Presiden Joko Widodo Minta Maaf pada Rakyat Indonesia dalam Pidato Kenegaraan 

JAKARTA - Pada penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR, Jumat (16/08), meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Ini adalah pernyataan permintaan maaf Presiden Jokowi kedua dalam rentang satu bulan terakhir.

Awal Agustus lalu pada acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jokowi juga meminta maaf dalam pidatonya.

Di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jokowi berujar, 10 tahun masa pemerintahannya, bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa.

Presiden juga sangat menyadari sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, dalam segala keterbatasan.

Dia juga menyadari dirinya tumbuh dalam segala keterbatasan, jauh dari kata istimewa, "sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya".

"Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," ungkapnya.

Karena itulah Presiden dan Wapres Ma'ruf Amin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," katanya.

"Sekali lagi, kami mohon maaf," tambahnya.

Dia lalu berujar ini adalah yang terbaik yang bisa mereka upayakan demi Indonesia.

Presiden mengetahui bahwa pencapaian di masa pemerintahannya belum sepenuhnya tuntas dan belum sepenuhnya sesuai harapan dan keinginan rakyat.

Di akhir pidatonya, Jokowi menyinggung sosok Prabowo Subianto, presiden terpilih.

"Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto.

Saat pidato Sidang Paripurna DPR-RI, Presiden Jokowi juga mengatakan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap mulai tahun depan.

"Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," katanya.

Makan bergizi gratis ini akan diambil dari alokasi belanja pendidikan.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata presiden.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis merupakan janji politik pasangan capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran saat berkampanye. Makan cuma-cuma ini akan diberikan kepada 80 juta anak Indonesia - meskipun pengamat mewanti-wanti biayanya dapat menguras APBN.

Secara umum, Presiden Jokowi menjabarkan postur RAPBN 2025 dalam pidato kenegaraannya. RAPBN ini nantinya akan menjadi gambaran dan modal bagi capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran dalam mengelola keuangan negara.

Menurut Jokowi belanja negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.693,2, dan transfer daerah Rp919,9 triliun.

RAPBN teranyar ini disusun berdasarkan asumsi dasar inflasi bisa dijaga pada kisaran 2,5% dengan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

Alokasi belanja negara 2025 masing-masing digelontorkan untuk:

• Pendidikan Rp722,6 triliun

Anggaran ini digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan, program beasiswa, pemajuan budaya serta penguatan kampus kelas dunia dan pengembangan riset.

• Perlindungan sosial Rp504,7 triliun

Anggaran ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mempercepat pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

• Kesehatan Rp197,8 triliun

Alokasinya diperuntukan peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Ketahanan pangan Rp124,4 triliun

Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

• Pembangunan infrastruktur Rp400,3 triliun

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, pemerintah juga merancang pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp2.996,9 triliun. Pemasukan negara ini masing-masing berasal dari:

• Penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp505,4 triliun

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," kata Presiden Jokowi.

Ia juga menambahkan, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Selain belanja dan pendapatan negara, pemerintah juga memproyeksikan defisit anggaran 2025 sebesar 2,53% terhadap PDB atau setara Rp616,2 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan RAPBN 2025 merupakan gambaran Indonesia "ingin keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah (middle income trap) dengan memanfaatkan bonus demografi."

Middle income trap adalah situasi ketika sebuah negara telah berkembang sehingga PDB per kapita-nya mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi negara tersebut tidak berkembang lebih jauh dan tidak mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Esther mengingatkan, agar pemerintah tidak hanya fokus pada IKN dan makan bergizi gratis, tapi juga bagaimana Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah.

"Tapi kalau makan siang gratis harus jalan, bisa melibatkan pihak swasta lewat program CSR dengan memberi insentif pajak bagi mereka yang terlibat dalam program itu."

"Demikian juga dengan IKN, seharusnya APBN jangan jadi backbone (andalan pembiayaan) pembangunan IKN, tetapi 80% harus dari investor baik asing maupun swasta," kata Esther. (*)