Pj Gubri Rahman Hadi Kunker ke Bengkalis Lihat Daerah dengan Julukan 'Penghasil Ikan Terubuk', 'yang ASN nya Kurang Optimal Tegakkan Netralitas'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi melakukan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus silaturrahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

"Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Bengkalis."

"Alhamdulillah kita bisa bertatap muka sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Bengkalis. Pada momen yang baik seperti inilah kita dapat saling mengenal sekaligus bekerjasama, bahu-membahu untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun Provinsi Riau," kata Pj Gubernur Riau Rahman Hadi yang menginap satu malam dan keesok harinya menyempatkan diri serapan pagi, pada Selasa (29/10) kemarin.

Rahman Hadi mengatakan bahwa sesuai amanat Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri, penugasannya selaku Penjabat Gubernur Riau adalah untuk memastikan proses layanan kepada masyarakat tetap terlaksana optimal di masa transisi.

Terutama dalam hal pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting.

"Silaturahmi ini juga menjadi sarana untuk melihat dan menyaksikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis," tambahnya.

Ia menjelaskan, selain pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dirinya juga ditugaskan untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024.

Adapun hal lainnya yang menjadi perhatian yakni pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan anggaran 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Terkait penugasan ini, kita diminta untuk berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban," imbuhnya.

Kemudian Pj Gubernur Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Bengkalis karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan merupakan buah karya dari seluruh OPD di 12 Kabupaten kota se Riau.

"Sudah saatnya kita berkolaborasi, bekerjasama dan sama-sama bekerja. Artinya kita semua mengambil bagian untuk kepentingan masyarakat di Riau khususnya Kabupaten Bengkalis," ucapnya.

Ia berharap seluruh OPD Kabupaten Bengkalis tetap penuh semangat dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan untuk melayani masyarakat.

Saat menerima kunjungan kerja Pj Gubernur Riau, Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono meminta arahan, masukan dan saran agar penyelenggara pemerintahan di Bengkalis tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Kemudian ia juga memberikan pemaparan terkait informasi terkini di Kabupaten Bengkalis diantaranya, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Tentunya kita sangat bangga bisa berkumpul dalam rangka kunjungan kerja ini," ujarnya.

Kunker di Bengkalis, Pj Gubernur Riau didampingi Kepala Dinas Perkebunan, Syahrial Abdi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rachmat, Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, Alwamen (Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas DLHK Riau), Kepala BPBD Riau Edy Afrijal, Kepala Biro Umum Herman turut hadir Pjs Bupati Bengkalis dan seluruh jajaran.

Ia juga berpesan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) penjabat (pj) kepala daerah yang ada saat ini belum cukup optimal dalam mengawal netralitas ASN.

Menurutnya, intervensi politik masih menjadi biang utama yang membuat ASN melanggar netralitas, "oleh karena itu, pj kepala daerah pada momen ini memegang peran penting dalam menjaga netralitas di lingkup birokrasi, ungkapnya.

"Tugas seorang pj kepala daerah tidak mudah karena harus menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang mengalami kekosongan jabatan. (Hal itu) termasuk menjaga birokrasi dan politik dengan berlandaskan netralitas mengacu kepada Permendagri Nomor 4 Tahun 2023," terang Rahman Hadi.

Rahman Hadi  mengingatkan, ada tiga hal yang harus dimiliki pj kepala daerah supaya dapat meneggakkan netralitas ASN pada tahun politik.

Pertama, mereka harus terbebas dari beban politik dari pihak yang mengusulkan mereka menjadi pj. kepala daerah. 

Kedua, pj. kepala daerah tidak boleh terpengaruh dengan konflik kepentingan di daerah. Upaya tersebut akan berhasil kata Agus jika pj. kepala daerah tidak memiliki kepentingan pribadi sehingga menghindari benturan konflik kepentingan. 

Ketiga, pj. kepala daerah semestinya tidak ikut serta dalam pilkada 2024. "Keikutsertaan kepala daerah ini berpotensi terjadi, mengingat belum ada regulasi yang melarang. Hal ini mendorong pj. kepala daerah membangun investasi politik yang dalam prosesnya akan mencederai netralitas ASN di instansinya," bebernya. (*)