PEKANBARU - Pertemuan silaturrahmi Gubernur Riau Drs H Syamsuar MS.i dengan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut bersama KKKS Wilayah Riau di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Selasa (11/1/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan beberapa poin penting terkait Perusahaan KKKS yang beroperasi di Wilayah Kerja (WK) Provinsi Riau. Gubri menyapaikan terkait Participating Interest (PI) 10%. Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Riau sedang mengurus PI 10% dari KKKS di Wilayah Riau, yaitu Siak.
"Khusus untuk PI 10% untuk Siak, sekarang tinggal diproses di Kementerian ESDM RI," kata Gubri H Syamsuar, seperti yang dilansir mcr, Selasa (11/1).
Kementerian ESDM RI akan segera berkunjung ke Provinsi Riau untuk membahas proses yang telah dilalui selama ini, baik bersama SKK Migas maupun dengan KKKS sendiri.
"Selain itu, yang sekarang sudah kami persiapkan adalah PI berkenaan dengan Perusahaan Pertamina Hulu Rokan. Ini juga proses sudah berjalan," ungkapnya.
Selanjutnya yang akan diurus terkait PI 10% adalah Kampar, Bentu, Mahato, Selatpanjang, dan Malacca Street. H. Syamsuar berharap Perusahaan KKKS Wilayah Riau dapat mendiskusikan dengan perusahaan daerah serta dinas terkait, terutama Dinas ESDM dan Biro Ekonomi Setdaprov Riau.
Selain terkait PI 10%, Gubernur Riau juga menyampaikan tentang penerimaan pajak negara. Dalam rangka untuk meningkatkan pajak negara sekaligus pajak daerah, Pemerintah Provinsi Riau berharap perusahaan KKKS serta tenaga kerjanya memiliki NPWP.
"Kami harapkan memiliki NPWP dari Kantor Pajak yang ada didaerah khususnya di Provinsi Riau," ungkap Gubri.
Hal ini dilakukan agar nanti pajak penghasilan yang diterima oleh negara itu, ada dibagi hasilnya untuk daerah. Sehingga dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara.
Selain itu, Gubri menyampaikan terkait terkait jalan perusahaan yang bersingungan dengan jalan provinsi atau kab/kota. Gubernur berharap jalan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat sekitar perusahaan KKKS.
"Untuk mengimbangi kesenjangan antar desa, antar daerah. Kami harapkan juga mohon diprioritaskan sehingga masyarakat diwilayah kerja KKKS dapat menikmati jalan yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri," harapnya.
Hal terakhir yang disampaikan H. Syamsuar ialah terkait partisipasi perusahaan terhadap CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Gubernur meminta perusahaan KKKS untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota agar bantuan CSR tersebut tetap sasaran, sesuai prioritas daerah.
"Jangan hanya pemerintah desa atau kecamatan, dikhawatirkan salah dalam prioritas pembangunan didesa. Tapi kalau dikabupaten, sudah mempunyai prioritas dimasing-masing wilayah kecamatan dan desanya," ungkapnya. (*)
