PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Akhir-akhir ini perseteruan Edy Natar Nasution, Wakil Gubenur Riau (Wagubri) dan Syamsuar, Gubernur Riau (Gubri) makin memanas gara-gara adanya pemotongan dana corporate social responsibility (CSR) yang dibalut dalam kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriyah Tahun 2023 Masehi.
"Heboh adanya pememotongan bantuan CSR yang diberikan kepada masyarakat."
"Kita juga harus lihat backgroundnya, kenapa jatah safari itu lebih banyak di Dapil Riau 1 oleh gubernur. Ini kan berkaitan dengan upaya gubernur yang ditugaskan partai maju anggota DPR RI, ini harus dimasukkan variabelnya itu. Jadi tak heran gubernur lebih banyak dapat porsi dibanding Pak Wakil, terutama di Dapil Riau 1," kata Pengamat politik dari Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau (Unri), Tito Handoko, M.Si, S.IP pada wartawan, Selasa (11/4).
Hubungan antara Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution tengah memanas, juga ditanggapi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Eddy A Mohd Yatim.
Adanya pemotong bantuan CSR yang diberikan kepada masyarakat dalam safari Ramadan yang dilakukan Gubri, Eddy mengaku prihatin melihat perseteruan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dan Wagubri, Edy Natar Nasution itu.
"Saya rasa tidak sepatutnya polemik "perebutan" besaran dana CSR Bank Riau Kepri (BRK) untuk kegiatan safari Ramadan itu mencuat ke ruang publik," sebutnya.
Tetapi Tito Handoko mengatakan, perseteruan ini dinilai dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi berlangsung di akhir masa jabatan keduanya.
Menurutnya, ada dua hal yang saling terkait dalam persoalan ini. Pertama, jatah dana safari Wagub kemudian lebih sedikit dari jatah gubernur. Sekaligus safari Ramadan dan politik berjalan beriringan, persiapan menuju 2024.
Dari pemotongan itu pula, ada ketersinggungan dari Wagub akan kesepakatan yang dilanggar. Artinya ada yang tidak memegang teguh komitmen dalam kesepakatan.
"Tapi memang karakter gubernur seperti itu, partai koalisinya saja di 2018 ditinggalkan, apalagi yang lain. Memang karakternya begitu. Kita harus juga reminder ke belakang," ujarnya.
Dampak dari sifat tersebut, kata Tito lagi akan berpengaruh kepada banyak hal. Mulai dari kondusifitas pemerintahan, organisasi politik tempat bernaung, dan sebagainya.
"Yang paling berdampak itu pada cara pandang publik terhadap sosok gubernur sendiri, yang tak konsisten dan komitmen. Lagi-lagi kan menyoal pada dukungan publik pada beliau sendiri, baik itu maju DPR RI, maupun jika nanti ada agenda maju lagi di Pilgubri 2024 mendatang," ujarnya.
Disinggung mengenai dengan diungkapkannya persoalan tersebut ke publik langsung oleh Wagub, Tito belum membaca apakah ada agenda politik dari kejadian tersebut.
"Saya belum bisa membaca arah politik Wagub ke depannya, apakah DPR RI atau maju Gubernur. Hanya kita lihat baru dari dorongan partai. Kalau sudah pasti dia akan maju, nanti juga konsolidasinya bakal berdampak," kata dia.
Jika yang dicari adalah simpati dari masyarakat akan agenda politik Wagub ke depannya, kata Tito bisa jadi dapat dan bisa jadi tidak.
"Tergantung dari agenda politik Wagub ke depannya. Dari peristiwa itu, jika Pak Wagub mengambil posisi sebagai lawan politiknya gubernur, mungkin saja orang akan bersimpati. Tapi kita belum tahu ni, karena belum ada penjelasan langsung oleh Wagub maupun timnya akan agenda politiknya ke depan," pungkasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Eddy A Mohd Yatim mengatakan, tidak sepatutnya polemik "perebutan" besaran dana CSR Bank Riau Kepri (BRK) untuk kegiatan safari Ramadan itu mencuat ke ruang publik. Ia merasa prihatin melihat perseteruan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dan Wagubri, Edy Natar Nasution.
"Ini sebuah 'pertelagahan' (pertikaian) yang sangat tidak patut dipertontonkan secara terbuka oleh pejabat kita ke ruang publik," katanya sembari geleng-geleng kepala, Senin (10/4).
"Perang terbuka" kepala daerah dan wakilnya itu, ujar Eddy, menunjukkan bahwa wajah pemerintahan Riau saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Pertama Sekdaprov Riau SF Hariyanto yang viral terkait gaya hidup mewah istrinya bahkan media asing juga menyorot dan berujung panggilan KPK. Kedua, kasus tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil oleh KPK.
"Ketiga, perang terbuka Gubri dan Wagubri di media terkait dana CSR Bank Riau Kepri. Ini benar-benar mencoreng wajah birokrasi di daerah kita," sebut politisi Partai Demokrat itu.
Menurut Eddy Yatim, para pemimpin Riau perlu duduk bersama kembali sambil melakukan tabayun dan perenungan. Mau dibawa ke mana Riau ini ke depan.
"Mari selamatkan Riau. Pemimpin yang diberi amanah membangun negeri ini harus duduk bersama. Memperbarui tekad dan niatnya untuk membangun Riau. Kita ajak pemuka adat dan para ulama kita duduk bersama. Barangkali ini bisa menjauhkan kita dari perpecahan yang bisa berujung pada persoalan hukum," harapnya.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, lanjut Eddy, dikhawatirkan mimpi untuk mewujudkan Riau Unggul yang menjadi visi misi Gubri-Wagubri akan jauh dari harapan.
"Bagaimana kita akan mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Jika dalam tata kelola pemerintahan pemimpin kita tidak sejalan? Ini juga akan berpengaruh terhadap moralitas pimpinan SKPD dan ASN kita," sebutnya. (*)
