PPKM Level 4, Penyekatan Jalan Arus Kenderaan Berubah Padat Merayap
Volume lalu lintas di Penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 buat beberapa jalan arus kenderaan berubah padat merayap.
PEKANBARU - Volume lalu lintas di Penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jalan Arifin Ahmad dari arah Sudirman ke Soekarno-Hatta ditutup, begitu pun dari arah Soekarno-Hatta ke Sudirman membuat kenderaan jadi padat. Tak hanya itu, fly over di depan RS Awal Bros dan simpang lampu merah Harapan Raya juga ditutup penuh sesak kenderaan terlihat sedikit padat merayap yang hari sebelumnya ada penurunan secara signifikan.
“Di hari pertama PPKM Level 4, sejak Selasa (28/7) kondisi arus lalu lintas lebih terasa padat merayap,” ungkap salah seorang Pengawas Pengendali (Padal) di lokasi penyekatan PPKM.
Petugas Padal itu mengatakan jika dilihat dari tingkat volume kendaraan dibandingkan hari sebelumnya, volume kendaraan hari ini cukup padat merayap dan tetap terkendali. Penumpukan kendaraan terjadi akibat adanya pemeriksaan Surat Tanda vaksin dan Surat Tugas Pengendara (STP) dan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STPR).
“Kendaraan mulai mengular dan sudah ada penurunan volume kendaraan dari titik penyekatan sekitar pagi ini, yang awalnya pukul 8.00 WIB pagi diperkirakan hingga 150 meteran kendaraan yang hendak melintas ke arah kota yang didominasi kendaraan roda dua tak luput kendaraan roda empat juga antre untuk diperiksa,” jelasnya di jalan Soekarno-Hatta ke Sudirman.
Petugas PPKM terdiri dari aparat gabungan TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP serta terdapat dua jalur penyekatan, Petugas berjaga di dua jalur ini dan memeriksa STRP. Pengendara pun tampak menyiapkan STRP untuk diperiksa petugas. Pengendara yang memiliki STRP akan diloloskan petugas, sedangkan yang tidak punya STRP akan diputar balik.
Rata-rata pengendara yang ingin melintas hendak berangkat ke kantor. Terkhusus ojol (ojek online) tidak dilakukan pemeriksaan STRP serta pihak nakes, ambulance, damkar, pekerja esensial dan kritikal dapat prioritas untuk melintasi pos penyekatan PPKM. Petugas PPKM mengharapkan kepada masyarakat bilamana tidak ada kepentingan cukup beraktivitas di rumah saja sebab perpanjangan PPKM Level 4 dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19.
Direktorat Lalu Lintas Polda Riau juga mengungkapkan belum akan menambah titik penyekatan di wilayah Kota Pekanbaru dan pembatas selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Meski demikian, masyarakat diminta tetap patuh saat melintas di titik penyekatan terkait dan seraya membawa dokumen perjalanan sesuai ketentuan berlaku. Hal tersebut dilakukan supaya pandemi Covid-19 segera bisa dikendalikan secara optimal dan penyekatan dapat dilonggarkan. Alhasil, aktivitas bakal kembali seperti semula.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau Kombes Pol Firman Darmansyah SIK mengajak masyarakat tetap mematuhi tata tertib berlalu lintas. Tujuannya tidak lain untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Ajakan atau himbauan itu disampaikan Firman sebelumnya usai memimpin apel pagi di halaman Samsat Kota Pekanbaru, Rabu (20/1) lalu.
Dalam arahannya, Dirlantas juga berpesan kepada seluruh personel jajarannya agar melayani masyarakat secara Profesional dan Humanis. Dalam kesempatan pagi ini, kembali saya sampai kan kepada seluruh personel, baik bidang pelayanan maupun yang di lapangan agar mengkedepankan tugas yang Profesional dan Humanis kepada masyarakat maupun kepada pengendara” tegasnya.
Terutama bagi petugas yang bertugas di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), Dirlantas mengingatkan untuk mengedepankan kegiatan preventif saat patroli. Jangan pernah bosan menyampaikan himbauan kepada masyarakat dan pengendara yang melintasi jalan Tol Permai. “Khususnya personel yang bertugas di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, galakkan terus himbauan tertib berlalu lintas. Sampaikan tata cara dan etika berkendara yang benar, dengan berbahasa yang santun serta humanis. Supaya tidak ada lagi korban laka lantas,” harapnya.
Firman menjelaskan kepada kalayak ramai jika batas maksimal kecepatan bagi pengguna Jalan Tol Permai adalah 60 sampai 80 kilometer per jam. “Saya selaku Dirlantas Polda Riau serta jajaran mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Mari kita tekan laka lantas bersama-sama,” kata Firman Darmansyah.
Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto juga berpesan, diharapkan masyarakat betul-betul taat dan disiplin menjalankannya. Masyarakat yang boleh melintas hanya mereka yang berkerja di sektor esensial dan kritikal," katanya didepan media, Rabu (29/7). Menurutnya, hal itu sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut di mana kegiatan masyarakat bisa dilonggarkan apabila kasus Covid-19 menurun. Serta, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) berkurang. "Setelah itu baru ada kebijakan baru relaksasi. Kita harapkan ada penurunan," kata dia.
Diketahui, kini Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri resmi menerapkan PPKM level 4. Dalam aturan tersebut, Walikota Pekanbaru, menyampaikan penerapan PPKM Level 4 menindaklanjuti terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 22 Tahun 2021. Secara umum, tak banyak perubahan yang terjadi pada aturan baru ini dari PPKM darurat yang sudah berjalan dua pekan lalu. Hanya saja penerapannya lebih ketat. Bahkan disiapkan pula berbagai sanksi bagi para pelanggar, seperti di sektor transportasi berupa denda administratif sampai Rp 50 juta, pembekuan sementara izin, serta pencabutan izin.
Seperti pagi ini jalan protokol ditutup saat malam karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, kini jalan juga ditutup sejak pagi. Jalan Arifin Ahmad dari arah Sudirman ke Soekarno-Hatta ditutup, begitu pun dari arah Soekarno-Hatta ke Sudirman. Tak hanya itu, fly over di depan RS Awal Bros dan simpang lampu merah Harapan Raya juga ditutup. Akibatnya, masyarakat yang ingin atau dari Jalan Sudirman terkepung, membuat macet tak terhindarkan. Kondisi ini membuat masyarakat tidak senang. "Pemerintah ini lucu, jalan ditutup tapi kantor atau perusahaan yang tidak WFH tidak ditegur. Kalau kami tidak ada alasan keluar rumah, ya tidak akan keluar. Cafe dan mal juga tutup kan," kata Efi Yandera, warga yang tinggal di Jalan Pelajar, Sukajadi.
Efi mengaku bekerja sebagai staf komunikasi di sebuah perusahaan swasta dan ditugaskan untuk meliput kegiatan. Perusahaan tempatnya bekerja memang tidak menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen. Ia menilai pemerintah harus mempertegas penerapan PPKM Level 4 di sektor lain sebab menutup jalan tidak menghasilkan apa-apa. Menurutnya, masyarakat yang ingin bekerja akan mencari jalan lain agar bisa lewat.
Sementara para pedagang diseputaran Jalan Adi Sucipto dan Sukarno Hatta, Pekanbaru yang mengaku harus tetap berjualan. "Kalau kami tak keluar, uang dari mana? Kalau pemerintah benar membantu meringankan beban hidup ini ya lumayan, tapi jangan kan membantu didata saja sebagai penerima bansos juga nggak," kata Sulasti pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan di sekitar Jalan Sukarno Hatta.
Dampak PPKM Level 4
PPKM darurat yang diikuti dengan PPKM level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah ditujukan untuk menekan penyebaran kasus covid-19 di Kota Pekanbaru yang sedang mengalami tren peningkatan. Pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada 2021 menjadi di kisaran 3%-3,5%, kata DR Viator Butar-Butar, salah satu pemerhati ekonomi diminta pendapatnya tentang diterapkannya PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru, Rabu (29/7).
Menurutnya, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan tersebut di antaranya pariwisata, ritel, hingga transportasi udara. "Namun demikian, kami memperkirakan dampak terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020 seiring beberapa sektor esensial yang diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan," ujarnya.
Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran PEN dengan perpanjangan penyaluran Bantuan Sosial Tunai, perpanjangan stimulus program ketenagalistrikan, percepatan penyaluran BLT desa, serta percepatan penyaluran PKH dan Kartu Sembako yang diharapkan membatasi penurunan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan menghindari PHK yang signifikan.
Menurut Viator, meskipun konsumsi masyarakat diperkirakan akan kembali melambat khususnya pada kuartal III 2021, dengan berbagai alokasi anggaran PEN secara khusus tambahan anggaran program perlindungan sosial dan kesehatan diharapkan pertumbuhan konsumsi masyarakat masih akan tetap tumbuh positif. Ia memperkirakan secara keseluruhan tahun ini pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam kisaran 2,5%-3%. Jika pemerintah berhasil melandaikan kasus pada fase gelombang kedua saat ini, pemulihan ekonomi diperkirakan kembali berlanjut setidaknya pada kuartal IV 2021. Proyeksi awal pihaknya di awal tahun bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 di kisaran 4% yang belum memasukkan dampak gelombang kedua covid-19. (rp.sdp/*)
