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau serta mengoptimalkan dan memberdayakan Balai Latihan Kerja  Industri (BLKI).  

Terkait tuntutan yang disampaikan KSBI, FSP-KEP, SPSI, lanjut Syamsuar akan segera ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan dinas instansi  maupun lembaga terkait agar tuntutan para buruh bisa direalisasikan.

"Tuntutan para buruh wajib saya perhatikan, walaupun  tuntutan tersebut tidak semua ada pada kewenangan daerah, tetapi juga kewenangan pemerintah pusat.  Hal-hal yang menjadi porsi daerah akan segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan baik. Ini komitmen saya," tegas Syamsuar.     

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,  menurut  Syamsuar hal tersebut tidak berpengaruh di Riau dan masuknya tenaga kerja asing akan dibatasi.

Tenaga asing yang diterima memang mempunyai keterampilan (skill)  yang andal, sementara yang tidak mempunyai keterampilan (unskill) akan ditolak.

"Kita memang memerlukan investasi asing untuk  berbagai pengembnagan pembangunan, keberadaan tenaga kerja dari investor yang masuk harus dibatasi, yang boleh masuk adalah tenaga  kerja asing yang memang memiliki keterampilan khusus, sementara tenaga kerja asing yang tidak memiliki ketarampilan kita tolak," katanya lagi. (*)