Prabowo dan Gibran akan Hadapi Beragam Ketegangan Geopolitik, 'Tidak Ada Bulan Madu‘

JAKARTA - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menjabat pada 20 Oktober mendatang akan menghadapi beragam ketegangan geopolitik, mulai dari Israel-Palestina yang kini merambat ke Lebanon dan Iran, perang Rusia dan Ukraina, hingga masalah di wilayah Asia Tenggara seperti Rohingya di Myanmar dan perebutan wilayah Laut China Selatan.

Ketegangan geopolitik global yang semakin kuat itu turut diikuti oleh beragam permasalahan di dalam negeri, seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan lainnya, papar pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah.

“Jadi tidak ada bulan madu untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Enam bulan pertama akan menjadi tantangan besar karena banyak isu yang kompleks dari dalam maupun luar negeri,” kata Rezasyah Teuku Rezasyah pada media, Jumat (04/10).

Pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, mencontohkan, gejolak geopolitik seperti di Timur Tengah akan meningkatkan harga minyak dunia, yang kemudian secara langsung berdampak ke Indonesia.

“Salah satu dampaknya adalah harga minyak berpotensi meningkat. Lalu hal itu meningkatkan pula subsidi BBM, begitu juga harga kebutuhan pokok berdampak. APBN lalu bermasalah dan pemerintah akan sulit menepati janji program-program yang membutuhkan dana sangat besar,” kata Aleksius.

Menyadari pentingnya perdamaian dunia, Rezasyah dan Aleksius memandang bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang sangat aktif di dunia internasional. 

“Saya pikir Pak Prabowo akan bergerak dengan sangat dinamis, dari dalam ke luar secara terus menerus, mengombinasikan outward looking dan inward looking,” kata Rezasyah.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, menegaskan bahwa Prabowo akan meningkatkan peran aktif Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara berkonflik.

Dia pun menyebut bahwa Prabowo akan “melanjutkan dan melakukan penambahan kebijakan luar negeri Pak Jokowi”.
‘Tidak ada bulan madu Prabowo-Gibran‘

Pengamat HI dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menyebut “tidak ada bulan madu untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran” seusai dilantik pada 20 Oktober 2024.

Saat menjabat, kata Rezasyah, Prabowo akan langsung dihadapkan pada beragam tantangan yang besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Di dalam negeri misalnya, kata Rezasyah. Prabowo harus segera menggenjot pembangunan ekonomi agar mencapai target 8%, membenahi pemberantasan korupsi yang semakin lemah, sengketa-sengketa hukum yang berpotensi “menggerogoti” legalitas pemerintahannya, investasi, kerusakan lingkungan dan masalah lainnya.

“Prabowo harus fokus menjaga stabilitas di dalam negeri karena Gibran belum tentu bisa dilepas oleh Prabawo. Dia perlu disapih dulu dalam beberapa waktu karena kepemimpinan tidak bisa instan. Setelah itu mungkin Prabowo bisa fokus ke global,” kata Rezasyah.

Dia melanjutkan, tantangan di luar negeri pun tidak kalah sulitnya.

Rangkaian konflik geopolitik yang terjadi berpotensi berdampak langsung bagi Indonesia.

Lalu, apa saja ketegangan geopolitik yang perlu diperhatikan oleh Prabowo?

Rezasyah mengatakan tantangan terdekat yang dihadapai oleh Indonesia berasal dari wilayah Indopasifik.

Pertama adalah isu integritas ASEAN yang belum terjalin sepenuhnya di Asia Tenggara. Dampak itu terlihat dari konflik internal di Myanmar yang tak kunjung selesai.

“Konsensus lima poin ASEAN berjalan setengah-setengah. Pemilu [Myanmar] entah kapan. Pak Prabowo harus berani bertemu dengan rezim Myanmar, melakukan terobosan untuk perdamaian di sana,“ kata Rezasyah.

Konsensus lima poin ASEAN untuk Myanmar adalah keputusan pemimpin ASEAN pada 2021, dua bulan usai junta militer Myanmar melakukan kudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Isi lima poin konsensus itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Masih dalam kawasan Asia Tenggara, perebutan Laut China Selatan (LCS) semakin memanas, khususnya antara China dan Filipina.

“Prabowo harus bergerak cepat membawa ASEAN berperan aktif dalam masalah LCS, karena dapat berdampak ke Indonesia,“ katanya.

