Prof Marsudi Wahyu Kisworo Nilai Indonesia Bisa Jadi Contoh untuk Keragaman Budaya dan Agama di Dunia

JAKARTA - Rektor Universitas Pancasila (UP) Jakarta, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU., menilai, Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa dijadikan contoh untuk keragaman budaya dan agama di dunia.

Prof. Marsudi menyampaikan pandangan tersebut dalam seminar internasional bertajuk “Cross Cultural Religion & Law” gelaran Fakultas Hukum (FH) UP Jakarta berkerja sama dengan Institut Leimanadan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).

Menurut Prof. Marsudi, Indonesia layak menjadi contoh untuk keragaman budaya dan agama di dunia, karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari lebih 17.000 pulau dan memiliki aneka budaya? dan agama.

Dekan FH UP Jakarta, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., dalam ssambutan dalam seminar yang berlansung secara hyhrid dari Ruang Plato Gedung FH UP Jakarta pada Jumat, (12/7), menyampaikan, seminar internasional ini merupakan sebuah momentum yang baik bagi para peserta.

Menurutnya, ini merupakan momentum untuk memahami dan bertukar informasi mengenai isu hukum dan agama bagi para peserta, khususnya mahasiswa dan dosen di lingkungan FH UP.

Lebih lanjut Prof. Eddy yang membuka seminar ini, menjelaskan, seminar ini sebagai wadah yang komprehensif dalam membahas hubungan yang kompleks antara kerangka hukum dan praktik agama.

Ia menyampaikan, konteks agama dan hukum merupakan isu yang relevan pada saat ini. Isu-isu mengenai kebebasan beragama, hak-hak hukum, dan keragaman budaya sering muncul di berita nasional maupun internasional.

Seminar internasional ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait isu tersebut. Selain itu, seminar ini juga diharapkan dapat berkontribusi membangun dunia karena keragaman budaya dan agama tidak hanya diakui tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan sosial.

Kemudian, para peserta seminar diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum dan keyakinan agama dapat hidup berdampingan. Seminar ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi yang konstruktif tentang tantangan dan peluang dalam menyelaraskan praktik hukum dan keagamaan.

Guna mencapai itu, lanjut Prof. Eddy, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang hukum dan agama dari sejumlah kampus dan lembaga ternama dunia, di antaranya Director International for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School, Utah-Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, President G20 Interfaith Forum dan Professor of Lawand Founding Director International Center for Law & Religion Studies, Brigham Young University, J. Reuben Clarck Law School, Prof. W. Cole Durham Jr.

Kemudian, Vice President G20 Interfaith Forum dan Professor and Senior Fellow, Executive Director World Faiths Development Dialogue at Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, Georgetown University, Prof. Kathrine Marshall; dan ?Head of Private Law Department, Anthropologist, Law, Feminist & Gender Enthusiast Faculty of Law, Universitas Pancasila, Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

Prof. Brett G. Scharffs dalam tayangan video pada Sabtu, (13/7), menyampaikan, saat ini terdapat 5 tantangan mengenai hak asasi manusia, yakni pertama; politisasi hak asasi manusia, kedua; polarisasi.

“[Polrasisasi] perpecahan yang mendalam di antara kedua pandangan dunia liberal dan tradisional,” ujarnya.

Ketiga, proliferasi dari 30 menjadi ratusan, keempat; perspektivisme/relativisme meragukan adanya nilai-nilai kemanusiaan universal, dan kelima; maksimalisme dan minimalisme hak asasi manusia.

“Pada saat terdapat banyak tantangan besar yang dihadapi hak asasi manusia. Kita mempelajari sejarah penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kami belajar bahwa martabat manusia memainkan peran yang sangat penting,” tandasnya.

Kegiatan ini dihadiri juga dihadiri jajaran rektorat UP, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Sri Widyastuti, S.E., M.M.,M.Si., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ir. Handrito Hardjono, MM., MPA., MSM., Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kemlu RI, Muhsin Syihab; dan mahasiswa UP. (*)