Perintah Vaksinasi bagi Pekerja Dimunculkan, Dilemanya 'Pilih Divaksin atau Kehilangan Pekerjaan'

INTERNASIONAL - Amerika Serikat (AS) mungkin memainkan peran penting dalam mengembangkan vaksin Covid-19 pertama di dunia. Namun, AS kini tengah menghadapi dilema besar terkait penggunaan vaksin, apakah orang-orang wajib mendapatkannya?

Seperti halnya larangan operasional restoran, penghentian acara olahraga, dan orang-orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan, perintah vaksinasi menjadi masalah besar - terutama dalam beberapa pekan terakhir ini di New York.

Apa yang terjadi di sana pun dapat berdampak pada seluruh dunia seiring dengan meningkatnya vaksinasi, dan negara-negara lain masih bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk terus memerangi pandemi.

Kekhawatiran soal vaksin

"Saya tidak sepenuhnya menentang vaksin," kata Crisleidy Castillo.

"Saya hanya mengatakan tidak sekarang, karena saya sedang menyusui."

Guru pendidikan khusus berusia 27 tahun itu dulu bekerja di sebuah sekolah di Kota New York. Namun, beberapa pekan lalu, dia dan ribuan staf Departemen Pendidikan lainnya yang belum mendapat vaksin dosis pertama, 'mendapat' cuti tidak digaji.

Perintah vaksinasi kini telah diterapkan untuk semua pegawai pemerintah Kota New York, dengan pilihan mereka harus divaksin atau terancam dirumahkan.

"Menurut saya vaksin tidak aman karena belum ada cukup penelitian soal itu," tambah Crisleidy. Pada kenyataannya, vaksin Covid yang disetujui di AS telah lulus uji medis dan juga telah disetujui di puluhan negara lain.

Crisleidy sekarang menganggur, tanpa upah. Katanya, jika dia menerima tawaran pekerjaan dari sekolah swasta, gajinya bakal dipotong 60% dan ia kehilangan asuransi kesehatan dari pekerjaan sebelumnya.

Crisleidy meminta pengecualian dari perintah vaksinasi itu, tetapi permintaan awal dan bandingnya ditolak.

Pengecualian hanya diperbolehkan jika ada dispensasi oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).

CDC sendiri pun merekomendasikan bahwa ibu menyusui harus divaksinasi dan mengatakan tidak ada bukti medis bahwa vaksin tidak aman untuk mereka.

Namun, Crisleidy masih tidak ingin divaksinasi saat ini: "Pada dasarnya saya dihukum hanya karena saya memilih keputusan pribadi saya. Bukannya saya egois, saya hanya ingin melindungi putri saya."

Departemen Pendidikan mengatakan: "Vaksinasi adalah alat terkuat kita dalam memerangi Covid-19. Keputusan ini sudah benar di mata hukum dan akan melindungi siswa dan staf kami."

Dalam kasus hukum terpisah tentang perintah vaksinasi, pengacara Departemen Pendidikan menetapkan orang-orang tidak memiliki hak untuk "mengajar anak-anak tanpa divaksinasi terhadap penyakit menular yang berbahaya. Perintah vaksinasi bukan hanya tindakan kesehatan masyarakat yang rasional, melainkan tindakan yang penting."
Apakah kebijakan ini efektif?

Sekitar 10.000 pekerja di New York kini mengalami situasi yang sama seperti Crisleidy. Namun, pemerintah kota mengatakan ada lonjakan jumlah pekerja yang sudah disuntik, setelah mengetahui ada perintah vaksinasi.

Jumlah pekerja medis darurat yang telah divaksinasi melonjak dari 74% menjadi 87%, menjelang perubahan aturan. Sementara di Departemen Pemadam Kebakaran jumlahnya meningkat dari 64% menjadi 77%.

Meskipun ada serikat pekerja yang memperingatkan kemungkinan adanya kekurangan staf karena orang yang tidak divaksinasi diberi cuti yang tidak dibayar, Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan tidak ada gangguan terhadap pelayanan warga.

"Ini pesan saya: Setiap wali kota di Amerika, setiap gubernur di Amerika, dan setiap CEO bisnis di Amerika menerapkan perintah vaksinasi dan Anda akan membuat kita semua lebih aman dan bisa membantu mengakhiri era Covid untuk semua orang, selamanya."

Penolakan terkait agama

Ada seorang warga yang tidak ingin perintah vaksinasi diterapkan, yaitu Douglas Kariman.

Dia juga merasakan dampak perintah vaksinasi yang diberlakukan oleh pemerintah negara bagian New York untuk semua pekerja medis.

"Saya bukan orang yang anti-vaksin. Saya tidak menentang setiap vaksin yang ada," katanya.

"Saya bukan salah satu dari orang-orang yang mengatakan virus itu palsu. Saya sudah membuktikannya dan saya pernah menyaksikan kematian karena virus itu."

Douglas tinggal di Lancaster, di sebelah barat negara bagian New York. Dia bekerja sebagai perawat di unit perawatan intensif setempat.

