Prof Asrorun Niam Sholeh Sebut Sukarno, Soeharto, Habibi Hingga Gus Dur Layak Jadi Pahlawan

Asrorun menegaskan, setiap zaman ada tokoh pahlawan.

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh menyerukan pentingnya semangat persatuan nasional dan penghargaan terhadap jasa para pemimpin bangsa.

Ia menilai sudah saatnya Indonesia meneladani sikap kenegarawanan dengan menghormati para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan negeri.

“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia. Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibi, dan Gus Dur, adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” ujar Prof Niam usai konferensi pers tentang persiapan Munas MUI di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (4/11).

Pernyataan itu disampaikan Niam menanggapi langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengusulkan 40 nama tokoh nasional untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah positif dan mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan usulan pahlawan dari para tokoh berbagai latar belakang itu menunjukkan kenegarawanan Presiden Prabowo untuk merangkul dan membangun harmoni serta kebersamaan," ucap mantan aktivis mahasiswa 98 ini. 

Guru Besar Fikih UIN Jakarta tersebut menambahkan, Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November bukan hanya momentum mengenang jasa para pejuang kemerdekaan, tetapi juga refleksi untuk meneladani pemimpin yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa. 

“Dalam Islam, diperintahkan untuk mengingat jasa dan kebaikan orang yang telah wafat, terlebih itu adalah pemimpin yang secara nyata telah berjasa dan menanam kebaikan bagi bangsa,” kata dia. 

Prof Niam mencontohkan, Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama puluhan tahun telah membawa banyak kemajuan, demikian dengan Gus Dur dan BJ Habibie.

“Masing-masing tentu punya kekurangan, tapi kita harus menghargai jasa-jasa dan kebaikan yang telah ditanam bagi bangsa,”ujar dia.

Sebaliknya, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam dendam atau upaya mengungkit kesalahan masa lalu.

“Sehebat apapun orang, jika dicari kesalahan dan kelemahannya pasti ada. Namun Islam memerintahkan untuk mengingat kebaikannya dan memendam serta memaafkan kesalahannya," jelas Niam.

Sebelumnya, Menteri Sosial Gus Ipul menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden.

Di antara nama-nama tersebut terdapat Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan Marsinah.

Beberapa tokoh ulama dan tokoh militer juga masuk daftar, seperti Syaikhona Muhammad Kholil (Bangkalan), KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal (Purn) M. Jusuf, dan Jenderal (Purn) Ali Sadikin. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebutkan, pengusulan ini merupakan hasil kajian panjang yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani merespons usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dengan mengatakan bahwa rekam jejak Presiden Ke-2 RI tersebut perlu dicermati.

Sejauh ini, Puan mengatakan menghormati proses wacana pemberian gelar pahlawan itu, tetapi mencermati rekam jejak adalah hal yang penting untuk dilakukan.

"Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, pemerintah juga perlu mengkaji keperluan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan mencermati waktu yang tepat.

"Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," kata dia. (*)