Peringati Hari Anti Korupsi se Dunia, Kasusnya di Riau 'Belum Berkurang dan Ditutup-tutupi'
Koordinator Fitra Riau Triono Hadi
PEKANBARU - Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada 9 Desember 2021 ini setelah diamat-amati kasusnya di Riau dinilai belum berkurang dan ditutup-tutupi.
"Dari hasil evaluasi lima sampai enam tahun lalu di Riau belum banyak berubah, korupsinya malah masih parah," hasil pengamatan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Triono Hadi pada wartawan, Kamis (9/12) tadi dalam penilaiannya.
"Kasus korupsi di Riau belum berkurang dan bahkan masih dianggap masih parah."
"Dari kondisi terkini dan yang masih berjalan kasus korupsi di Riau, ini menandakan belum ada penurunan kasus korupsi di Riau," kata Triono lagi.
Padahal puncak Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2016 silam digelar di Riau, namun setelah pelaksanaan tersebut masih banyak pejabat yang tersandung korupsi di bumi Lancang Kuning.
Triono Hadi menyampaikan peringatan HAKI harus dimaknai dengan upaya me-repleksi apa - apa saja uang sudah dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap korupsi.
"Bukan diperingati dengan euforia peringatan hari Anti Korupsi nya melainkan me-repleksi," ujarnya.
Belum berubahnya di Riau soal korupsi, menurut Triono Hadi yang dilakukan salah satunya evaluasi.
"Sejauh mana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir," katanya.
"Apa yang harus dilakukan tentunya mengevaluasi apakah sudah berjalan selama ini pencegahan korupsi di daerah," jelasnya.
Tetapi Triono Hadi kembali menyebutkan, membuka semua kanal informasi dan menyediakan informasi publik penting, sehingga tidak ada lagi celah yang harus ditutupi.
"Terutama dimana sektor yang paling tinggi korupsinya."
"Misalnya, penganggaran pengadaan barang jasa dan sumberdaya alam. Sektor itu paling banyak korupsinya," kata Triono Hadi menilai.
Kemudian terpenting lagi bagaimana agar dalam rekruitmen pejabat, harus diperhatikan dengan cara penuh integritas, pansel harus integritas.
"Kalau tidak itu diperhatikan, maka sama saja nanti, Gubernurnya saja yang ganti namun tetap pejabatnya tidak integritas," jelas. (*)