Perselisihan keduanya kian memanas selama beberapa tahun belakangan yang ditandai oleh semakin seringnya tabrakan kapal, pertikaian, hingga tuduhan ancaman bersenjata.

Pada awal September lalu, perselisihan memuncak ketika kapal-kapal China dan Filipina bertabrakan di dekat Sabina Shoal. Keduanya saling menuduh satu sama lain telah sengaja menabrak.

Bergeser ke wilayah kawasan Asia Timur, masalah di semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan, hingga rivalitas antara China dan Taiwan harus menjadi perhatian Prabowo.

“Ada 400 ribu pekerja Indonesia di Taiwan. Jadi kalau ada sesuatu, itu kan perlu penanganan yang istimewa. Jadi pekerjaan rumah Prabowo besar, dan ini baru di level Indo-Pasifik,” kata Rezasyah.

Tantangan geopolitik yang juga sangat berdampak besar bagi Indonesia adalah dinamika yang terjadi di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung selesai.

Prabowo diprediksi akan berperan aktif dalam isu ini karena “dia ingin menjadi pemimpin yang memberikan legasi baik di mata rakyatnya maupun dunia, yaitu menjadi presiden pertama yang mampu melakukan aksi nyata.“

Indonesia secara tegas menyatakan posisi mendukung perjuangan Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh. Upaya itu dilakukan baik melalui dukungan politik di forum PBB, OKI dan organisasi internasional lainnya, maupun juga dukungan kemanusiaan.

Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 1989. Sebaliknya, Palestina juga salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka.

Rezasyah mengatakan Prabowo dapat menggunakan hubungan pribadinya yang dekat dengan tokoh-tokoh Judaisme sebagai modal membangun rasa percaya Israel pada Indonesia.

“Beliau punya hubungan pribadi [dengan tokoh Judaisme].Itu bisa digunakan sebagai modal untuk kerja sama karena bagaimana pun mereka juga punya hak hidup”.

“Kalau beliau bisa meyakinkan masyarakat, ekonomi negara tumbuh membaik, stabilitas membaik, dan korupsi benar-benar ditekan, saya pikir masyarakat akan menerima upaya Prabowo di konflik Israel-Palestina,” tambahnya.

Senada, Aleksius mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengan beberapa tokoh Israel dapat membantu Indonesia untuk berperan nyata.

”Selama ini pernyataan kita hanya retorika saja, bahkan ada kecendungan memanfaatkan konflik itu untuk popularitas pejabat-pejabat tertentu. Indonesia harus punya konsep solusi dua negara dan menjalankan peran mendukung formulasi dua negara itu,” kata Aleksius.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengatakan “kalau kita mau mendamaikan antara dua pihak yang berkonflik, tapi tidak punya hubungan, bagaimana kita mau memulainya?”

“Ini yang saya lihat bahwa Pak Prabowo itu mengenal dengan pihak-pihak baik Israel atau Palestina. Ini sangat besar manfaatnya biar kita bisa berbicara,” katanya.

“Kita bisa melakukan diplomasi dan penghubung antara Palestina dan Israel ataupun dengan negara-negara lainnya di Timur Tengah,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo tertangkap kamera tengah bertemu dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain Itay Tagner dan juga Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata, di Dialog Manama, Bahrain, pada 2021.

Media-media Israel mengeklaim pertemuan Prabowo—Tagner dan Eyal sebagai terobosan dan capain luar biasa, serta dikabarkan sempat membahas normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel.

Upaya normalisasi yang berangkat dari kerja sama di bidang pertanian ini juga didukung oleh pernyataan Penasihat Menteri Pertanian Yair Shamir, sekaligus konsultan pertanian, Shmuel Friedman. Keduanya bekerja di sebuah pusat penelitian dan pengembangan petanian di Indonesia.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah pernyataan itu dan menegaskan Prabowo tidak pernah ikut membahas normalisasi dengan Israel baik secara formal atau informal.

Selain itu, Rezasyah juga menyoroti konflik antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai.

Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan untuk bertemu dengan Presiden Ukraina dan Presiden Rusia pada 2022 lalu.

“Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut," ucap Presiden Jokowi.

Namun dua tahun berlalu, konflik Ukraina—Rusia terus berlangsung. Upaya Jokowi mendamaikan kedua negara tak membuahkan hasil.

