PPKM Level 4 akan di Evaluasi, Ketua Dewan Hamdani: Karena Kurang Efektif dan Lari dari Kesepakatan

PEKANBARU - Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengakui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Kota Pekanbaru perlu dilakukan evalusi karena dinilai tidak efektif. 

Sebelumnya mengingatkan dalam rapat persiapan PPKM Level 4 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beberapa waktu lalu sudah diutarakan petugas Yustisi di lapangan bersikap humanis dalam melakukan penertiban. "Sudah kita tekankan dalam rapat. Alhamdulillah respon Forkopimda baik. Aparat dari Tim Yustisi bersikap tegas namun tetap humanis," jelas Hamdani pada media, Rabu (28/7).

Menurutnya, kenyataan dilapangan dalam keadaan kurang baik, jangan sampai tindakan yang kurang tepat di lapangan menjadi pemicu hal yang tidak diinginkan terjadi. "Kita semua dalam keadaan lelah, masyarakat lelah begitu juga aparat, tapi diminta tetap mengedepankan bagaimana bisa humanis," sebutnya.

Penerapan PPKM Level 4 ini tidak bisa ditolak, sebab ini merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat sedangkan daerah hanya menerapkannya saja. Namun, ada beberapa kebijakan khusus yang diterapkan oleh pemerintah dalam penerpannya. "PPKM ini lebih akomodatif bagi masyarakat kecil, memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap beraktivitas. Terlalu ketat dengan pengawasan sementara tidak cukup bantuan kepada masyarakat, menimbang hal ini makanya diterapkan lebih akomodatif," singkat Hamdani.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan memint Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melakukan evaluasi PPKM Level 4 sebelum berakhir 2 Agustus 2021 nanti. Dinilai tidak efektif. "Kalau kita lihat PPKM inikan tidak efektif. Bahkan sebelumnyakan kita juga telah melaksanakan PPKM Mikro dan ditambah lagi sekarang dengan PPKM Level 4, dan jumlah kasus positif pun tetap naik, makanya kita minta Pemko Pekanbaru mengevaluasi PPKM ini," kata Ruslan.

Politisi PDI Perjuangan ini, sejak awal memang tidak setuju dengan penerapan PPKM level 4 ini. Menurutnya, banyak hal tidak baik yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. "Ditambah lagi jam operasional, jalan juga dibatasi dan disekat terus, takutnya rakyat akan marah. Sementara kompensasi tidak diberikan, dan mau makan apa rakyat. Di sisi lain, kita apresiasi seluruh tim dil lapangan, dan jangan sampai anggaran buat tim yang bertugas di lapangan juga tidak diberikan. Karenakan mereka juga telah panas-panasan di lapangan, dan hal itu juga berpengaruh terhadap imun mereka," sebutnya. (rp.sul/*)