Instruksi Plt Gubri Tentang Antisipasi Banjir dan Longsor Diterbitkan

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

"Pemprov antisipasi banjir dan longsor di Riau."

“Kita harus memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan secara cepat, terukur, dan menyeluruh di seluruh kabupaten/kota,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Rabu (26/11).

Melalui surat resmi bertanggal 25 November 2025, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi intensitas hujan tinggi, potensi banjir, longsor, hingga gelombang pasang.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI pada 17 November 2025 serta surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan ini juga memperkuat hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana antara provinsi dan kabupaten/kota yang digelar secara virtual pada 18 November 2025.

Dalam surat yang sama, SF Hariyanto menegaskan 13 instruksi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari pemetaan wilayah rawan, kesiapan jalur evakuasi, penyiapan posko, hingga pengecekan ketersediaan dana darurat.

Instruksi pertama meminta seluruh daerah segera memperbarui data risiko bencana berdasarkan kajian terbaru. Lampiran dokumen memuat daftar lengkap desa dan kelurahan rawan banjir serta longsor di 12 kabupaten/kota, yakni Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kuansing, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir.

Peta lokasi kejadian banjir dan longsor sepanjang 2025 yang ditampilkan pada halaman akhir dokumen menjadi acuan penanganan cepat.

Instruksi kedua menekankan kesiapsiagaan masyarakat.

“Pastikan edukasi, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian dalam kondisi siap digunakan,” tulis SF Hariyanto.

Instruksi lainnya mencakup optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasi lapangan, normalisasi sungai dan drainase, hingga perbaikan tebing rawan longsor.

Pemda juga diminta mengaktifkan posko bencana yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur masyarakat.

Kegiatan apel dan kesiapsiagaan diminta untuk dipublikasikan guna meningkatkan kewaspadaan warga.

“Jika terjadi bencana, daerah diwajibkan melakukan penanganan cepat, mulai dari pertolongan pertama, pendataan kerugian, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Segera laporkan kondisi wilayah kepada Mendagri melalui gubernur,” tegasnya.

Beberapa desa dan kelurahan dalam kategori rawan bencana di antaranya:

Indragiri Hilir: Limau Kapas, Sekara, Lubuk Besar, Kuala Keritang, Sungai Bela, Simpang Tiga, dan lainnya.

Pekanbaru: Tangkerang Labuai, Tangkerang Utara, Maharatu, Bencah Lesung, serta sejumlah titik di Marpoyan Damai dan Tenayan Raya.

Dumai: Bintan, Sukajadi, Bumi Ayu, dan Tanjung Penyembal.

Rokan Hilir: Bagan Hulu, Bagan Timur, Sedinginan, Rantau Kopar, Labuhan Papan, Jumrah, hingga Bukit Selamat.

Kepulauan Meranti: Selatpanjang, Renak Dangun, Teluk Ketapang, Tanjung Medang, Sendaur, Tanjung Padang, dan puluhan desa lainnya.

Secara keseluruhan, data tersebut terangkum dalam 11 halaman berikut peta visual wilayah rawan banjir dan longsor tahun 2025.

Melalui instruksi resmi ini, SF Hariyanto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar seluruh langkah mitigasi berjalan serentak, terarah, dan efektif.

Dengan kewaspadaan dini, perencanaan matang, serta keterlibatan seluruh elemen daerah, Pemprov Riau berharap risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan warga tetap terjaga selama puncak musim hujan.

“Segera tindak lanjuti dan laksanakan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” tutupnya. (*)