Pekerjaannya terancam. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh sesama pekerja medis, yang meminta pihak berwenang mempertimbangkan pengecualian karena pertimbangan agama atas perintah vaksinasi di seluruh negara bagian.

Dia berprinsip tidak mau ada sesuatu yang dipaksakan untuk masuk ke dalam dirinya.

"Seperti halnya yang mereka katakan bahwa mereka telah mempelajarinya, dan saya percaya, juga tidak ada studi jangka panjang tentang [vaksin] itu."

Dia pun mengungkapkan kekhawatirannya tentang vaksin yang baru, Douglas, yang mengaku umat Kristen aliran Baptis, mengutarakan keberatan dengan vaksinasi yang didasarkan pada penggunaan sel janin.

Sel-sel tersebut dikatakan berasal dari janin yang diaborsi beberapa dekade lalu. Namun, tidak ada sel janin dalam vaksin apa pun dan banyak kelompok agama besar yang menentang aborsi, seperti Gereja Katolik, masih merekomendasikan vaksinasi.

Jika pengajuan hukum untuk mendapat pengecualian karena latar belakang agama gagal dipenuhi, kemungkinan Douglas tidak akan dapat bekerja di negara bagian New York lagi.

"Saya punya istri penyandang disabilitas, dia tidak bekerja. Jadi, semuanya tanggung jawab saya."

"Jika saya kehilangan pekerjaan, saya bisa kehilangan segalanya, itu adalah mata pencarian saya."

Untuk bisa tetap bekerja, pilihan Douglas hanya satu. Dia harus menempuh perjalanan sekitar satu setengah jam ke negara bagian tetangga, Pennsylvania, untuk bekerja. Saat ini Pennsylvania tidak memiliki perintah vaksinasi untuk pekerja medis.

"Sebenarnya saya berpikir untuk pindah setelah semua ini. Saya benci mengatakan ini karena keluarga saya dan orang tua saya ada di sini, tapi apa lagi yang bisa saya lakukan?"

Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, mendukung kebijakan perintah vaksinasi dengan mengatakan: "Kami percaya strategi itu akan berhasil dan memiliki efek dramatis untuk melindungi warga, terutama petugas kesehatan."

Sementara itu, pengacara negara telah berulang kali menentang pengecualian karena pertimbangan dari agama apa pun atas perintah vaksinasi.
Mendukung kebijakan

Dr Clavin Sun, seorang dokter di unit gawat darurat suatu rumah sakit di Kota New York, memiliki pendapat berbeda tentang vaksin dan perintah vaksinasi.

Dia mengatakan, "Saat di puncak pandemi, saya melihat cukup banyak hal. Itu adalah dua bulan yang akan memberi mimpi buruk untuk seumur hidup."

"Seperti itulah rasanya," tambahnya.

Dia pun mengaku tidak khawatir dengan anggapan bahwa vaksinasi bisa mendatangkan risiko yang lebih besar daripada tertular Covid.

"Risikonya tidak sebanding dengan manfaat vaksin," katanya.

"Semua penyakit serius yang saya temui [di tempat kerja] pada orang-orang yang terjangkit Covid, itu karena mereka semua tidak divaksinasi."

Berdasarkan hal itu, Dr Sun percaya bahwa pemerintah berhak menggunakan perintah vaksinasi.

"Saya pikir sangat disayangkan bahwa kita harus sampai pada titik di mana ada perintah vaksinasi karena dari sudut pandang medis kita selalu ingin membimbing pasien untuk memilih divaksinasi demi kebaikan komunitas mereka dan orang yang mereka cintai," katanya.

Sama seperti orang harus mengenakan sabuk pengaman atau tidak boleh mengirim pesan teks di ponsel saat mengemudi, Dr Sun percaya bahwa "kita harus merelakan sedikit kebebasan demi keamanan" dan dalam kasus pandemi Covid itu berarti "memenuhi perintah vaksinasi untuk memastikan sistem pelayanan kesehatan tidak kewalahan dan ada ruang bebas untuk pasien yang rentan".

Menurut dia, wilayah lain juga bisa mengikuti New York: "Kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa perintah vaksinasi tidak seburuk yang ditakuti orang."

Banyak tempat di seluruh dunia juga menetapkan aturan ketat tentang vaksinasi Covid.

Di Eropa, Latvia memutuskan untuk mengizinkan perusahaan memecat pekerja yang tidak setuju dengan vaksinasi atau bekerja dari rumah.

Di Asia, beberapa wilayah di Indonesia mewajibkan vaksinasi untuk semua warga dan Kosta Rika menjadi salah satu negara Amerika Latin pertama yang mewajibkan pegawai negeri untuk divaksin.

Saat puluhan ribu orang di seluruh dunia terus meninggal akibat Covid-19 setiap minggu, semakin banyak negara yang harus bergulat dengan keputusan sulit tentang cara melawan keraguan terhadap vaksin.

Meskipun terpaksa harus mengambil sikap: "Tidak divaksinasi, tidak boleh bekerja". (*)