Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Punya Janji Program Makan Siang Gratis yang Harus Diwujudkan

JAKARTA - Setelah resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan janji kampanye mereka, yakni memberi makan siang gratis kepada 80 juta anak Indonesia.

Enam bulan jelang pelantikan, Prabowo-Gibran belum juga merinci skema yang akan diterapkan dalam mewujudkan program tersebut.

Yang jelas, sejak masa kampanye program itu digadang-gadang sebagai strategi Prabowo-Gibran untuk mengurangi kemiskinan hingga mengatasi stunting.

“Ini kan mengurangi dana untuk memberi makan anaknya. Program ini seperti seolah-olah menjadi tambahan pemasukan bagi mereka,” kata anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo.

“Kalau dihitung secara statistik akan menaikkan income mereka. Jadi mereka yang katakanlah pemasukannya Rp15.000 di bawah garis kemiskinan, ketika dapat Rp15.000 otomatis mereka naik di atas garis kemiskinan,” sambung dia.

Namun, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan klaim itu.

Menurutnya, program ini selintas terdengar sangat membantu masyarakat miskin, namun sulit diandalkan memutus lingkaran kemiskinan.

Esther justru menyarankan agar program ini ditunda di tengah kondisi perekonomian global yang sedang tidak stabil.

Pasalnya, program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran Rp450 triliun disebut akan membebani APBN.

Enam bulan jelang pelantikan, skema rinci terkait program makan siang gratis ini masih belum dipaparkan secara jelas. Gibran mengatakan skemanya masih dirumuskan.

“Ya ini masih kami pikirkan, skema-skema terbaik, ya sekali lagi [agar] tepat sasaran. Menunya baik, proses logistik, distribusinya baik, nanti kami pastikan ke depan seperti apa,” ujar Gibran di Jakarta Utara pada Rabu (24/04).

Drajad Wibowo selaku anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menuturkan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis pada 2025 akan mengikuti ruang fiskal yang tersedia di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Secara keseluruhan, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun. Namun pada tahun-tahun awal, program ini tidak langsung diterapkan secara penuh.

“Tahun 2025 itu akan lebih banyak sebagai pilot project sambil belajar. Karena itu, anggaran yang dibutuhkan mungkin tidak terlalu besar. Tapi saya belum bisa sebut jumlahnya berapa karena kami belum rapat dengan Kementerian Keuangan,” ujar Drajad.

Dia menjanjikan bahwa program makan siang gratis “tidak akan memberatkan APBN” dan “tidak akan mengganggu program-program yang sudah berjalan”.

“Dana makan siang gratis itu akan diambil dari tambahan penerimaan negara dan ruang fiskal yang ada,” kata Drajad.

Drajad mengaku pihaknya sudah mulai menyisir sumber-sumber potensial itu. Salah satunya dari perbaikan pengelolaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurutnya, pemungutan PPN digital dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

“Yang kedua, yang ad hoc itu ada sumber yang seharusnya sudah disetorkan ke negara, tapi tidak disetorkan. Jumlahnya sih cukup besar,” kata Drajad.

Ketika ditanya apa contohnya, dia menyebut “kegiatan ekonomi ilegal”. Namun dia mengaku tidak bisa merinci lebih lanjut.

Esther Sri Astuti dari Indef mengatakan program ini memang bisa mengurangi beban harian keluarga miskin dalam jangka pendek. Namun klaim bahwa program ini dapat mengurangi kemiskinan, menurut Esther, adalah klaim yang salah.

Dia mengatakan dampak dari program makan siang gratis serupa dengan pemberian bantuan sosial. Sifatnya lebih berupa perlindungan sosial, bukan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita lihat data selama 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan itu turun dua persen, padahal bansos digelontorkan sebanyak itu,” kata Esther.

Padahal selama sembilan tahun terakhir, Jokowi telah menggelontorkan bansos senilai Rp3.319,2 triliun.

Jika Prabowo-Gibran menargetkan untuk memutus rantai kemiskinan, Esther mengatakan seharusnya pemerintah memberi “kailnya”, bukan langsung memberikan “ikannya”.

Efek jangka panjang dari program ini, sambung dia, akan berbeda jika misalnya pemerintah lebih fokus pada program-program yang dapat memberi stimulus seperti mempermudah akses pendidikan dan membuka lapangan kerja.