Untuk itu, Rezasyah melihat “Prabowo ingin menjalankan kebijakan yang lebih baik dari Pak Jokowi. Tidak mustahil Pak Prabowo akan mengambil manfaat dari pertemuanya dengan Putin sebelum beliau menjadi presiden. Mungkin di-upgrade pada saat beliau menjadi presiden,“ katanya.

Konflik Ukraina—Rusia ini kata ekonom telah menyebabkan kenaikan harga pangan dunia dan juga di Indonesia, khususnya yang terkait dengan gandum. Ukraina menjadi pemasok gandum terbesar bagi Indonesia.

Konflik ini juga menyebabkan harga pupuk naik. Rusia melarang ekspor amonium nitrat (AN) yang merupakan bahan dasar pembuatan pupuk. Sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia datang dari Rusia, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produksi pangan di dalam negeri.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu mengatakan gejolak geopolitik yang semakin kuat memiliki dampak besar bagi Indonesia.

Dia mencontohkan, konflik di Timur Tengah telah meningkatkan harga minyak dunia, yang kemudian secara langsung berdampak ke Indonesia.

“Salah satu dampaknya adalah harga minyak berpotensi meningkat. Lalu hal itu meningkatkan pula subsidi BBM, begitu juga harga kebutuhan pokok berdampak. APBN lalu bermasalah dan pemerintah aka sulit menepati janji program-program yang membutuhkan dana sangat besar,” kata Aleksius.

Bagaimana gaya politik luar negeri Prabowo?

Dalam enam bulan terakhir, usai pilpres, Prabowo tancap gas dengan mengunjungi 20 negara baik dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan maupun presiden terpilih Indonesia.

Melihat itu, Rezasyah mengatakan, Prabowo akan aktif dalam percaturan politik global saat menjabat sebagai presiden, berbeda dengan gaya pemerintahan Jokowi.

“Foreign policy begins at home. Dia akan bergerak dari dalam ke luar secara terus menerus, mengombinasikan outward looking dan inward looking,” kata Rezasyah.

Rezasyah mengatakan Prabowo akan menjalin banyak kerja sama dengan negara lain baik dalam bidang pertanian hingga militer, guna kepentingan dalam negeri Indonesia.

Selain itu, Prabowo akan menjalin hubungan dekat dengan banyak negara dan pihak-pihak yang tengah berkonflik sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian.

Senada, Aleksius mengatakan Prabowo akan menjadi presiden yang sangat aktif di dunia internasional. Namun, katanya, Prabowo harus memiliki konsep yang jelas tentang peran apa yang Indonesia mainkan.

“Soal diterima atau tidak, tapi kita jelas punya stand point dan mewakili identitas Indonesia dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.

“Misalnya pertemuan kelompok Hamas dan Fatah itu malah disponsori oleh Beijing. Peran yang sebetulnya diharapkan Indonesia berada pada posisi yang sangat tepat dan punya kredensial untuk itu, malah tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, mengatakan pandangan Prabowo dalam politik luar negeri telah tercantum dalam Asta Cita, yaitu delapan misi untuk menciptakan ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

Dalam program turunan Asta Cita, Silfester mengatakan Prabowo akan melanjutkan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral dan multilateral.

Kemudian, katanya, Prabowo akan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya diantara negara-negara yang sedang berkonflik.

“Jadi soal komitmen Pak Prabowo atas perdamaian tidak perlu diragukan lagi dan beliau pernah berkata juga bahwa ‘satu musuh terlalu banyak dan seribu teman terlalu sedikit'. Jadi intinya Pak Prabowo itu konsisten menyuarakan perdamaian dan isu kemanusiaan global,” katanya.

Silfester mengatakan, dalam pertemuan Konferensi Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Prabowo menyampaikan proposal perdamaian Ukraina—Rusia.

Kemudian dalam pertemuan ADMM Plus 2023 di Jakarta, katanya, Prabowo mendorong penyelesaian konflik di Myanmar melalui cara damai.

Dia pun menyebut bahwa Prabowo akan “melanjutkan dan melakukan penambahan kebijakan luar negeri Pak Jokowi”.

“Diplomasi internasional yang bukan hanya membangun ketertiban dan perdamaian dunia, tapi juga membawa dampak untuk kemajuan Indonesia, seperti perekonomian misalnya,” katanya. (*)