Kebijakan ini dinilai juga belum tentu sebanding untuk menutupi tekanan biaya hidup dan penurunan daya beli yang dihadapi masyarakat miskin imbas kebijakan pemerintah lainnya.

Pemerintah bahkan berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025 mendatang, yang menurut Esther akan berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Kondisi itu justru akan semakin mencekik masyarakat pada saat kondisi perekonomian juga sulit,” kata dia.

“Pada akhirnya program makan siang gratis ini populis saja, seolah negara hadir,” tutur Esther.

Menimbang kebutuhan anggarannya yang jumbo, Esther pun menyarankan agar program makan siang gratis “ditunda” sampai situasi ekonomi lebih stabil.

Untuk saat ini, Esther mengatakan APBN kian tertekan imbas situasi global dan konflik di sejumlah negara.

Harga minyak melambung dan nilai tukar rupiah menurun. Belakangan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menembus angka Rp16.000.

Jika situasi ini bertahan, ada peluang APBN akan defisit lebih besar. Itu karena pemerintah harus mengalokasikan subsidi energi yang lebih besar dari yang diperkirakan demi menjaga daya beli masyarakat.

"Itu artinya ruang fiskal yang tersedia akan semakin sempit," ujar Esther.

Sebelumnya, ruang fiskal yang tersedia di APBN disebut "sangat sempit". Tanpa program makan siang gratis, APBN 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 38%. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.

Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.

Belum lagi pemerintah juga memiliki beban megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara.

“Dengan kondisi seperti itu pemerintah semestinya menghemat-hemat anggarannya. Kalau nanti sudah agak leluasa, baru bisa dilaksanakan programnya,” kata Esther.
Prabowo-Gibran resmi jadi pemenang pilpres

Pada Rabu (24/04), Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024 dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta.

Penetapan ini dilakukan selang dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil pilpres.

"KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Bapak H Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari ketika membacakan berita acara penetapan.

KPU menyatakan Prabowo-Gibran menang setelah memeroleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah.

Prabowo dan Gibran menghadiri rapat penetapan tersebut mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Di depan Gedung KPU, para pendukung Prabowo-Gibran berkumpul untuk menyambut kemenangan pasangan tersebut.

Dalam pidato pertamanya setelah resmi dinyatakan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengatakan bahwa “semua unsur pimpinan harus bekerja sama” usai berakhirnya pilpres.

“Setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi, untuk membawa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan korupsi,” kata Prabowo.

“Apakah bersatu itu di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita,” sambungnya.

“Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada pesaingnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem adem saja, kalau kontestan tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat,” kata Prabowo.

Sebelumnya, ketika ditemui wartawan di depan Gedung KPU, Prabowo mengatakan “akan mulai bekerja keras dan mempersiapkan diri”.

“Yang penting sekarang, kewajiban kita semua apalagi unsur pimpinan politik untuk bekerja sama,” kata Prabowo kepada wartawan.

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tampak menghadiri rapat pleno peresmian ini.

Bagi Anies, kehadiran itu adalah cara mereka "menghormati proses bernegara hingga tuntas".

"Ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan kepada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan yang harus jadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat, di sisi lain kami hormati proses bernegara," kata Anies kepada wartawan di KPU.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin berjanji bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu.

"Pasti [diusulkan]. Setiap lima tahun kita pasti menyempurnakan kelemahan Undang-Undang Pemilu kita. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, untuk membaca titik lemah keterpurukan demokrasi," kata Muhaimin.

Mengenai peluang ajakan untuk bergabung dengan pemerintah, Anies mengatakan, "Kita ikuti proses saja dulu".

Sementara Muhaimin ketika ditanya kabar akan bertemu dengan Prabowo mengatakan, "Kita tunggu saja nanti".

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak tampak hadir di KPU.

Ganjar mengaku masih di Yogyakarta dan belum mendapatkan undangan.

"Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu, dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, KPU RI mengeklaim telah mengundang Ganjar-Mahfud untuk hadir.

Sebelumnya, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar-Mahfud sempat meminta agar rapat pleno penetapan pemenang pilpres ini ditunda.

Itu karena PDIP tengah menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan melawan hukum atas tuduhan palanggaran proses pemilu.

"Saya minta agar KPU taat azas hukum tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PTUN," kata Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di DPP PDIP Jakarta Pusat pada Selasa dikutip dari Detik.com. (*)